Sespimti Polri Gelar FGD Strategi Diplomasi Kepolisian Tangani TPPO di Arab Saudi

JAKARTA – Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Penguatan Diplomasi Kepolisian Guna Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Arab Saudi dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, Senin, 5 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di Rupatama Divisi Hubungan Internasional Polri, Lantai 11 Gedung TNCC, Mabes Polri.

FGD tersebut merupakan bagian dari kegiatan Aktualisasi Pemimpin Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026, dengan peserta didik atas nama Kombes Pol Bambang Yudhantara Salamun, S.I.K. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan program pendidikan dan pelatihan Polri Tahun Anggaran 2026 serta kurikulum Pendidikan Sespimti Polri Tahun Ajaran 2026.

Forum tersebut mempertemukan unsur kepolisian, Kementerian Luar Negeri, KP2MI, perwakilan kekonsuleran, organisasi pekerja migran dan pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap persoalan TPPO serta pelindungan PMI di luar negeri.

Dari unsur Kementerian Luar Negeri hadir Dicki Yunus Mantan Konjen KJRI Jeddah dan Wakil Dubes Arab Saudi, sedangkan dari KP2MI hadir Brigjen Guritno, Direktur pada bidang pengawasan dan penindakan. Dari unsur kepolisian, kegiatan tersebut dimoderatori Komisaris Besar Bambang Yudhantara Salamun S.I.K.

Sementara itu, dari unsur penyidikan TPPO hadir AKP Agus dari Direktorat PPA dan PPO, yang turut memberikan perspektif mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan terhadap korban.

Forum juga menghadirkan Budhi Prihantoro, dari unsur kekonsuleran di Riyadh, serta mantan Atase Kepolisian di Riyadh dan mantan Konsul Jenderal KJRI Jeddah yang juga pernah menjabat Wakil Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Kehadiran para diplomat dan pejabat yang memiliki pengalaman di Arab Saudi memberikan perspektif mengenai tantangan pelindungan WNI dan PMI dari sisi diplomasi, kekonsuleran dan kerja sama penegakan hukum.

Dari unsur organisasi pekerja migran, hadir Juwarih dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sebagai observer. Sementara Ali Nurdin, S.H., Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi, turut memberikan perspektif organisasi pekerja mengenai pentingnya penguatan perlindungan PMI dalam menghadapi ancaman TPPO. Dan unsur media dihadiri oleh Tedi Yusnanda N, Pemimpin Redaksi www.suaramigrannusantara.org.

Selain itu, Budhi Prihantoro turut hadir dalam forum tersebut. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam menangani TPPO yang memiliki dimensi lintas negara.

Pembahasan FGD diarahkan pada strategi memperkuat diplomasi kepolisian dalam menghadapi TPPO di Arab Saudi, khususnya dalam konteks perlindungan PMI. Isu tersebut menjadi penting mengingat penanganan TPPO lintas negara membutuhkan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, perwakilan RI dan organisasi masyarakat maupun pekerja migran.

Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun perspektif bersama mengenai penguatan kerja sama dan diplomasi kepolisian dalam mencegah serta menangani TPPO, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan bagi PMI yang menghadapi persoalan hukum maupun eksploitasi di negara penempatan.

FGD ini menjadi bagian dari rangkaian Aktualisasi Pemimpin Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026, yang menghubungkan proses pendidikan kepemimpinan Polri dengan persoalan aktual yang membutuhkan kolaborasi lintas institusi, termasuk perlindungan warga negara Indonesia dan pekerja migran di luar negeri.