Pekerja Migran Indonesia di Garis Api: Perang Timur Tengah, Krisis BBM, dan Rantai Kemiskinan yang Mengancam Dapur Rakyat

Jakarta — Konflik bersenjata yang meletus sejak 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer ke sejumlah target di Iran, bukan lagi soal geopolitik negara-negara besar yang jauh dari keseharian warga Indonesia. Dalam hitungan minggu, efeknya telah sampai di pompa bensin, pasar tradisional, dan yang paling mengkhawatirkan, di balik pintu rumah keluarga-keluarga yang menggantungkan hidup pada kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja di kawasan konflik itu sendiri. Ini bukan skenario hipotesis. Ini sedang terjadi sekarang.

Titik Ledakan: Selat Hormuz dan Sistem Energi yang Terguncang

Untuk memahami mengapa perang di negeri orang bisa menjalar hingga ke harga beras di Pangandaran atau Ponorogo, kita perlu memahami satu geografi kecil yang menyimpan kekuatan kolosal: Selat Hormuz.
Iran memblokade Selat Hormuz (jalur yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia) membuat kapal tanker sulit melintas dan mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga sekitar US104 per barel, bahkan sempat menyentuh US120 (sumber: Mongabay).

International Energy Agency (IEA) mencatat bahwa pada 2025, sekitar 20 juta barel per hari minyak dan produk minyak melintasi Selat Hormuz, atau sekitar 25% perdagangan minyak laut dunia.

Ketika jalur ini tersumbat konflik, guncangan langsung terasa di pasar global. Harga minyak mentah jenis Brent melonjak hingga US$115,66 per barel pada 30 Maret 2026. Harga Brent bahkan tercatat naik 59% hanya dalam satu bulan, kenaikan bulanan tertajam sepanjang sejarah, bahkan melampaui gejolak saat Perang Teluk tahun 1990 (Sumber: DetikFinance).

Analis dari JP Morgan Natasha Kaneva memberikan gambaran yang mengkhawatirkan: “Konflik ini tidak lagi terpusat di Teluk Persia dan sekitar Selat Hormuz, tetapi kini meluas ke Laut Merah dan Bab el-Mandeb”, wilayah yang merupakan salah satu titik sempit paling krusial di dunia untuk aliran minyak mentah. (Sumber: Readers).

Data dari firma analitik Kpler menunjukkan Arab Saudi telah mengalihkan ekspor minyak dari Selat Hormuz ke Pelabuhan Yanbu di Laut Merah, dengan volume mencapai 4,6 juta barel per hari. Namun, jika jalur Yanbu juga ikut terganggu akibat serangan yang makin intens, Arab Saudi terpaksa harus memutar jauh melalui pipa di Mesir menuju Mediterania (Sumber: DetikFinance).

Eskalasi semacam ini, menurut Profesor Mohammad Nur Rianto Al Arif dari UIN Syarif Hidayatullah, bersifat sistemik sejak dari tataran ekspektasi pasar. “Pasar minyak bereaksi cepat terhadap risiko, bukan hanya terhadap realitas. Bahkan tanpa gangguan fisik terhadap pasokan, ekspektasi potensi gangguan sudah cukup untuk mendorong harga naik.” (Sumber: Pajakku)

Dalam kerangka teori commodity price shock yang dikembangkan Hamilton (1983) dan diperbarui Killian (2008), lonjakan harga minyak yang dipicu konflik geopolitik memiliki efek rambatan yang jauh lebih dalam dan persisten dibanding kenaikan harga yang murni bersifat siklus permintaan. Ini yang membuat guncangan kali ini berbeda dan lebih berbahaya bagi negara-negara pengimpor seperti Indonesia.

Indonesia di Persimpangan: Negara Importir yang Tidak Punya Pilihan Mudah

Indonesia bukan negara asing dalam soal kerentanan energi. Kebutuhan minyak nasional sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel. Artinya Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari, dengan cadangan minyak domestik diperkirakan hanya cukup 20–25 hari (Mongabay).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi hal ini. Pihaknya memastikan ketersediaan BBM dan elpiji masih aman, dengan pasokan tersedia hingga 21 hari ke depan (Sumber: Antara News) Jumlah hari itu, dalam konteks konflik yang tidak ada kepastian kapan berakhir, terasa seperti hitungan mundur yang menegangkan.

Presiden Prabowo Subianto bahkan menggelar rapat kabinet khusus merespons situasi ini. “Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan,” katanya. (Sumber: Mongabay).

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang bicara dengan kejujuran orang lama di panggung krisis, menyatakan sesuatu yang jarang diakui para pejabat: “Pertama, tentu harga minyak naik. Pasti itu yang pertama. Logistik di antara Timur Tengah dan kita seluruhnya terputus.” Menurutnya, persediaan bahan bakar nasional mungkin hanya cukup sekitar tiga minggu (Sumber:Pajakku).
Standar kecukupan versi IEA adalah minimal 90 hari. Indonesia baru memiliki seperempatnya.

Luka APBN: Ketika Harga Minyak Jauh Melampaui Asumsi

Angka ini penting dipahami untuk mengerti skala krisis fiskal yang sedang mengancam. Harga minyak mentah acuan Brent kini telah menembus angka kritis sebesar US115,25 per barel, jauh melampaui asumsi makro dalam APBN 2026 yang hanya mematok harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US70 per barel, selisih lebih dari 60 persen (Sumber: Kolaka Pos News).

Konsekuensi fiskalnya bukan main-main. Ekonom dari CORE, Yusuf Rendy Manilet, menghitung dengan presisi: setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel memang meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun. Namun, belanja negara meningkat lebih besar, sekitar Rp10,3 triliun. “Artinya, secara bersih, defisit dapat melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS per barel.” (Sumber: Pajakku)

Dengan harga minyak yang sudah melampaui asumsi lebih dari US45 per barel, kalkulasinya terasa seperti lubang yang makin dalam: potensi tambahan defisit ratusan triliun rupiah. Berbagai simulasi ekonom menunjukkan: jika harga minyak rata-rata bertahan di US100 per barel dengan kurs Rp17.000/USD, defisit berpotensi melebar hingga 3,3% PDB, melampaui batas hukum 3%. Dalam skenario harga minyak US$150 per barel, defisit bisa mencapai 5-6% PDB (Sumber: Pluang).

Pemerintah untuk sementara mempertahankan harga BBM bersubsidi, Pertalite di Rp10.000 per liter dan Solar di Rp6.800. Sementara itu, BBM nonsubsidi sudah mengalami kenaikan: Pertamax naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter, Pertamax Green dari Rp12.450 menjadi Rp12.900, serta solar nonsubsidi Dexlite naik dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter (Sumber: Prokalteng).

Tapi berapa lama batas subsidi ini bisa ditahan? Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, memberi peringatan keras: harga minyak US$90–100 per barel dapat membuat subsidi energi membengkak hingga Rp120–130 triliun. Indonesia juga rentan karena 75–80% kebutuhan LPG masih impor, termasuk sekitar 20% dari Timur Tengah (Sumber: Mongabay).

Dilema yang dihadapi pemerintah bersifat klasik namun mematikan: jika tidak menaikkan harga BBM, APBN akan jebol; namun jika harga dinaikkan, inflasi akan melonjak dan daya beli masyarakat akan merosot tajam, yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial (Sumber: Sekolapedia).

Ini bukan sekadar pilihan kebijakan. Ini adalah konflik antara dua kepentingan rakyat yang sama-sama urgent.

Dari Pompa Bensin ke Piring Makan: Transmisi Inflasi yang Kejam

Teori cost-push inflation dalam ilmu ekonomi mengajarkan bahwa kenaikan biaya produksi (terutama energi sebagai primary input) tidak berhenti di sektor energi sendiri. Ia merayap masuk ke seluruh sendi perekonomian melalui rantai biaya logistik, produksi, dan distribusi.

Bhima Yudhistira dari CELIOS secara eksplisit memperingatkan: “Transmisi efek sampingnya dari BBM bisa ke mana-mana, termasuk ke inflasi pangan yang bisa tembus 6%–7% pada April.” (Sumber: Kolaka Pos News)

Ini bukan angka yang abstrak. Inflasi pangan 6–7% berarti harga beras, minyak goreng, cabai, dan kebutuhan pokok lain melonjak dalam rentang yang langsung terasa di kantong masyarakat berpenghasilan rendah. Dan kelompok ini adalah mayoritas.

Ekonom UGM Dr. Muhammad Edhie Purnawan membenarkan kekhawatiran ini dari perspektif akademis: lonjakan harga minyak mentah yang mencapai USD 108 per barel menimbulkan ancaman nyata inflasi bagi negara-negara pengimpor minyak (Sumber: UGM).

Namun ia juga mencatat bahwa Indonesia memiliki beberapa bantalan: cadangan devisa sebesar USD 151,9 miliar berfungsi sebagai penyangga yang cukup kuat untuk menyerap guncangan pasar, sementara PMI manufaktur yang stabil di 53,8 dan pertumbuhan ekonomi 5,39% di kuartal IV 2025 menggarisbawahi ketahanan fundamental domestik (Sumber: UGM).

Namun ketahanan makro tidak selalu berarti ketahanan mikro. Angka pertumbuhan ekonomi nasional yang baik tidak menghalangi ibu rumah tangga di Pangandaran atau Lombok dari memangkas porsi lauk-pauk ketika harga minyak goreng naik dua ribu rupiah per liter.

Dalam perspektif teori social vulnerability yang dikembangkan Wisner dkk. (2004), kerentanan bukan hanya tentang keterpaparan pada bencana atau krisis, melainkan tentang kapasitas untuk menyerap dan pulih dari dampaknya. Dan kapasitas inilah yang paling timpang di antara kelompok miskin dan rentan.

Pekerja Migran Indonesia: Pahlawan Devisa yang Kini Terhimpit di Zona Api

Di sinilah kerentanan Indonesia menjadi paling kompleks dan paling manusiawi. Karena mereka yang paling berisiko bukan hanya rakyat miskin di dalam negeri, tetapi juga jutaan warga negara Indonesia yang bekerja di kawasan konflik itu sendiri.
Nilai Taruhan: Remitansi sebagai Tulang Punggung Tersembunyi.

Peran PMI dalam ekonomi Indonesia kerap diremehkan dalam wacana kebijakan nasional. Padahal angkanya mencengangkan. Berdasarkan data Bank Indonesia (2024), Pekerja Migran Indonesia telah menghasilkan remitansi sejumlah 15,70 miliar USD atau setara dengan Rp263,8 triliun dan menjadi penghasil devisa terbesar kedua setelah migas (Sumber: KP2MI).

Kontribusi remitansi PMI mencapai sekitar 10 persen dari total cadangan devisa Indonesia (Sumber: Infobanknews). Dengan cadangan devisa yang kini tertekan akibat pembayaran utang dan intervensi nilai tukar, kehilangan sumber remitansi ini bukan sekadar masalah individu, ini masalah neraca pembayaran nasional.
Di level kuartal, angkanya terus tumbuh. Remitansi di kuartal II-2025 mencapai US$4,25 miliar—yang tertinggi dalam sejarah. (Investor) Kini, aliran itu terancam.

Di Mana Mereka Berada?

Berdasarkan data SISKOP2MI periode 2022–2026, tercatat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur saja yang bekerja di wilayah Timur Tengah. Mayoritas berada di Arab Saudi sebanyak 3.994 orang, kemudian Turki 958 orang, dan Qatar 638 orang (Sumber: JPNN.com Jatim).

Jawa Timur hanyalah satu provinsi dari kantong-kantong PMI besar: Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur masing-masing menyumbang puluhan ribu tenaga kerja ke kawasan yang kini membara.
Masalahnya, yang terdata hanyalah PMI prosedural. Ada ratusan ribu warga negara Indonesia yang bekerja dalam ruang abu-abu hukum (tanpa kepastian perlindungan, tanpa jaminan keselamatan, dan kini berada di kawasan yang berpotensi menjadi medan eskalasi konflik yang lebih luas (Sumber: Kompas).

Negara Bergerak, Tapi Apakah Cepat?

Pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Direktorat Jenderal Pelindungan, KP2MI membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data secara real-time terhadap ribuan pekerja migran Indonesia di negara-negara terdampak, termasuk wilayah yang sempat mengalami dampak serangan seperti Qatar dan kawasan sekitar instalasi militer (Sumber: Detik).

Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan: “Sejak awal eskalasi, kami telah mengaktifkan mekanisme crisis management. Pemantauan dilakukan setiap hari secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di kawasan. Negara tidak menunggu situasi memburuk.” (Sumber: Disway)

Namun Ketua Umum SP IMPPI William Yani Wea mengingatkan batas dari respons yang bersifat reaktif: “Negara tidak boleh menunggu korban jatuh baru bergerak. Keselamatan mereka adalah prioritas utama yang harus dijaga tanpa kompromi.” (Sumber: Telusur)

Paradoks Migrasi: Dorongan Makin Kuat, Daya Tarik Makin Lemah

Di sinilah ironi terbesar krisis ini. Dalam teori push-pull migration yang dipopulerkan Everett Lee, aliran migrasi tenaga kerja digerakkan oleh faktor pendorong di negara asal (kemiskinan, pengangguran, minimnya akses kerja) dan faktor penarik di negara tujuan (upah lebih tinggi, kesempatan kerja).

Konflik Timur Tengah secara simultan memperburuk kedua sisi persamaan ini: ia melemahkan faktor penarik (kawasan tujuan kerja menjadi berbahaya, permintaan tenaga kerja asing menurun karena ekonomi negara-negara teluk ikut tertekan oleh ketidakpastian) sementara faktor pendorong di dalam negeri justru menguat, karena kenaikan BBM dan inflasi mempersulit kondisi ekonomi domestik. Hasilnya adalah paradoks: lebih banyak orang yang terdorong untuk mencari kerja di luar negeri, tetapi peluang yang tersedia di sana justru menyempit, bahkan disertai risiko keselamatan jiwa.

Pemberi kerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak, membatalkan kontrak, atau menunda pembayaran gaji dengan dalih force majeure. Bagi PMI tanpa status legal, hampir tidak ada ruang untuk menuntut hak atau memperoleh kompensasi (Sumber: Kompas).

Empat Skenario Krisis: Membaca Peta Kerentanan Indonesia

Berdasarkan data dan analisis lintas sektor, berikut adalah pemetaan skenario krisis yang bisa menerjang Indonesia jika konflik Timur Tengah berlanjut dalam jangka menengah dan panjang.

Skenario 1: Krisis Energi Berkepanjangan (Jangka Pendek: 1–3 Bulan)
Ini skenario yang sedang berlangsung. Jika ketegangan geopolitik berlanjut dalam jangka panjang, harga minyak global sepanjang 2026 diperkirakan berada di kisaran USD85 hingga USD120 per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata awal tahun yang masih sekitar US$60 per barel (Sumber: Infobanknews).

Dengan cadangan domestik yang hanya bertahan 20–25 hari, setiap perpanjangan blokade Selat Hormuz mempersingkat jendela waktu yang dimiliki pemerintah untuk mengelola transisi. Pertamina telah mengalihkan sumber pasokan, namun biaya logistik rute alternatif jauh lebih mahal.

Skenario 2: Krisis Fiskal dan Dilema Subsidi (Jangka Menengah: 3–6 Bulan)
Ini skenario yang paling dikhawatirkan para ekonom. Ketika beban subsidi energi tidak lagi mampu ditahan, pemerintah harus memilih satu dari dua jalan yang sama-sama berliku: menaikkan harga BBM bersubsidi (yang langsung memicu inflasi dan menekan daya beli) atau mempertahankan subsidi (yang menggerogoti ruang fiskal untuk program-program sosial lainnya).

Skenario terburuk dengan konflik berkepanjangan dan harga minyak tetap tinggi bisa mendorong defisit fiskal hingga Rp1.100 triliun atau lebih dari 4% PDB (Sumber: Pluang). Ini bukan angka yang bisa diabaikan: defisit di atas 3% PDB melanggar ketentuan fiskal yang ditetapkan UU Keuangan Negara.

Dalam kerangka teori Keynesian, penyempitan ruang fiskal berarti pemerintah kehilangan kapasitas untuk melakukan belanja counter-cyclical, stimulus yang justru paling dibutuhkan ketika ekonomi sedang tertekan.

Skenario 3: Krisis Tenaga Kerja dan Pemulangan PMI Massal (Jangka Menengah: 3–9 Bulan)

Jika konflik semakin meluas dan negara-negara teluk terpaksa memotong proyek-proyek infrastruktur besar, permintaan terhadap tenaga kerja asing (termasuk PMI) akan anjlok. Pemulangan massal bukan skenario yang mustahil.

Indonesia pernah mengalami ini pada 1990 (Perang Teluk) dan 2011 (konflik Libya), ketika puluhan ribu PMI dipulangkan dalam waktu singkat tanpa skema penyerapan tenaga kerja domestik yang memadai. Jika skenario serupa terjadi dalam skala yang lebih besar, tekanan pengangguran domestik akan terasa tajam, terutama di daerah-daerah kantong migran seperti Lombok, Indramayu, Ponorogo, dan Cianjur.

Skenario 4 — Krisis di Level Keluarga: Dari Dapur hingga Utang

Ini skenario yang paling sunyi namun paling riil. Di ujung terbawah rantai krisis, dampaknya terasa di meja makan, bukan di ruang rapat menteri.

Ketika harga BBM merayap naik, bahkan hanya BBM nonsubsidi sekalipun, biaya transportasi ikut naik. Biaya transportasi yang naik mendorong harga pangan di pasar tradisional. Sementara pendapatan tidak bergerak.

Di keluarga-keluarga yang bergantung pada remitansi PMI, ketidakpastian lebih akut lagi: kiriman uang bulanan yang biasanya menjadi andalan untuk biaya sekolah anak, cicilan rumah, atau modal usaha kecil, tiba-tiba tidak pasti datangnya. Di berbagai daerah kantong PMI seperti Jawa Tengah, NTB, dan Jawa Barat, kecemasan keluarga meningkat seiring eskalasi konflik. Komunikasi dengan anggota keluarga di kawasan Teluk tidak selalu lancar, dan sebagian hanya bergantung pada pesan singkat yang sporadis (Sumber: Kompas). Kecemasan ini tidak tercatat dalam laporan statistik BPS. Tapi ia hidup nyata di ribuan rumah yang sedang menunggu kabar, sambil menghitung sisa beras di dapur.

Krisis Struktural yang Sudah Lama Menunggu

Perang di Timur Tengah hanya mempercepat dan memperlihatkan dengan lebih jelas kelemahan struktural yang sudah lama ada. Indonesia terlalu bergantung pada impor energi, terlalu sedikit berinvestasi pada cadangan strategis, dan terlalu abai dalam membangun jalur kerja domestik yang memadai bagi jutaan warga yang kini terpaksa mencari nafkah di luar negeri.

Selama dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, setiap konflik di kawasan strategis akan berisiko menaikkan emisi, menunda transisi energi bersih, dan memperbesar kerusakan ekonomi. Celios bahkan mendesak pemerintah untuk bergabung dengan koalisi transisi energi global sebagai respons jangka panjang atas krisis ini.

Tapi dalam jangka pendek, yang dibutuhkan jutaan keluarga miskin Indonesia bukanlah retorika transisi energi, melainkan kepastian bahwa harga sembako tidak akan melampaui daya beli mereka yang sudah tipis.

Di sinilah negara diuji pada dimensi yang paling fundamental: apakah ia mampu hadir tidak hanya dalam forum diplomatik dan rapat kabinet, tetapi juga di dapur-dapur rakyat yang sedang menghitung ulang pengeluaran hariannya?

Krisis yang Minta Lebih dari Sekadar Pernyataan

Perang Timur Tengah mengajarkan satu pelajaran keras kepada Indonesia: tidak ada krisis global yang benar-benar “jauh.” Selalu ada rantai transmisi, dari Selat Hormuz ke kilang Pertamina, dari kilang ke pompa bensin, dari pompa bensin ke ongkos angkot, dan dari ongkos angkot ke harga sayur di pasar. Rantai itu tidak pernah putus. Ia hanya menjadi lebih panjang, lebih tidak terlihat, dan lebih mematikan bagi mereka yang paling bawah.

Bagi Pekerja Migran Indonesia, krisis ini adalah krisis ganda yang brutal: menghadapi potensi bahaya fisik di kawasan konflik, sekaligus tidak punya alternatif yang layak jika harus pulang ke tanah air yang sedang tertekan ekonominya. Mereka bukan statistik. Mereka adalah saudara-saudara kita yang sedang berdiri di garis api, sementara negara masih menyusun skenario.

Tanpa kebijakan mitigasi yang konkret, mulai dari perlindungan PMI yang sistematis dan tidak reaktif, skema penyerapan tenaga kerja domestik, diversifikasi energi nasional, penguatan cadangan strategis, hingga penjagaan daya beli kelompok miskin, Indonesia tidak sedang menghindari krisis. Ia hanya sedang menunda kedatangannya.
Dan ketika krisis itu tiba, yang pertama merasakannya selalu yang paling tidak punya pilihan.

Artikel ini disusun berdasarkan data dan pernyataan resmi dari Bank Indonesia, Kementerian P2MI, Kementerian ESDM, CELIOS, Indonesia Eximbank Institute, NEXT Indonesia Center, dan sejumlah akademisi dari UGM, UNAIR, serta UIN Syarif Hidayatullah.