292.471 Lowongan Kerja Luar Negeri Aktif, Sebanyak 216.236 Belum Terisi: Ada Kesenjangan antara Permintaan dan Kapasitas Penempatan PMI

Jakarta – Indonesia menghadapi persoalan baru dalam pengelolaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Di satu sisi, pasar kerja luar negeri menawarkan ratusan ribu peluang pekerjaan yang telah masuk dalam sistem pemerintah. Namun di sisi lain, sebagian besar lowongan tersebut belum berhasil diisi oleh pekerja Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 20 September 2026, terdapat 292.471 lowongan kerja luar negeri aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 216.236 lowongan atau 73,93 persen masih belum terisi. Data tersebut juga dipublikasikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam pembahasan mengenai perluasan pasar kerja luar negeri.

Angka tersebut memperlihatkan adanya jarak yang cukup besar antara permintaan tenaga kerja yang sudah teridentifikasi dengan realisasi penempatan. Dengan kata lain, persoalan Indonesia tidak lagi semata-mata bagaimana mencari pasar kerja baru di luar negeri, tetapi bagaimana mengubah lowongan yang tersedia menjadi penempatan PMI yang benar-benar terjadi, sesuai kompetensi, memenuhi persyaratan negara tujuan, dan tetap berada dalam koridor pelindungan.

Data 292.471 lowongan tersebut juga perlu dibaca secara hati-hati. Lowongan aktif dalam sistem tidak secara otomatis berarti seluruh posisi tersebut dapat langsung diisi oleh calon PMI. Di antara permintaan tenaga kerja dan keberangkatan terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari kesesuaian kompetensi, proses rekrutmen, kelengkapan dokumen, pemeriksaan kesehatan, sertifikasi, perjanjian kerja, visa, hingga proses administratif di negara tujuan.

Karena itu, besarnya jumlah lowongan yang belum terisi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki minat bekerja ke luar negeri. Angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai indikasi adanya persoalan dalam rantai penempatan, ketika kebutuhan pemberi kerja di negara tujuan belum sepenuhnya tersambung dengan ketersediaan calon PMI yang memenuhi persyaratan.

Salah satu persoalan yang muncul adalah kesesuaian keterampilan. Pemerintah sendiri menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kompetensi PMI agar dapat mengisi kebutuhan pasar kerja yang semakin membutuhkan pekerja terampil. Dalam pembahasan perluasan penempatan dengan Kuwait, Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan bahwa perluasan pasar kerja harus dibarengi peningkatan kualitas dan pelindungan PMI. Pemerintah juga mendorong pembukaan peluang bagi skilled worker Indonesia di sektor-sektor unggulan.

Masalah tersebut berarti bahwa hubungan antara lembaga pelatihan, pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi dan kebutuhan pasar kerja luar negeri menjadi semakin penting. Pelatihan yang tidak mengacu pada kebutuhan nyata pemberi kerja berpotensi menghasilkan lulusan yang memiliki sertifikat, tetapi belum tentu memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan negara tujuan.

Sebaliknya, kebutuhan industri luar negeri yang tidak segera diterjemahkan menjadi program pelatihan dan sertifikasi di dalam negeri juga akan menciptakan jeda. Lowongan tersedia, tetapi calon pekerja yang memenuhi persyaratan belum tersedia dalam jumlah atau waktu yang dibutuhkan.

Persoalan lain berada pada aspek administrasi penempatan. Seorang calon PMI tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis. Ia juga harus memenuhi persyaratan dokumen dan prosedur keberangkatan. Ketika salah satu mata rantai administrasi mengalami hambatan, keberangkatan dapat tertunda meskipun lowongan dan pemberi kerja sudah tersedia.

Gambaran mengenai persoalan tersebut terlihat dalam penempatan PMI ke Türkiye. Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 17 September 2026, Menteri P2MI Mukhtarudin menyebut terdapat sekitar 30.000 job order pekerja migran yang telah diverifikasi dan berpotensi diisi pekerja Indonesia. Namun, proses penempatan menghadapi keterbatasan kapasitas pemrosesan visa di pihak Turki. Mukhtarudin menyebut kemampuan pemrosesan visa berada pada kisaran 12.000 sampai 15.000 per tahun.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pekerjaan saja tidak otomatis menghasilkan keberangkatan pekerja. Dalam kasus Türkiye, berdasarkan keterangan Menteri, terdapat permintaan tenaga kerja yang telah diverifikasi, tetapi terdapat batasan pada salah satu tahapan administrasi, yakni kapasitas pemrosesan visa.

Dengan kapasitas pemrosesan sekitar 12.000 hingga 15.000 visa per tahun dibandingkan sekitar 30.000 job order terverifikasi yang disebut pemerintah, terdapat potensi antrean proses apabila seluruh kebutuhan tersebut harus diproses melalui kapasitas yang sama. Namun, angka tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai jumlah pasti lowongan yang gagal ditempatkan karena realisasi penempatan juga dipengaruhi berbagai faktor lain, termasuk persyaratan pekerja dan proses administratif lainnya.

Kasus Türkiye menjadi contoh bahwa persoalan penempatan PMI berada dalam sebuah rantai yang melibatkan lebih dari satu institusi dan lebih dari satu negara. Pemerintah Indonesia dapat menyiapkan calon pekerja, tetapi keberangkatan tetap membutuhkan persetujuan dan proses administrasi negara tujuan.

Karena itu, strategi penempatan PMI tidak cukup hanya berorientasi pada pencarian job order. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap job order yang diperoleh memiliki jalur implementasi yang jelas, mulai dari pemenuhan kompetensi calon pekerja hingga kapasitas pemrosesan dokumen dan visa.

Hal ini menjadi semakin penting ketika pemerintah secara bersamaan mendorong ekspansi pasar kerja ke berbagai negara. Pembukaan pasar baru memang menciptakan peluang, tetapi tanpa kesiapan ekosistem penempatan, jumlah job order yang besar justru dapat menghasilkan daftar lowongan yang panjang tanpa diikuti peningkatan penempatan dalam proporsi yang sama.

Dalam konteks ini, data SIP2MI dapat menjadi lebih dari sekadar daftar lowongan. Data tersebut dapat digunakan sebagai instrumen perencanaan kebutuhan tenaga kerja nasional. Pemerintah dapat membaca negara tujuan mana yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja, jenis pekerjaan yang paling banyak tersedia, kualifikasi yang diminta, serta titik mana dalam proses penempatan yang paling sering menyebabkan keterlambatan.

Pendekatan tersebut juga memungkinkan lembaga pendidikan dan pelatihan menyesuaikan programnya dengan permintaan pasar. Jika negara tujuan membutuhkan tenaga kesehatan, hospitality, manufaktur, konstruksi, teknisi atau bidang tertentu lainnya, maka kapasitas pendidikan dan pelatihan dapat diarahkan untuk membangun pasokan tenaga kerja yang sesuai dengan standar tersebut.

Namun, orientasi pada kebutuhan pasar tetap harus ditempatkan dalam kerangka pelindungan. Pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan lowongan terisi, tetapi juga memastikan pekerjaan tersebut memenuhi ketentuan hukum, memberikan kepastian hak pekerja, dan tidak membuka ruang bagi eksploitasi.

KP2MI sendiri menegaskan bahwa perluasan pasar kerja luar negeri harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan pelindungan PMI. Dalam konteks kerja sama Indonesia-Kuwait, pemerintah menyatakan bahwa pekerja Indonesia tidak hanya harus memperoleh akses pekerjaan, tetapi juga kepastian atas hak-haknya selama bekerja di negara tujuan.

Dengan demikian, persoalan 216.236 lowongan yang belum terisi tidak semestinya dilihat semata-mata sebagai persoalan kurangnya calon pekerja. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih kompleks mengenai hubungan antara permintaan pasar kerja global dan kemampuan sistem nasional menyediakan pekerja yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan dokumen yang tepat.

Kesenjangan tersebut sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memperkuat keterhubungan antara data kebutuhan tenaga kerja luar negeri dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional. Sertifikasi harus memiliki relevansi dengan kebutuhan pemberi kerja, lembaga pelatihan harus memahami standar negara tujuan, dan proses penempatan harus mampu bergerak seiring dengan kebutuhan pasar.

Pada saat yang sama, koordinasi dengan negara tujuan menjadi faktor penting. Kasus Türkiye menunjukkan bahwa persoalan kapasitas visa tidak dapat diselesaikan hanya dari sisi Indonesia. Diperlukan komunikasi antarpemerintah agar kapasitas administratif negara tujuan sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja yang telah disepakati.

Masalah serupa berpotensi muncul di negara lain apabila ekspansi pasar kerja tidak disertai pemetaan kapasitas administrasi negara tujuan. Karena itu, sebelum sebuah pasar kerja diklaim sebagai peluang besar bagi PMI, pemerintah perlu menghitung bukan hanya jumlah job order, tetapi juga kemampuan sistem penempatan untuk merealisasikannya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan penempatan PMI bukan hanya berapa banyak lowongan yang berhasil diperoleh pemerintah. Ukurannya juga mencakup berapa banyak lowongan tersebut dapat diterjemahkan menjadi penempatan yang legal, aman, sesuai kompetensi, memenuhi standar kerja dan memberikan pelindungan terhadap pekerja.

Ratusan ribu lowongan yang belum terisi dengan demikian menjadi gambaran bahwa pasar kerja luar negeri memang terbuka, tetapi pintu menuju pekerjaan tersebut tidak selalu terbuka dengan sendirinya. Di antara sebuah lowongan dan seorang PMI yang benar-benar tiba di negara tujuan terdapat sistem pendidikan, pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, dokumen, visa, administrasi dan pelindungan yang harus bekerja secara bersamaan.

Jika mata rantai tersebut tidak terhubung, Indonesia berisiko memiliki banyak lowongan di dalam sistem, tetapi tetap menghadapi kesulitan mengubah permintaan tenaga kerja global menjadi penempatan PMI yang nyata dan berkualitas.