Berita Terbaru
OPINI
Jerat Mokondo Pada Buruh Migran: Menulis Cinta dari Layar Dan Menuai Luka dari Transfer
Oleh: Tedi Yusnanda N Di sebuah kamar sempit di Hong Kong, Taiwan, Singapura, atau Timur Tengah, seorang perempuan Indonesia menatap...
BERITA
Remitansi PMI Dorong Pembangunan Ekonomi Daerah Asal dan Pengentasan Kemiskinan
JAKARTA — Arus remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) tidak hanya memperkuat neraca pembayaran nasional, tetapi juga menjadi penggerak nyata ekonomi...
OPINI
Korupsinikus: “Negara Amat Bangga pada Devisa, Namun Jangan Tanya Nasib Pengirimnya”
Esai Kontemplatif: Harri Safiari Kembali terjadi di Negeri Konoha Raya (NKR). Akhir-akhir ini negara, dalam berbagai kesempatan, kerap mengelu-elukan betapa...
BERITA
SPPI Kirim Surat Terbuka kepada Presiden Prabowo: PMI Layak Diakui sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional
Jakarta – Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Achdiyanto Ilyas Pangestu, menyampaikan surat terbuka kepada Prabowo Subianto bertepatan dengan...
BERITA
Rata-rata Remitansi Pekerja Migran Capai Rp64 Juta per Tahun, Data OJK
JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rata-rata kiriman remitansi seorang pekerja migran Indonesia (PMI) mencapai Rp64 juta per tahun,...
BERITA
Remitansi Pekerja Migran Indonesia Tembus Rp288 Triliun di 2025, Naik 14 Persen
JAKARTA — Remitansi atau kiriman uang pekerja migran Indonesia (PMI) mencapai Rp288 triliun sepanjang tahun 2025, melonjak 14 persen dibandingkan...
BERITA
Yayasan Mawar Bina Insani Kolaborasi Bersama SPPG Kebonturi Geliatkan Qurban Idul Adha
Cirebon – Yayasan Mawar Bina Insani menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 H dengan melakukan penyembelihan dan pendistribusian hewan...
BERITA
Ali Nurdin Tawarkan Reformasi Sistemik: UU 18/2017 Tidak Cukup Ditambal, Harus Diubah Total
Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi Ali Nurdin berargumen bahwa persoalan PMI sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan tambal sulam regulasi. Dibutuhkan reformasi sistemik yang mengubah paradigma dari penempatan PMI sebagai komoditas devisa menjadi perlindungan PMI sebagai hak konstitusional warga negara.