Oleh Rohini Mohan, Debarshi Dasgupta, Karina Tehusijarana, dan Mara Cepeda Bengaluru/New Delhi/Jakarta/Manila – Jutaan warga Asia yang bekerja di kawasan...

Ivan Chrysnando

Jakarta – Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat mengenai bahaya penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, terutama ke Libya. Praktik perekrutan ilegal...

Ribuan PMI dan aktivis tuntut 10 poin reformasi termasuk hapus biaya rekrutmen dan ratifikasi Konvensi ILO 189. Juru bicara aksi: 'Kami sumbang USD 15,7 miliar devisa, kami tuntut perlindungan setimpal'. Wahyu Susilo JBM: perubahan nyata butuh tekanan publik konsisten, bukan hanya janji pemerintah.

Kampanye migrasi aman di NTB tingkatkan pengetahuan calon PMI tentang prosedur legal sebesar 45 persen. Polda NTT libatkan kades dan tokoh agama sebagai agen perubahan di desa. Riset: kampanye partisipatif yang konsisten bisa kurangi angka PMI nonprosedural hingga 30 persen.

Konflik Iran-AS-Israel Maret 2026 ancam 183.000 PMI nonprosedural dan ribuan PMI resmi di kawasan Timur Tengah. Wamen PMI: hotline darurat telah disebarkan, koordinasi KBRI aktif. Analis CSIS Rizal Sukma: eskalasi konflik bisa ganggu arus remitansi PMI USD 15,7 miliar per tahun.

165 WNI terancam hukuman mati di luar negeri per Juni 2024, mayoritas PMI tanpa akses bantuan hukum. Judha Nugraha Kemenlu: kapasitas KBRI-KJRI berikan bantuan hukum masih jauh dari memadai. Pakar hukum dan DPR usulkan Badan Bantuan Hukum PMI mandiri dengan jaringan pengacara di negara penempatan.

Laporan AS 2025: ada indikasi personel diplomatik Indonesia terima suap fasilitasi perdagangan orang, belum diselidiki. November 2024 mantan bupati dihukum 4 tahun karena eksploitasi 665 korban TPPO. Wahyu Susilo: mafia migrasi beroperasi tiga jalur—rekrutmen ilegal, manipulasi P3MI, dan lemahnya penegakan hukum.