Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, membahas rencana tersebut bersama Duta Besar RI untuk Suriname merangkap Guyana dan Caribbean Community (CARICOM), Agus Priono, dalam pertemuan di Jakarta pada 23 Oktober 2026. Pembahasan mencakup pembaruan data PMI, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, serta peluang penempatan pekerja dengan keterampilan khusus.

Agus Priono menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 689 warga negara Indonesia (WNI) di Suriname. Dari jumlah tersebut, sekitar 560 orang merupakan PMI yang bekerja di berbagai sektor, terutama perkebunan, perkayuan atau penggergajian, perikanan, dan pertambangan.

Menurut Agus, sebagian pekerja Indonesia di Suriname sebelumnya bekerja di Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, kemudian direkrut oleh perusahaan terkait ketika perusahaan tersebut membuka usaha di Suriname. Pola perpindahan tenaga kerja ini menjadi salah satu informasi yang perlu diperhatikan dalam memetakan jalur penempatan serta kondisi ketenagakerjaan PMI di negara tujuan.

Namun, persoalan pendataan masih menjadi tantangan. Agus mengungkapkan dugaan bahwa sebagian PMI berangkat melalui jalur perseorangan sehingga keberadaan dan kondisi mereka belum seluruhnya tercatat dalam sistem resmi pemerintah Indonesia. Kondisi tersebut membuat pemutakhiran data menjadi penting untuk mengetahui jumlah pekerja, lokasi kerja, sektor pekerjaan, serta kebutuhan pelindungan yang mereka hadapi.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), catatan penempatan PMI ke Suriname pada periode 2022–2023 berjumlah 169 orang. Sementara itu, penempatan ke Guyana yang tercatat pada periode 2021–2023 sebanyak 61 orang. Angka tersebut merupakan catatan penempatan pada periode tertentu dan tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan jumlah PMI yang saat ini berada di kedua negara.

Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan pentingnya pembaruan informasi secara menyeluruh agar kebijakan penempatan dan pelindungan disusun berdasarkan data yang lebih akurat. Informasi terkini mengenai jumlah dan kondisi PMI dibutuhkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah dengan perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pemantauan kondisi kerja dan penanganan persoalan yang dialami pekerja.

Pemerintah juga melihat peluang perluasan penempatan ke Suriname dan Guyana, khususnya di sektor perkebunan, perkayuan, pertambangan, serta minyak dan gas bumi. Seiring perkembangan kegiatan industri, peluang lain berpotensi muncul pada sektor konstruksi, pemeliharaan peralatan, logistik, dan jasa pendukung. Namun, peluang tersebut tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang konkret, termasuk persyaratan jabatan, kualifikasi kompetensi, ketentuan ketenagakerjaan setempat, dan aturan bagi pekerja asing.

Untuk mendukung langkah itu, Mukhtarudin mendorong pemanfaatan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, termasuk institusi yang memiliki fokus pada pertambangan serta minyak dan gas. Calon PMI dapat dipersiapkan melalui pelatihan lanjutan dan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja. Kementerian juga menempatkan Migrant Center sebagai salah satu bagian dari upaya menghubungkan penyiapan sumber daya manusia dengan peluang kerja di luar negeri.

Data KP2MI menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga 19 Oktober 2026, pemerintah telah memfasilitasi 297.450 layanan penempatan secara nasional. Negara tujuan yang mendominasi penempatan tersebut meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Penjajakan pasar kerja di Suriname dan Guyana menjadi bagian dari upaya memperluas tujuan penempatan di luar negara-negara yang selama ini menjadi pasar utama PMI.

Pemutakhiran data dan pembukaan pasar kerja baru perlu berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi lowongan dan kebutuhan tenaga kerja dapat diverifikasi, proses perekrutan berlangsung sesuai ketentuan, serta calon PMI memperoleh informasi yang memadai mengenai kontrak kerja, upah, kondisi kerja, jaminan sosial, dan mekanisme pengaduan.

Melalui koordinasi KP2MI dan KBRI Paramaribo, pemerintah berharap kebutuhan tenaga kerja di Suriname dan Guyana dapat dipetakan secara lebih terukur. Dengan demikian, peluang penempatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah PMI, tetapi juga pada kesesuaian kompetensi, kepastian proses penempatan, serta jaminan pelindungan bagi pekerja Indonesia sejak sebelum keberangkatan hingga selama bekerja di luar negeri.

The post KP2MI dan KBRI Paramaribo Jajaki Pemetaan Pasar Kerja Suriname dan Guyana, 560 PMI Tercatat di Suriname appeared first on suaramigrannusantara.org.

Perjalanan hidup Bulosan memperlihatkan bahwa migrasi tidak selalu berarti mobilitas sosial atau kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Bagi banyak pekerja Asia pada masa itu, migrasi justru mempertemukan harapan akan masa depan dengan kenyataan berupa eksploitasi tenaga kerja, segregasi sosial, kekerasan rasial, dan terbatasnya perlindungan hukum. Pengalaman tersebut menjadi landasan penting untuk memahami karya-karya Bulosan sekaligus relevansinya bagi perjuangan hak-hak pekerja migran hingga masa kini.

Masa Kecil di Filipina dan Keputusan Merantau

Carlos Sampayan Bulosan lahir di Provinsi Pangasinan, Filipina. Sejumlah sumber biografi mencatat perbedaan tahun kelahirannya, yakni 1911 atau 1913. Academy of American Poets mencatat tanggal lahirnya 24 November 1913, sementara sejumlah catatan sejarah lainnya menggunakan tahun 1911. Perbedaan dokumentasi ini perlu diperhatikan ketika membahas riwayat hidupnya.

Bulosan tumbuh dalam lingkungan masyarakat pedesaan yang bergantung pada pertanian. Kemiskinan dan terbatasnya kesempatan pendidikan menjadi bagian dari pengalaman awal kehidupannya. Kondisi tersebut ikut membentuk keputusannya untuk pergi ke Amerika Serikat, sebuah negara yang ketika itu dipandang banyak orang sebagai tempat untuk memperoleh penghasilan dan kehidupan yang lebih baik.

Pada 1930, ketika masih berusia remaja, Bulosan tiba di Seattle, Washington. Ia datang sebagai bagian dari gelombang migrasi pekerja Filipina yang mengisi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan, ladang pertanian, dan industri pengalengan ikan di Pantai Barat Amerika Serikat serta Alaska. Namun, kedatangannya tidak serta-merta memberikan kehidupan yang lebih baik. Ia harus menghadapi pekerjaan kasar, kemiskinan, kelaparan, diskriminasi rasial, dan kondisi hidup yang tidak menentu.

Pengalaman tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan intelektualnya. Bulosan menyaksikan secara langsung jarak antara cita-cita kebebasan yang dipromosikan Amerika dengan kenyataan yang dialami sebagian pekerja migran Asia. Baginya, migrasi bukan sekadar perpindahan manusia melintasi batas negara, melainkan juga persoalan tentang siapa yang menikmati hasil kerja, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memperoleh pengakuan sebagai manusia dengan hak yang setara.

Dari Pekerja Kasar Menjadi Penulis dan Aktivis Buruh

Pengalaman sebagai pekerja migran memberikan Bulosan bahan yang kuat untuk menulis. Ia bekerja dalam berbagai pekerjaan kasar, termasuk di sektor pertanian dan pengalengan ikan, sambil mengembangkan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Kehidupannya di lingkungan pekerja Filipina mempertemukannya dengan persoalan upah, kondisi kerja, diskriminasi, serta kebutuhan membangun organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan buruh.

Pada dekade 1930-an, Bulosan mulai terlibat dalam gerakan buruh dan pengorganisasian pekerja migran. Ia menggunakan keterampilan menulis dan mengedit untuk menyampaikan kepentingan komunitas pekerja. Dalam konteks ini, sastra bukan sekadar sarana ekspresi individual, melainkan juga alat untuk membangun kesadaran sosial dan menyuarakan ketidakadilan.

Perjalanan tersebut tidak berlangsung tanpa hambatan. Bulosan mengalami gangguan kesehatan serius, termasuk tuberkulosis, yang membuatnya harus menjalani perawatan. Pada masa itu, ia semakin memusatkan perhatian pada kegiatan menulis. Meskipun kondisi kesehatannya membatasi kehidupannya, ia tetap menghasilkan karya yang menghubungkan pengalaman pribadi dengan persoalan sosial yang lebih luas.

Perannya dalam gerakan buruh memperlihatkan hubungan erat antara pengalaman sebagai pekerja dan kesadaran politiknya. Bulosan memahami bahwa penderitaan buruh migran tidak dapat dijelaskan hanya sebagai kegagalan individu untuk beradaptasi. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, prasangka rasial, hubungan kerja yang tidak seimbang, dan lemahnya posisi tawar pekerja.

America Is in the Heart: Karya yang Mengabadikan Kehidupan Migran

Karya Bulosan yang paling dikenal adalah America Is in the Heart: A Personal History, yang diterbitkan pada 1946. Buku ini menjadi salah satu karya penting dalam sejarah sastra Filipina-Amerika karena menggambarkan kehidupan pekerja Filipina, perjalanan migrasi, kemiskinan, diskriminasi, dan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan sebagai manusia yang setara.

Buku tersebut merupakan karya semiotobiografis yang memadukan pengalaman hidup, pengamatan sosial, dan unsur sastra. Karena itu, setiap peristiwa di dalamnya tidak harus diperlakukan sebagai catatan sejarah yang sepenuhnya harfiah. Kekuatan karya ini terletak pada kemampuannya menggabungkan pengalaman individual dengan persoalan kolektif yang dihadapi komunitas pekerja Filipina.

Melalui narasi tentang kemiskinan, kekerasan, diskriminasi, dan perjuangan bertahan hidup, Bulosan memperlihatkan bagaimana pekerja migran dapat menjadi tenaga yang dibutuhkan secara ekonomi, tetapi tetap diperlakukan sebagai kelompok yang tidak sepenuhnya diterima dalam kehidupan sosial. Mereka bekerja untuk menopang sektor-sektor produktif, tetapi menghadapi hambatan dalam memperoleh keamanan, penghormatan, dan kesempatan yang setara.

Kekuatan America Is in the Heart terletak pada kemampuannya menghubungkan penderitaan individu dengan pengalaman kolektif. Kisah pekerja migran tidak lagi sekadar menjadi angka dalam statistik ketenagakerjaan atau perpindahan penduduk. Mereka tampil sebagai manusia dengan keluarga, aspirasi, rasa takut, harapan, dan keinginan untuk hidup bermartabat.

Bagi sejarah pekerja migran Asia, karya tersebut menjadi dokumentasi penting mengenai pengalaman generasi awal migran Filipina di Amerika. Bulosan menunjukkan bahwa sastra dapat menjadi ruang bagi kelompok yang kurang memiliki akses terhadap media dan kekuasaan untuk menyampaikan pengalaman mereka sendiri.

Karya Sastra dan Pengakuan Publik

Bulosan menghasilkan berbagai karya sebelum dan sesudah penerbitan America Is in the Heart. Pada 1942, ia menerbitkan Letter from America. Pada 1943, esainya yang berjudul Freedom from Want diterbitkan dalam majalah The Saturday Evening Post, menyertai reproduksi lukisan Norman Rockwell dengan judul yang sama.

Pada 1944, Bulosan menerbitkan The Laughter of My Father, sebuah kumpulan cerita yang memperoleh perhatian luas dan membantu memperkenalkan namanya kepada khalayak sastra Amerika.

Karya-karya tersebut memperlihatkan keluasan pemikiran Bulosan. Ia menulis puisi, cerita pendek, esai, dan novel, sekaligus menghasilkan tulisan yang berkaitan dengan kehidupan pekerja dan gerakan buruh. Perpaduan antara pengalaman migrasi, kepekaan sastra, dan komitmen sosial menjadikannya tokoh penting dalam sejarah sastra Asia-Amerika.

Meskipun memperoleh pengakuan sebagai penulis, keberhasilan tersebut tidak serta-merta mengubah kondisi hidup para pekerja yang menjadi sumber inspirasinya. Popularitas sastra tidak dengan sendirinya menghapus diskriminasi dan ketimpangan yang dialami komunitas migran.

Aktivisme Serikat Pekerja dan Tekanan Politik

Pada awal 1950-an, Bulosan tetap terlibat dalam lingkungan gerakan buruh di kawasan Pantai Pasifik. Ia berhubungan dengan aktivis dan pengurus serikat pekerja Filipina-Amerika, termasuk mereka yang terlibat dalam International Longshore and Warehouse Union Local 37, sebuah organisasi yang banyak mewakili pekerja pengalengan ikan keturunan Filipina di Seattle.

Pada 1952, Bulosan menyunting buku tahunan serikat tersebut. Keterlibatannya menunjukkan bahwa kegiatan menulisnya tidak terpisah dari kebutuhan organisasi buruh untuk mendokumentasikan perjuangan, menyebarkan informasi, dan membangun solidaritas di antara para pekerja.

Namun, periode pascaperang di Amerika Serikat juga ditandai oleh antikomunisme dan kecurigaan terhadap aktivis yang dianggap radikal. Bulosan menjadi sasaran pengawasan FBI. Sejumlah catatan sejarah juga menyebut bahwa ia mengalami peminggiran dalam dunia kerja akibat iklim politik pada era Perang Dingin.

Kondisi tersebut memperlihatkan kontradiksi dalam kehidupan Bulosan. Ia memperoleh pengakuan sebagai penulis, tetapi tetap menghadapi kerentanan ekonomi, gangguan kesehatan, dan tekanan politik. Pengalaman tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perjuangan buruh tidak hanya berlangsung di tempat kerja, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan berserikat dan hak untuk menyampaikan kritik.

Tahun-Tahun Terakhir dan Wafatnya

Carlos Bulosan meninggal pada 11 September 1956 di Seattle. Sejumlah sumber mengaitkan kematiannya dengan tuberkulosis dan kondisi kesehatan yang buruk. Usianya diperkirakan sekitar 42 hingga 44 tahun, bergantung pada tahun kelahiran yang digunakan dalam sumber biografi.

Kematian Bulosan tidak mengakhiri perjalanan karya-karyanya. Seiring berkembangnya kajian sejarah buruh, sastra Asia-Amerika, dan studi Filipina-Amerika, America Is in the Heart terus dibaca sebagai karya penting untuk memahami pengalaman generasi awal pekerja migran Filipina di Amerika Serikat.

Karya-karyanya memberikan sumbangan terhadap pemahaman mengenai hubungan antara migrasi, ras, kelas sosial, identitas, dan ketidaksetaraan. Ia membantu membuka ruang bagi pengalaman kelompok migran Asia yang sebelumnya kurang mendapat tempat dalam narasi dominan sejarah Amerika.

Warisan Carlos Bulosan bagi Perjuangan Pekerja Migran Masa Kini

Warisan Bulosan melampaui dunia sastra. Ia memperlihatkan bagaimana pengalaman migrasi dapat diolah menjadi pengetahuan sosial dan alat perjuangan. Ia tidak sekadar menceritakan penderitaan pekerja migran, tetapi juga membantu pembaca memahami konteks yang memungkinkan ketidakadilan berlangsung, mulai dari ketimpangan hubungan kerja dan diskriminasi hingga kerentanan ekonomi dan terbatasnya ruang bagi pekerja untuk menentukan kondisi hidupnya sendiri.

Dalam konteks pekerja migran Indonesia saat ini, pengalaman historis Bulosan relevan sebagai bahan refleksi, meskipun kondisi hukum, politik, dan sistem ketenagakerjaan masa kini berbeda dari Amerika pada dekade 1930-an hingga 1950-an. Kisahnya mengingatkan bahwa keberhasilan penempatan pekerja ke luar negeri tidak cukup diukur dari jumlah orang yang berangkat atau besarnya remitansi yang dikirimkan kepada keluarga.

Perlindungan hak, kepastian upah, keselamatan kerja, akses terhadap bantuan hukum, kebebasan berserikat, dan penghormatan terhadap martabat manusia juga harus menjadi ukuran keberhasilan migrasi. Pekerja migran tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sumber devisa atau tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Pengalaman Bulosan juga menegaskan pentingnya dokumentasi dan suara pekerja. Ketika pekerja memiliki ruang untuk menuliskan pengalaman, menyampaikan pengaduan, membangun organisasi, dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, mereka tidak lagi semata-mata menjadi objek kebijakan migrasi. Mereka dapat menjadi subjek yang ikut menentukan bagaimana sistem perlindungan dibangun dan dijalankan.

Bagi gerakan buruh migran, pelajaran dari Bulosan bukanlah bahwa sastra dapat menggantikan perjuangan hukum atau organisasi. Sebaliknya, tulisan, advokasi, pendidikan, dan pengorganisasian dapat saling memperkuat. Sastra membantu masyarakat memahami pengalaman manusia di balik statistik, sedangkan organisasi dan kebijakan publik menyediakan sarana untuk mengubah kondisi yang melahirkan ketidakadilan.

Carlos Bulosan meninggalkan warisan pemikiran yang tetap relevan bagi perjuangan pekerja migran lintas negara. Melalui karya sastra dan aktivismenya, ia mengingatkan bahwa pekerja migran bukan sekadar tenaga yang berpindah dari satu negara ke negara lain. Mereka adalah manusia yang membawa harapan, menanggung risiko, membangun kehidupan, dan berhak memperoleh perlindungan serta penghormatan yang setara.

Pertanyaan yang diwariskan oleh perjalanan hidupnya tetap penting hingga hari ini: apakah masyarakat hanya membutuhkan tenaga pekerja migran, atau juga bersedia mengakui hak, suara, dan martabat mereka sebagai manusia?

The post Carlos Bulosan: Penulis dan Aktivis Buruh Migran Filipina yang Mengabadikan Perjuangan Pekerja Asia di Amerika appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri menjelaskan bahwa wilayah Kepulauan Riau memiliki kerawanan tersendiri karena berada di kawasan perbatasan dan memiliki akses perjalanan menuju sejumlah negara. Kondisi geografis tersebut dapat dimanfaatkan jaringan perekrut ilegal untuk memberangkatkan calon pekerja melalui jalur yang tampak seperti perjalanan biasa, tetapi diduga memiliki tujuan akhir penempatan kerja tanpa prosedur yang sah.

Modus ini menjadi tantangan bagi pengawasan karena perjalanan wisata dan keberangkatan untuk bekerja memiliki tujuan serta persyaratan yang berbeda. Calon pekerja yang berangkat menggunakan skema perjalanan wisata berisiko tidak memperoleh perlindungan dan kepastian hak sebagaimana seharusnya diterima pekerja migran yang ditempatkan secara resmi.

Menurut Suhendri, sebagian WNI yang terlibat dalam penipuan daring di luar negeri sebenarnya diduga merupakan korban TPPO. Mereka pada awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi kemudian menghadapi eksploitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan TPPO tidak cukup hanya mengawasi keberangkatan di pelabuhan atau bandara, tetapi juga harus menelusuri proses perekrutan, pihak yang menawarkan pekerjaan, serta jaringan yang mengatur perjalanan dan penempatan korban.

Sepanjang 2026, Polda Kepri menyatakan telah menangani 36 kasus TPPO dengan 64 tersangka dan menyelamatkan 143 korban. Dari jumlah tersebut, 96 orang merupakan laki-laki dan 47 lainnya perempuan. Kepolisian juga melaporkan telah memulangkan 49 WNI korban TPPO dari negara tujuan, sementara proses penegakan hukum terhadap agen perekrut ilegal terus dilakukan.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya tantangan perlindungan warga di wilayah perbatasan. Namun, penanganan perkara dan penyelamatan korban perlu diikuti dengan pengungkapan jaringan perekrut, penelusuran aliran uang, pemeriksaan dokumen perjalanan, serta kerja sama dengan otoritas negara tujuan agar pelaku yang mengendalikan eksploitasi tidak berhenti pada perantara di tingkat lokal.

Pertemuan dengan perwakilan Kedubes AS turut membahas mekanisme identifikasi korban dan pelaku, perkembangan penanganan perkara, serta peluang kerja sama untuk memberantas kejahatan transnasional. Pembahasan juga mencakup dukungan terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan wilayah perairan melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepri.

Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Anom Wibowo menekankan pentingnya pencegahan melalui koordinasi lintas instansi dan edukasi masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara legal. Polda Kepri bersama jajaran Polres, Polresta, hingga Polsek terus melakukan pemantauan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam TPPO.

Dalam konteks perlindungan pekerja migran, masyarakat perlu memahami bahwa perjalanan ke luar negeri dengan dokumen wisata tidak dapat dijadikan pengganti prosedur penempatan kerja. Calon pekerja harus memastikan identitas dan legalitas perekrut, kejelasan perusahaan pemberi kerja, jenis pekerjaan, kontrak, serta dokumen yang diperlukan sebelum berangkat. Tawaran bergaji tinggi tanpa persyaratan yang jelas perlu diwaspadai, terlebih apabila perekrut meminta calon pekerja merahasiakan tujuan keberangkatan atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pencegahan juga perlu menyasar pola perekrutan yang dilakukan melalui media sosial, komunikasi pribadi, dan perantara di daerah asal calon pekerja. Jaringan TPPO dapat melibatkan sejumlah pihak dengan peran berbeda, mulai dari pencari calon korban, pengurus perjalanan, penyedia dokumen, hingga pihak yang menampung atau mengeksploitasi korban di negara tujuan. Karena itu, penyelidikan perlu mengidentifikasi hubungan antaraktor dan memastikan pertanggungjawaban hukum berdasarkan bukti.

Polda Kepri mengimbau masyarakat agar segera melaporkan indikasi TPPO atau perekrutan PMI nonprosedural melalui layanan Kepolisian 110 yang tersedia selama 24 jam. Informasi mengenai iklan pekerjaan, percakapan dengan perekrut, bukti pembayaran, identitas agen, serta dokumen perjalanan dapat membantu aparat melakukan pemeriksaan dan menelusuri dugaan jaringan perekrutan ilegal.

Penguatan koordinasi antara Polda Kepri dan Kedubes AS diharapkan mendukung penanganan kejahatan lintas negara, terutama ketika korban berada di luar yurisdiksi Indonesia. Meski demikian, keberhasilan pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani atau korban yang diselamatkan, tetapi juga dari kemampuan mencegah perekrutan baru, memulihkan hak korban, dan membawa pihak yang bertanggung jawab ke proses hukum.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa perjalanan ke luar negeri yang terlihat legal belum tentu menjamin proses penempatan kerja yang sah. Di tengah kebutuhan masyarakat mencari penghasilan, transparansi informasi, verifikasi tawaran pekerjaan, pengawasan lintas instansi, dan penindakan terhadap jaringan perekrut menjadi bagian penting untuk mencegah warga Indonesia terjebak dalam eksploitasi berkedok kesempatan kerja.

The post Polda Kepri dan Kedubes AS Perkuat Penanganan TPPO, Modus PMI Ilegal Manfaatkan Jalur Wisata appeared first on suaramigrannusantara.org.

Peringatan Smith disampaikan dalam wawancara dengan Politico yang diberitakan Reuters pada 15 Oktober 2026. Pernyataan itu muncul setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menangguhkan akses Microsoft dan sejumlah perusahaan teknologi lainnya terhadap program sertifikasi ketenagakerjaan PERM, salah satu tahapan utama dalam proses pengajuan green card berbasis pekerjaan.

Smith menilai pembatasan jalur menuju status penduduk tetap dapat mengurangi kemampuan perusahaan AS untuk menarik dan mempertahankan tenaga profesional yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi. Menurut laporan Reuters yang mengutip Politico, ia memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi menghambat sektor teknologi AS dalam jangka panjang dan mendorong talenta terbaik memilih negara lain untuk mengembangkan karier mereka.

Pemerintah AS Menangguhkan Program PERM

Pada 8 Oktober 2026, Wakil Presiden AS JD Vance mengumumkan penangguhan akses Microsoft dan Adobe terhadap program PERM. Menteri Tenaga Kerja AS Keith Sonderling juga mengumumkan penghentian pemrosesan permohonan PERM yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan teknologi dan penyedia layanan teknologi informasi berskala besar.

Perusahaan yang terdampak mencakup Microsoft, Adobe, Capgemini, Cognizant, HCL Technologies, Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), dan Wipro. Pemerintah menyatakan tidak akan menerima pengajuan PERM baru maupun memproses permohonan yang masih tertunda dari perusahaan-perusahaan tersebut selama penangguhan berlaku.

Pemerintah AS menyebut dugaan penyalahgunaan sistem perekrutan tenaga kerja asing sebagai alasan kebijakan tersebut. Vance menuduh perusahaan tertentu memanfaatkan program visa pekerja berketerampilan tinggi dengan cara yang merugikan tenaga kerja Amerika. Pemerintah juga menekankan perlunya memastikan perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada warga AS dan mematuhi ketentuan ketenagakerjaan.

Namun, tuduhan penyalahgunaan tersebut masih harus dibedakan dari pelanggaran yang telah terbukti. Penangguhan akses program dan penyelidikan pemerintah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap perusahaan yang terdampak telah melakukan pelanggaran hukum.

Apa Itu PERM dan Dampaknya bagi Pekerja Asing?

PERM merupakan singkatan dari Program Electronic Review Management, yaitu proses sertifikasi ketenagakerjaan yang dikelola Departemen Tenaga Kerja AS. Dalam banyak kasus pengajuan green card berbasis pekerjaan, perusahaan harus menjalani proses ini untuk menunjukkan bahwa tidak tersedia pekerja AS yang memenuhi persyaratan dan bersedia mengisi posisi yang ditawarkan dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah sertifikasi PERM diperoleh, perusahaan pada umumnya dapat melanjutkan proses pengajuan imigrasi berbasis pekerjaan kepada otoritas imigrasi AS, sesuai kategori dan persyaratan yang berlaku. Karena itu, penghentian proses PERM dapat menghambat jalur menuju status penduduk tetap bagi pekerja asing yang bergantung pada sponsor perusahaan.

Dampaknya perlu dibedakan dari status visa kerja sementara. Penangguhan PERM tidak secara otomatis membatalkan seluruh visa H-1B milik karyawan yang bekerja di perusahaan terdampak. Visa H-1B merupakan jalur tersendiri untuk pekerja asing dalam pekerjaan khusus, sedangkan PERM merupakan salah satu tahapan dalam proses menuju sejumlah kategori green card berbasis pekerjaan.

Meski demikian, ketidakpastian mengenai peluang memperoleh status penduduk tetap dapat memengaruhi perencanaan karier pekerja asing. Mereka yang telah bekerja di AS melalui visa sementara mungkin perlu mempertimbangkan kembali masa tinggal, kelanjutan pekerjaan, dan pilihan karier jika proses menuju status permanen mereka terhambat.

Brad Smith Membantah Tuduhan terhadap Microsoft

Dalam wawancara dengan Politico, Smith juga membantah tuduhan bahwa Microsoft menyalahgunakan program H-1B untuk menggantikan pekerja Amerika dengan tenaga asing yang dibayar lebih rendah. Ia menilai tuduhan Wakil Presiden JD Vance terhadap perusahaan tersebut tidak berdasar.

Smith menyatakan bahwa Microsoft menerapkan sistem kompensasi yang sama bagi pekerja yang menjalankan pekerjaan sebanding, tanpa membedakan apakah mereka merupakan warga negara AS atau pekerja asing yang memiliki visa. Ia juga menyoroti kontribusi perusahaan dalam merekrut tenaga kerja domestik.

Menurut keterangan Smith yang dilaporkan Reuters, Microsoft merekrut lebih dari 9.000 pekerja Amerika pada tahun fiskal sebelumnya. Ia berpendapat bahwa fakta tersebut perlu diperhitungkan dalam perdebatan mengenai penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan teknologi.

Microsoft sebelumnya juga menyatakan bahwa sebagian besar pengajuan H-1B yang diajukan perusahaan bukan untuk mendatangkan pekerja baru dari luar AS, melainkan untuk memperpanjang atau mengubah status pekerja yang sudah berada di negara tersebut secara sah. Perusahaan menyatakan akan memberikan informasi tambahan kepada pemerintah terkait praktik perekrutannya.

Pernyataan perusahaan tersebut merupakan tanggapan terhadap kritik pemerintah. Penilaian menyeluruh mengenai kepatuhan Microsoft maupun perusahaan lain tetap memerlukan pemeriksaan dokumen, data ketenagakerjaan, dan hasil penyelidikan otoritas terkait.

Persaingan Global Memperebutkan Talenta Teknologi

Smith memperingatkan bahwa pembatasan jalur menuju status penduduk tetap dapat membuat tenaga profesional asing mempertimbangkan negara alternatif, termasuk Inggris, Jerman, dan Kanada. Negara-negara tersebut menjadi pilihan potensial bagi pekerja yang mencari kepastian karier dan kesempatan mengembangkan keahlian di bidang teknologi.

Dalam industri yang bergantung pada riset, rekayasa perangkat lunak, komputasi awan, semikonduktor, dan AI, perekrutan tenaga profesional merupakan bagian penting dari strategi pengembangan perusahaan. Pembatasan akses terhadap pekerja asing dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan lokasi investasi, pusat penelitian, dan pengembangan produk.

Meski demikian, dampak kebijakan terhadap daya saing AS tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pernyataan satu eksekutif perusahaan. Penilaian tersebut juga membutuhkan data mengenai kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan pekerja domestik, produktivitas, investasi riset, dan perkembangan kebijakan imigrasi di negara pesaing.

Pemerintah AS, di sisi lain, menyatakan bahwa kebijakan pembatasan diperlukan untuk melindungi kesempatan kerja warga Amerika dan mencegah penyalahgunaan sistem imigrasi. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan perdebatan mengenai bagaimana pemerintah dapat menjaga kepentingan tenaga kerja domestik sekaligus memenuhi kebutuhan industri terhadap keahlian yang sulit diperoleh.

Kepastian Imigrasi dan Masa Depan Industri Teknologi

Persoalan PERM menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi tidak hanya memengaruhi status hukum pekerja asing, tetapi juga berkaitan dengan strategi perusahaan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga profesional. Bagi pekerja yang telah membangun karier di AS, jalur menuju status penduduk tetap dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan masa depan pekerjaan dan kehidupan mereka.

Bagi perusahaan teknologi, ketidakpastian mengenai proses sponsor green card dapat mempersulit perencanaan sumber daya manusia, terutama ketika posisi yang dibutuhkan memerlukan keahlian khusus dan pengalaman panjang. Namun, perusahaan tetap berkewajiban mematuhi ketentuan ketenagakerjaan dan imigrasi yang berlaku, termasuk persyaratan untuk membuktikan kebutuhan perekrutan tenaga asing pada jalur yang mensyaratkannya.

Perkembangan kebijakan ini juga menjadi perhatian bagi negara-negara yang mengirim tenaga profesional ke pasar kerja global. Persaingan memperoleh talenta teknologi semakin berkaitan dengan kepastian hukum, peluang pengembangan karier, dan kemampuan negara tujuan menawarkan lingkungan kerja yang mendukung inovasi.

Pernyataan Brad Smith menempatkan pembatasan green card sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai hubungan antara imigrasi tenaga terampil, perlindungan pekerja domestik, dan daya saing ekonomi. Sementara pemerintah AS menekankan penegakan aturan serta perlindungan kesempatan kerja warga negara, industri teknologi mengingatkan bahwa akses terhadap tenaga profesional global juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi inovasi.

Arah kebijakan selanjutnya dan hasil penyelidikan pemerintah akan menentukan bagaimana penangguhan PERM diterapkan terhadap perusahaan yang terdampak. Bagi pekerja asing berketerampilan tinggi, kepastian mengenai status permohonan dan pilihan imigrasi yang tersedia akan menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan karier mereka di Amerika Serikat.

The post Brad Smith Peringatkan Pembatasan Green Card Pekerja Asing Bisa Melemahkan Daya Saing Teknologi AS appeared first on suaramigrannusantara.org.

Dalam wawancara dengan Central News Agency (CNA) pada 30 September 2026 yang dipublikasikan Focus Taiwan pada 15 Oktober 2026, Kepala Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei, Dharma Saputra, mengatakan bahwa SP2T dan DHSC dapat mendorong persaingan yang lebih sehat dalam pasar penempatan PMI. Menurutnya, keberadaan alternatif perekrutan diperlukan agar pekerja dan pemberi kerja memiliki pilihan mekanisme penempatan yang lebih transparan.

Dharma, yang akrab disapa Putra, mengakui bahwa skema P2P yang melibatkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan agensi tenaga kerja di Taiwan telah lama menjadi bagian dari sistem penempatan. Skema tersebut juga memiliki mekanisme pendampingan bagi pekerja, tetapi persoalan pembiayaan masih membutuhkan pengawasan dan pengaturan yang lebih ketat.

Skema P2P Dinilai Memiliki Sistem Pendampingan

Menurut Dharma, salah satu keunggulan skema P2P adalah adanya pihak yang bertanggung jawab mendampingi PMI sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di Taiwan, hingga kembali ke Indonesia. Dalam mekanisme ini, P3MI di Indonesia dan agensi di Taiwan memiliki peran dalam membantu pekerja menghadapi persoalan yang muncul selama masa kontrak.

Apabila terjadi sengketa ketenagakerjaan atau kendala di tempat kerja, pekerja dapat meminta bantuan melalui pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan. Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan dukungan yang lebih terstruktur dibandingkan apabila pekerja harus menyelesaikan persoalan seorang diri.

Namun, Dharma menegaskan bahwa keberadaan sistem pendampingan tidak menghilangkan persoalan biaya perekrutan. Menurutnya, struktur pembiayaan dalam skema P2P tetap perlu diatur agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi calon pekerja migran.

Ia menilai bahwa pengawasan pemerintah diperlukan untuk memastikan biaya yang dibebankan kepada PMI memiliki dasar yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Praktik Pembebanan Biaya Rekrutmen Menjadi Persoalan

Dalam wawancara tersebut, Dharma menyoroti adanya perbedaan antara pernyataan sebagian perusahaan penempatan yang mengaku tidak memungut biaya dari pekerja dan pengakuan sejumlah PMI yang menyatakan tetap mengeluarkan uang untuk memperoleh pekerjaan di Taiwan.

Menurut keterangan yang disampaikannya kepada CNA, biaya tersebut terkadang disebut sebagai biaya pelatihan kerja, persiapan keberangkatan, atau kebutuhan logistik. Dharma menilai bahwa komponen biaya semacam itu perlu diperiksa secara cermat untuk memastikan apakah benar-benar merupakan pengeluaran terpisah atau bagian dari proses perekrutan dan penempatan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena perusahaan-perusahaan internasional, termasuk di sektor manufaktur dan industri teknologi, semakin memperhatikan standar perekrutan yang etis. Sejumlah perusahaan yang terikat komitmen investasi dari Amerika Serikat dan Eropa menerapkan kebijakan perekrutan tanpa biaya bagi pekerja sebagai bagian dari standar kepatuhan dan tanggung jawab rantai pasok.

Menurut Dharma, praktik pembebanan biaya yang tidak transparan dapat menghambat kerja sama dengan perusahaan yang menerapkan prinsip perekrutan tanpa biaya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa biaya perekrutan dan penempatan dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, penetapan apakah suatu pungutan melanggar aturan harus didasarkan pada jenis biaya, pihak yang memungut, dasar hukum, dan ketentuan yang berlaku. Tidak setiap pengeluaran yang berkaitan dengan keberangkatan dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

SP2T dan DHSC Didorong Menjadi Alternatif

Untuk memperbaiki tata kelola penempatan, KDEI Taipei mendorong pengembangan SP2T dan DHSC sebagai alternatif terhadap mekanisme P2P. Kedua skema tersebut memberikan pilihan perekrutan yang tidak sepenuhnya bergantung pada pola kerja sama antara perusahaan penempatan di Indonesia dan agensi di Taiwan.

SP2T merupakan program penempatan khusus pekerja migran Indonesia ke Taiwan yang difasilitasi pemerintah Indonesia. Sementara itu, DHSC merupakan pusat layanan perekrutan langsung milik pemerintah Taiwan yang berada di bawah koordinasi otoritas ketenagakerjaan Taiwan.

Melalui mekanisme perekrutan langsung, calon pekerja dapat mengikuti proses seleksi yang melibatkan pemberi kerja tanpa harus menggunakan pola perantaraan agensi sebagaimana dalam skema P2P. Dalam pelaksanaan SP2T, biaya penempatan yang termasuk dalam ketentuan program ditanggung oleh pemberi kerja sesuai mekanisme yang berlaku.

KDEI menilai kedua skema tersebut dapat menjadi pembanding bagi mekanisme perekrutan yang sudah berjalan. Dengan adanya pilihan yang lebih beragam, pekerja dapat mempertimbangkan jalur penempatan berdasarkan transparansi biaya, kepastian kontrak, perlindungan, dan kondisi kerja.

Dharma menyatakan bahwa persaingan antara skema penempatan diharapkan mendorong perbaikan. Apabila skema P2P ingin tetap menjadi pilihan utama, mekanisme tersebut perlu semakin transparan dan mampu memenuhi prinsip perekrutan yang adil, termasuk dengan tidak membebankan biaya rekrutmen kepada pekerja atau memastikan bahwa pungutan yang diperbolehkan mengikuti batas yang jelas dan dapat diawasi.

Ia juga menekankan bahwa pengembangan SP2T dan DHSC perlu disertai evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi kekurangan dalam masing-masing skema dan memperbaiki sistem penempatan secara berkelanjutan.

KP2MI Dorong Perekrutan Tanpa Biaya

Dukungan terhadap perekrutan yang lebih transparan juga disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin. Dalam pertemuan dengan Kepala KDEI Taipei, Arif Sulistiyo, beserta jajaran di Jakarta pada 13 Oktober 2026, Mukhtarudin mendorong optimalisasi peluang kerja di Taiwan melalui perluasan sektor penempatan, penerapan perekrutan tanpa biaya, dan percepatan pembaruan kesepakatan bilateral.

Dalam pertemuan tersebut, disebutkan masih tersedia 118.338 posisi lowongan kerja di Taiwan yang perlu dioptimalkan melalui proses penempatan yang terencana dan berorientasi pada perlindungan pekerja.

Mukhtarudin menegaskan dukungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terhadap kebijakan perekrutan yang adil dan prinsip nol biaya penempatan yang mulai didorong pemerintah Taiwan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi proses perekrutan, mencegah praktik jual-beli pekerjaan, serta memperkuat perlindungan dan kesejahteraan PMI.

Menurut Mukhtarudin, peluang kerja di Taiwan harus dimanfaatkan dengan memastikan calon pekerja memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar, memperoleh informasi yang benar, dan terlindungi melalui proses perekrutan yang transparan.

Ketersediaan lowongan kerja, menurut pendekatan tersebut, perlu diimbangi dengan tata kelola penempatan yang menjamin pekerja memahami isi kontrak, besaran upah, potongan yang sah, serta hak dan kewajiban selama bekerja di negara tujuan.

Prinsip Perekrutan Adil dan Perlindungan PMI

Dorongan untuk mengembangkan SP2T dan DHSC sejalan dengan prinsip perekrutan adil yang dipromosikan Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO). Prinsip tersebut menekankan bahwa pekerja tidak semestinya menanggung biaya perekrutan maupun biaya terkait lainnya, sementara persyaratan perekrutan dan kondisi pekerjaan harus disampaikan secara jelas.

Prinsip ini penting karena biaya perekrutan yang tinggi dapat menempatkan pekerja dalam situasi rentan sebelum mulai bekerja. Pekerja yang berutang untuk memperoleh pekerjaan berisiko menghadapi tekanan ekonomi, terutama apabila terjadi pemotongan upah, pemutusan hubungan kerja, perubahan kontrak, atau kondisi kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Bagi Indonesia, pengembangan jalur perekrutan langsung tidak hanya berkaitan dengan efisiensi proses penempatan, tetapi juga dengan upaya memperkuat posisi tawar pekerja. Transparansi informasi lowongan, verifikasi pemberi kerja, kejelasan kontrak, dan pengawasan biaya merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa kesempatan kerja di luar negeri tidak berubah menjadi beban finansial bagi calon PMI.

Meski demikian, keberadaan jalur perekrutan langsung bukan berarti seluruh persoalan perlindungan otomatis terselesaikan. Mekanisme tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan pemberi kerja, penyampaian informasi yang memadai, pengawasan pelaksanaan kontrak, dan akses terhadap bantuan ketika pekerja menghadapi masalah.

Sementara itu, skema P2P juga masih dapat berperan dalam penempatan PMI apabila tata kelolanya memenuhi ketentuan hukum dan prinsip perekrutan yang adil. Persoalan utamanya bukan semata-mata memilih satu skema dan meniadakan skema lainnya, melainkan memastikan setiap mekanisme memberikan perlindungan yang memadai serta tidak memindahkan beban perekrutan kepada pekerja secara tidak semestinya.

Pengembangan SP2T dan DHSC pada akhirnya diharapkan memperluas pilihan bagi pekerja migran Indonesia sekaligus mendorong perbaikan sistem penempatan ke Taiwan. Keberhasilannya akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan kebijakan, transparansi pembiayaan, pengawasan pemerintah, dan kemampuan setiap pihak untuk mempertanggungjawabkan proses perekrutan.

The post KDEI Taipei Dorong SP2T dan DHSC sebagai Alternatif Perekrutan PMI ke Taiwan, Biaya Rekrutmen Jadi Sorotan appeared first on suaramigrannusantara.org.

Dalam laporan yang dipublikasikan pada 17 September 2026, AP menggunakan data yang diperoleh dari U.S. Customs and Border Protection (CBP) melalui permintaan berdasarkan Freedom of Information Act. Data tersebut mencakup informasi mengenai kewarganegaraan, usia, jenis kelamin, waktu penanganan di perbatasan, serta kode pos tujuan yang dilaporkan oleh migran setelah dilepas ke wilayah Amerika Serikat. Data itu memberikan gambaran terperinci mengenai tujuan awal para migran setelah memasuki negara tersebut.

Temuan AP menunjukkan bahwa migrasi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat imigrasi tradisional seperti New York dan Miami. Sejumlah kota kecil dan kawasan industri di wilayah Midwest serta bagian selatan Amerika Serikat turut menjadi tujuan pendatang baru. Kota seperti Elkhart di Indiana, Knoxville di Tennessee, dan Dodge City di Kansas mengalami perubahan demografis seiring kedatangan migran dari berbagai negara.

Perubahan tersebut berkaitan dengan sejumlah pertimbangan ekonomi dan sosial. Sebagian migran memilih kota yang menawarkan peluang kerja, biaya tempat tinggal yang lebih terjangkau, lalu lintas yang tidak terlalu padat, serta keberadaan komunitas senegara yang dapat membantu proses adaptasi. Kota-kota dengan basis industri atau sektor jasa yang membutuhkan tenaga kerja juga menjadi pilihan bagi pendatang yang berusaha membangun kehidupan setelah dilepas dari penanganan otoritas perbatasan.

Meski demikian, Florida tetap menjadi negara bagian tujuan paling populer secara keseluruhan dalam analisis tersebut. Pola tujuan berbeda menurut kewarganegaraan. Sebagian besar migran asal Kuba memilih berbagai wilayah di Florida, sedangkan kelompok lain menyebar ke kota-kota di Kentucky, Nebraska, Texas, Colorado, dan sejumlah negara bagian lainnya. Migran Venezuela, misalnya, tidak hanya menuju Miami, tetapi juga memilih kawasan metropolitan yang lebih kecil, termasuk di sekitar Salt Lake City.

Keberagaman asal migran juga menjadi salah satu temuan utama. Jika gelombang migrasi pada periode sebelumnya didominasi warga Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah, periode yang dianalisis menunjukkan kedatangan warga dari berbagai kawasan dunia, termasuk India, Ekuador, Ghana, Uzbekistan, dan China. Dalam satu tahun, petugas perbatasan bahkan menangani migran dari 174 negara, menggambarkan semakin beragamnya jalur dan latar belakang migrasi ke Amerika Serikat.

New York dan Los Angeles tetap menjadi tujuan penting bagi migran China. Sementara itu, wilayah metropolitan Cincinnati menerima pendatang dari sejumlah negara di Afrika Barat, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Penyebaran ini memperlihatkan bahwa pola migrasi semakin dipengaruhi oleh jaringan sosial, informasi yang beredar melalui media digital, peluang kerja, dan keberadaan komunitas pendukung di luar pusat imigrasi tradisional.

Analisis AP juga menemukan perubahan komposisi demografis. Hampir enam dari setiap sepuluh migran yang tercatat dalam data tersebut merupakan perempuan dan anak-anak. Temuan ini berbeda dari sejumlah periode migrasi sebelumnya yang lebih didominasi laki-laki dewasa. Perubahan komposisi tersebut membawa kebutuhan baru bagi komunitas penerima, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal, dukungan sosial, dan proses penanganan perkara imigrasi bagi keluarga.

Namun, data tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Kode pos yang dianalisis menunjukkan alamat tujuan yang dilaporkan sendiri oleh migran ketika diproses oleh otoritas perbatasan, bukan bukti bahwa seluruh orang benar-benar tiba atau terus menetap di alamat tersebut. Sebagian migran mungkin berpindah ke wilayah lain, meninggalkan Amerika Serikat, atau mengalami pemindahan maupun deportasi. AP juga mengecualikan catatan tertentu yang tidak memiliki kode pos tujuan dan kemungkinan duplikasi, sehingga angka 4,5 juta merupakan hasil analisis atas catatan yang memenuhi kriteria pengolahan data tersebut.

Penyebaran migran ke kota-kota kecil turut memunculkan tantangan bagi pemerintah daerah. Wilayah yang sebelumnya memiliki pengalaman terbatas dalam menangani kedatangan penduduk baru perlu menyesuaikan layanan publik, kapasitas sekolah, fasilitas kesehatan, perumahan, dan sistem dukungan masyarakat. Pada saat yang sama, kedatangan penduduk baru dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan menopang kegiatan ekonomi lokal apabila proses integrasi berjalan baik.

Dampak migrasi juga tidak seragam di seluruh wilayah. Kota yang memiliki jaringan komunitas migran dan peluang kerja dapat lebih mudah menarik pendatang, sementara daerah lain mungkin menghadapi keterbatasan layanan atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tambahan. Karena itu, perubahan demografis perlu dinilai berdasarkan kondisi masing-masing wilayah, bukan semata-mata dari jumlah migran yang tercatat.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa penempatan awal migran dan kebijakan penegakan imigrasi dapat menghasilkan dampak yang berbeda antarwilayah. AP mencatat bahwa sejumlah pusat migrasi seperti Miami dan New York menjadi sasaran penindakan imigrasi yang lebih intensif, sementara beberapa kawasan lain yang juga menerima banyak pendatang mendapat perhatian penegakan yang relatif lebih terbatas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengalaman migran setelah memasuki Amerika Serikat tidak selalu sama, meskipun mereka berada dalam kelompok yang tercatat dalam analisis federal tersebut.

Bagi pembuat kebijakan, temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah federal dan pemerintah daerah. Pengelolaan migrasi tidak hanya berkaitan dengan pengawasan perbatasan dan proses hukum, tetapi juga dengan kemampuan komunitas menerima penduduk baru, memastikan kepatuhan terhadap prosedur imigrasi, dan menyediakan layanan dasar sesuai kebutuhan.

Perubahan pola permukiman ini memperlihatkan bahwa migrasi di Amerika Serikat semakin membentuk lanskap sosial dan ekonomi di luar kota-kota besar yang selama ini dikenal sebagai pintu masuk utama pendatang. Meski data tujuan awal tidak dapat memastikan tempat tinggal setiap migran saat ini, temuan AP memberikan gambaran penting mengenai luasnya penyebaran pendatang dan tantangan yang dihadapi berbagai komunitas. Keberhasilan pengelolaan migrasi pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan pemerintah menyeimbangkan penegakan aturan, kepastian proses hukum, kebutuhan ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar.

The post AS: Data Federal Ungkap 4,5 Juta Migran Menyebar ke Kota-Kota Kecil, Pola Permukiman Berubah appeared first on suaramigrannusantara.org.

Laporan TIP 2026 mencakup periode penilaian 1 April 2025 hingga 31 Maret 2026. Dalam pemberitaan pada 9 Oktober 2026, media Malaysia melaporkan bahwa pemerintah tidak menuntut satu pun agen perekrutan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Agen Pekerjaan Swasta 1981 selama periode penilaian tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian karena biaya perekrutan yang berlebihan dapat menjerat pekerja dalam utang dan meningkatkan kerentanan terhadap kerja paksa.

Laporan tersebut juga menyoroti persoalan pengawasan terhadap perekrut tenaga kerja, penanganan perekrutan yang mengandung unsur penipuan, serta dugaan keterlibatan atau pembiaran oleh oknum dalam tindak pidana perdagangan orang. Meski terdapat peningkatan penyelidikan dan penindakan dalam sejumlah perkara, lemahnya akuntabilitas perekrut dinilai masih menjadi hambatan dalam memastikan perlindungan pekerja migran.

Malaysia merupakan salah satu tujuan utama pekerja migran di Asia Tenggara. Mereka bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, perkebunan, pertanian, jasa, dan pekerjaan domestik. Data Departemen Imigrasi Malaysia menunjukkan jumlah pekerja asing aktif pada 2026 berada di kisaran 2,07 juta orang pada Agustus. Angka ini merupakan data pekerja asing aktif dan tidak dapat dianggap sebagai jumlah keseluruhan warga asing yang berada di Malaysia, termasuk mereka yang tidak memiliki dokumen resmi.

Pekerja dari Bangladesh, Nepal, dan India termasuk dalam kelompok tenaga kerja yang mengisi kebutuhan berbagai sektor di Malaysia. Namun, proses perekrutan dari negara asal hingga tiba di tempat kerja masih menghadapi persoalan biaya, peran perantara, transparansi kontrak, dan kepastian pekerjaan. Jika biaya yang dibebankan terlalu tinggi, pekerja dapat memulai masa kerja dengan beban utang yang besar, sehingga sebagian pendapatannya harus digunakan untuk membayar pinjaman sebelum dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti bahwa biaya perekrutan yang dibayarkan pekerja asing di sejumlah kasus jauh melampaui batas yang ditetapkan. Aturan Malaysia membatasi biaya penempatan yang dibebankan kepada pekerja asing sebesar satu bulan upah pokok, tetapi penerapannya dinilai belum efektif. Laporan tersebut menyebut sebagian pekerja Bangladesh dilaporkan membayar biaya hingga sekitar 7.200 dolar AS sebelum tiba di Malaysia. Besaran itu merupakan temuan yang dilaporkan dalam konteks kasus tertentu, bukan biaya yang berlaku bagi seluruh pekerja migran.

Risiko tidak berhenti pada biaya awal. Sebagian pekerja dilaporkan menghadapi pekerjaan yang tidak sesuai dengan janji perekrut, pemotongan upah, penahanan paspor, pembatasan kebebasan bergerak, serta ancaman deportasi. Dalam kondisi tertentu, kombinasi utang dan ketergantungan pada pemberi kerja dapat membuat pekerja kesulitan meninggalkan situasi kerja yang eksploitatif.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menegaskan kembali pada Mei 2026 bahwa prinsip perekrutan yang adil mengharuskan pencari kerja, terutama pekerja migran yang rentan, tidak dibebani biaya perekrutan dan biaya terkait. Standar ini mencakup berbagai pungutan dalam proses memperoleh pekerjaan, terlepas dari kapan, di mana, dan melalui pihak mana biaya tersebut ditagihkan.

Malaysia sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bangladesh pada 2021 untuk membangun kerangka perekrutan, penempatan, dan pemulangan pekerja. Namun, ILO mencatat munculnya laporan sejak sekitar 2023 mengenai pekerja Bangladesh yang tiba dengan izin kerja sah tetapi tidak menemukan pekerjaan sebagaimana dijanjikan. Pada Mei 2024, ILO bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyampaikan keprihatinan atas kondisi pekerja yang terdampak dan menawarkan dukungan untuk meninjau sistem migrasi tenaga kerja.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pembenahan mekanisme perekrutan masih menjadi agenda bilateral. Pada Juni 2026, Perdana Menteri Bangladesh Tarique Rahman meminta Malaysia mempertimbangkan pembukaan kembali pasar kerja bagi pekerja Bangladesh. Kedua pemerintah menyatakan komitmen terhadap transparansi perekrutan dan kesejahteraan pekerja. Pada awal Oktober 2026, kelompok masyarakat sipil juga mendesak kedua negara membentuk perjanjian ketenagakerjaan yang mengikat secara hukum sebelum perekrutan berskala besar kembali berjalan.

Sementara itu, Malaysia dan Nepal pada September 2026 menyepakati upaya merapikan mekanisme perekrutan agar lebih transparan dan mengurangi praktik yang membebani pekerja dengan biaya tinggi. Namun, persoalan tata kelola belum sepenuhnya selesai. Pada 11 Oktober 2026, laporan media Nepal menyebut Malaysia menolak permintaan Nepal agar seluruh agen tenaga kerja berlisensi dapat merekrut pekerja untuk ditempatkan di Malaysia. Pemerintah Malaysia tetap mempertahankan sistem yang membatasi perekrutan melalui daftar agen utama dan subagen yang telah ditentukan.

Perbedaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan migrasi tenaga kerja tidak cukup hanya melalui kesepakatan antarpemerintah. Sistem perekrutan perlu menjamin persaingan yang sehat, mencegah monopoli atau pungutan tidak transparan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses pekerja. Setiap perjanjian juga perlu menetapkan secara jelas pihak yang bertanggung jawab atas biaya, pengawasan agen, penyelesaian sengketa, dan pemulihan hak pekerja.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan karena Malaysia merupakan salah satu negara tujuan penting pekerja migran Indonesia. Pelajaran dari persoalan yang dihadapi pekerja Bangladesh, Nepal, dan India memperlihatkan pentingnya memastikan biaya penempatan transparan, kontrak kerja terverifikasi, dan tanggung jawab pemberi kerja maupun agen dapat ditegakkan. Calon pekerja perlu memperoleh informasi mengenai pekerjaan dan upah sebelum berangkat, sementara pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pihak yang melakukan perekrutan.

Perlindungan pekerja migran pada akhirnya harus diukur dari pelaksanaan hak di lapangan, bukan hanya dari keberadaan peraturan atau jumlah perjanjian bilateral. Status Tier 2 Malaysia dalam laporan TIP 2026 menunjukkan adanya upaya yang diakui, tetapi juga menegaskan bahwa persoalan pengawasan perekrut, biaya rekrutmen, dan kerentanan terhadap kerja paksa masih membutuhkan penanganan nyata. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan mekanisme perekrutan yang transparan, pekerja migran berisiko terus menanggung biaya serta konsekuensi dari sistem yang seharusnya membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

The post Malaysia Hadapi Sorotan soal Biaya Rekrutmen PMI, Laporan AS Ungkap Celah Perlindungan Pekerja Migran appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah memfasilitasi upaya pemulangan Nurul. Berdasarkan keterangan Disnaker setempat, Nurul telah berada di Libya selama sekitar delapan bulan setelah sebelumnya berada di Dubai selama kurang lebih 13 hari. Ia meminta bantuan untuk kembali ke Indonesia karena merasa tidak sanggup lagi menjalani kondisi pekerjaan yang dialaminya.

Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Disnaker Kabupaten Sampang, Uriantono Triwibowo, menyatakan pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk mempercepat proses pemulangan. Keluarga juga diminta melengkapi dokumen yang diperlukan agar permohonan dapat diteruskan kepada instansi terkait.

Dalam pengakuannya, Nurul menyebut mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan tulang tangannya patah. Ia mengaku tetap harus bekerja meskipun kondisi fisiknya tidak memungkinkan, serta mengalami perlakuan kasar dari pihak yang mempekerjakannya. Ia juga menyatakan kesulitan memperoleh makanan yang layak karena hanya diberi makan sekali dalam sehari.

Pengakuan tersebut memunculkan dugaan pelanggaran hak pekerja sekaligus indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Namun, dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui penyelidikan dan pembuktian hukum, termasuk dengan memeriksa proses perekrutan, pihak yang memberangkatkan, perjanjian kerja, serta kondisi yang dialami Nurul sejak meninggalkan Indonesia.

Persoalan semakin rumit ketika Nurul berupaya pulang. Ia mengaku diminta membayar ganti rugi pemutusan kontrak sebesar 7.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp110 juta. Tuntutan pembayaran tersebut menjadi salah satu kendala yang perlu diklarifikasi oleh instansi terkait, termasuk dasar perjanjian, pihak yang meminta pembayaran, dan apakah tuntutan tersebut memiliki landasan hukum yang sah. Pekerja yang diduga menjadi korban eksploitasi tidak seharusnya dibiarkan tanpa pertolongan hanya karena menghadapi tuntutan biaya yang belum jelas dasar hukumnya.

Situasi politik dan keamanan Libya juga menjadi tantangan dalam proses pemulangan. Kondisi tersebut memerlukan koordinasi antara pemerintah Indonesia, perwakilan diplomatik, dan otoritas setempat untuk memastikan keselamatan pekerja, kelengkapan dokumen perjalanan, serta pengaturan kepulangan. Karena itu, penanganan kasus Nurul tidak cukup hanya melalui komunikasi administratif, tetapi juga membutuhkan penilaian terhadap kondisi kesehatan, keamanan, dan risiko yang dihadapinya.

Dugaan TPPO dalam kasus ini turut menyoroti pentingnya penelusuran terhadap jalur perekrutan. Pemerintah daerah sebelumnya menyampaikan bahwa keberangkatan Nurul diduga melibatkan perantara dan tidak melalui prosedur penempatan PMI yang ditetapkan pemerintah. Disnaker Sampang menyatakan siap memberikan pendampingan apabila keluarga hendak menempuh jalur hukum terhadap pihak yang diduga terlibat dalam proses keberangkatannya.

Penelusuran jalur keberangkatan menjadi penting untuk mengetahui apakah terdapat penipuan mengenai negara tujuan, jenis pekerjaan, atau kondisi kerja yang dijanjikan. Aparat penegak hukum perlu mengidentifikasi pihak yang merekrut, mengatur perjalanan, dan menempatkan Nurul di Libya, termasuk kemungkinan keterlibatan jaringan lintas negara. Proses tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan keterangan para pihak agar pertanggungjawaban hukum dapat ditentukan secara tepat.

Kasus Nurul juga menunjukkan bahwa pelindungan PMI harus mencakup seluruh tahapan migrasi. Sebelum keberangkatan, calon pekerja perlu mendapatkan informasi yang dapat diverifikasi mengenai pemberi kerja, kontrak, negara tujuan, biaya penempatan, serta prosedur resmi. Selama bekerja, mereka harus memiliki akses terhadap bantuan konsuler, layanan kesehatan, pengaduan, dan pendampingan hukum. Ketika menghadapi masalah, proses pemulangan harus mengutamakan keselamatan dan kondisi kemanusiaan pekerja.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan koordinasi berjalan efektif agar penanganan tidak terhambat oleh pembagian kewenangan. KBRI dan instansi terkait perlu memverifikasi kondisi Nurul, menilai kebutuhan medisnya, serta menindaklanjuti hambatan pemulangan. Pada saat yang sama, dugaan tindak pidana harus diproses agar pihak yang terbukti melakukan perekrutan menipu atau eksploitasi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Pemulangan saja juga tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Setelah kembali ke Indonesia, Nurul membutuhkan pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikososial apabila diperlukan, bantuan hukum, dan pemulihan hak jika ditemukan pelanggaran. Keluarganya juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penanganan dan langkah hukum yang dapat ditempuh.

Kasus Nurul Hasanah menjadi pengingat bahwa janji pekerjaan di luar negeri harus disertai proses perekrutan yang transparan dan perlindungan yang dapat diakses pekerja. Ketika seseorang diduga mengalami penipuan, kekerasan, dan eksploitasi, negara berkewajiban memastikan keselamatannya serta menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab. Perlindungan PMI tidak boleh berhenti pada imbauan agar masyarakat berangkat secara prosedural, tetapi harus hadir secara nyata ketika pekerja menghadapi ancaman terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak-haknya di negara penempatan.

The post Dijanjikan Bekerja di Dubai, Nurul Hasanah Diduga Jadi Korban TPPO di Libya, Pemulangan Terkendala appeared first on suaramigrannusantara.org.

Migrasi internasional selama ini sering dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengurangi tekanan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja. Bagi negara pengirim tenaga kerja, migrasi juga menjadi sumber pemasukan melalui remitansi serta sarana memperkuat hubungan ekonomi lintas negara. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang tidak selalu mendapat perhatian memadai: bagaimana migrasi orang tua, saudara, atau anggota keluarga lain memengaruhi keputusan pendidikan generasi muda yang tetap tinggal di negara asal?

Pertanyaan tersebut menjadi fokus penelitian berjudul “Migration and Education Choices: How Low-Skilled Migration Shapes the Educational Attainment of Mexican Youth” karya Eskander Alvi dan Md Ohiul Islam yang diterbitkan dalam jurnal International Migration pada 7 Oktober 2026. Jurnal yang diterbitkan atas nama International Organization for Migration tersebut merupakan publikasi ilmiah multidisipliner yang mengkaji persoalan migrasi dari perspektif ilmu sosial dan kebijakan publik. Informasi penerbit mengonfirmasi judul, nama penulis, dan tanggal publikasi penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan data dari Mesoamerican Migration Project untuk menganalisis bagaimana paparan terhadap migrasi tenaga kerja berkeahlian rendah dari Meksiko ke Amerika Serikat memengaruhi pencapaian pendidikan anak muda di negara asal. Dalam keterangan yang disampaikan oleh salah satu penulis, M. Ohiul Islam, paparan yang lebih besar terhadap anggota keluarga yang melakukan migrasi berkeahlian rendah berkaitan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hubungan tersebut dilaporkan lebih kuat pada laki-laki muda. Penelitian ini juga mengeksplorasi mekanisme pada tingkat rumah tangga dan komunitas yang dapat memengaruhi keputusan pendidikan.

Temuan itu penting karena memperluas cara pandang terhadap keberhasilan migrasi. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari jumlah orang yang bekerja di luar negeri, besarnya uang yang dikirimkan kepada keluarga, atau peningkatan konsumsi rumah tangga. Dampak migrasi juga perlu dinilai dari perubahan aspirasi pendidikan, pilihan pekerjaan generasi berikutnya, dan kemampuan negara asal mempertahankan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia.

Migrasi dan perubahan perhitungan mengenai pendidikan

Bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan pekerjaan, pendapatan rendah, atau terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, migrasi dapat menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Penghasilan dari luar negeri berpotensi membantu membayar kebutuhan sehari-hari, membiayai sekolah, memperbaiki tempat tinggal, serta menyediakan modal bagi usaha keluarga.

Akan tetapi, manfaat ekonomi tersebut berjalan berdampingan dengan kemungkinan perubahan orientasi generasi muda. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pengalaman migrasi dapat melihat secara langsung bahwa seseorang mampu memperoleh pendapatan di luar negeri tanpa harus menempuh pendidikan tinggi. Pengalaman tersebut dapat membentuk persepsi mengenai hubungan antara sekolah, pekerjaan, dan keberhasilan ekonomi.

Dalam kondisi tertentu, melanjutkan pendidikan selama bertahun-tahun dapat dianggap sebagai pilihan yang kurang menarik dibandingkan memasuki pasar kerja lebih cepat. Apabila keluarga memiliki jaringan migrasi yang kuat, anak muda juga dapat memperoleh informasi mengenai proses keberangkatan, jenis pekerjaan yang tersedia, dan pengalaman anggota keluarga yang telah bekerja di negara tujuan.

Dengan demikian, migrasi tidak hanya memengaruhi kondisi material rumah tangga, tetapi juga dapat membentuk ekspektasi mengenai masa depan. Keputusan pendidikan kemudian dipengaruhi oleh perbandingan antara manfaat yang diperkirakan dari pendidikan dan peluang memperoleh penghasilan melalui migrasi.

Penting untuk menegaskan bahwa hubungan tersebut tidak berarti semua anak dari keluarga migran akan mengurangi pendidikan mereka. Pengaruh migrasi bergantung pada karakteristik keluarga, kondisi sekolah, ketersediaan pekerjaan, pola migrasi, dan kesempatan ekonomi di wilayah asal. Temuan penelitian terbaru perlu dipahami sebagai bukti empiris mengenai hubungan yang diteliti, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa migrasi selalu menyebabkan anak putus sekolah.

Remitansi dan paradoks pembangunan manusia

Remitansi memiliki posisi penting dalam perekonomian banyak negara pengirim tenaga kerja. Uang yang dikirimkan pekerja migran dapat meningkatkan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membiayai pendidikan. Ketika pendapatan meningkat, keluarga mungkin tidak lagi harus meminta anak membantu pekerjaan produktif atau segera bekerja untuk menambah pemasukan rumah tangga.

Namun, tambahan pendapatan tidak otomatis meningkatkan tingkat pendidikan. Keluarga dapat memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk menyekolahkan anak, tetapi pada saat bersamaan anak muda dapat menilai bahwa migrasi menawarkan jalan yang lebih cepat menuju kemandirian ekonomi.

Paradoks ini telah dibahas dalam penelitian terdahulu. William Kandel dan Grace Kao, melalui artikel “The Impact of Temporary Labor Migration on Mexican Children’s Educational Aspirations and Performance” yang terbit dalam International Migration Review pada 2001, menganalisis data sekitar 7.600 siswa di komunitas pengirim migran di Meksiko.

Penelitian tersebut menemukan dua pola yang perlu dibedakan. Intensitas migrasi ke Amerika Serikat berkaitan dengan nilai akademik yang lebih baik, tetapi juga dengan aspirasi yang lebih rendah untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Para peneliti menjelaskan bahwa pendapatan dari migrasi dapat membantu keluarga mempertahankan pendidikan anak, sementara contoh mobilitas ekonomi melalui pekerjaan di luar negeri dapat mengurangi dorongan untuk mengejar pendidikan lebih tinggi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa prestasi akademik, keberlanjutan sekolah, aspirasi pendidikan, dan tingkat pendidikan yang akhirnya dicapai bukanlah indikator yang sama. Siswa dapat memperoleh nilai baik tetapi tidak berencana kuliah. Sebaliknya, seseorang dapat memiliki aspirasi pendidikan tinggi tetapi menghadapi hambatan finansial, geografis, atau institusional yang membuat rencana tersebut sulit diwujudkan.

Karena itu, remitansi perlu dipahami sebagai salah satu faktor yang dapat memperluas kesempatan, bukan jaminan bahwa keluarga akan mengambil keputusan pendidikan yang sama. Manfaat ekonomi migrasi harus didukung kebijakan pendidikan yang memastikan bahwa sekolah tetap relevan, terjangkau, dan memberikan prospek pekerjaan yang layak.

Mengapa laki-laki muda lebih terdampak?

Salah satu temuan yang menonjol dalam penelitian Alvi dan Islam adalah hubungan yang lebih kuat antara paparan migrasi berkeahlian rendah dan rendahnya pencapaian pendidikan pada laki-laki muda.

Perbedaan ini perlu dibaca dalam konteks sosial dan ekonomi. Di komunitas yang memiliki sejarah panjang migrasi internasional, keberangkatan laki-laki untuk bekerja dapat menjadi pola yang dikenal luas dan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab ekonomi keluarga. Anak laki-laki mungkin tumbuh dengan melihat kerabat atau tetangga yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan di luar negeri, sehingga migrasi menjadi salah satu pilihan karier yang dianggap realistis.

Jaringan keluarga dan komunitas juga dapat menurunkan hambatan informasi. Anak muda yang memiliki kerabat di negara tujuan mungkin lebih mudah mengetahui jenis pekerjaan yang tersedia, persyaratan keberangkatan, atau cara memperoleh akses ke jaringan perekrutan. Dalam keadaan tertentu, akses tersebut membuat migrasi tampak lebih dekat dan lebih mudah dicapai daripada pendidikan tinggi.

Namun, penjelasan tersebut tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa semua laki-laki muda memiliki kecenderungan yang sama. Perbedaan berdasarkan gender dapat dipengaruhi oleh norma sosial, struktur pasar kerja, pembagian tanggung jawab keluarga, dan karakteristik komunitas migran. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan mekanisme mana yang paling berperan dalam membentuk perbedaan capaian pendidikan tersebut.

Bagi pembuat kebijakan, temuan ini menunjukkan pentingnya merancang program pendidikan dan ketenagakerjaan yang memperhatikan perbedaan pengalaman berdasarkan gender. Anak muda perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai konsekuensi jangka panjang dari berbagai pilihan pekerjaan, termasuk potensi peningkatan keterampilan dan peluang melanjutkan pendidikan setelah bekerja.

Pengaruh rumah tangga dan komunitas

Migrasi berlangsung melalui jaringan sosial yang dapat membentuk keputusan individu. Seseorang tidak selalu memutuskan untuk bekerja di luar negeri berdasarkan perhitungan pendapatan secara individual. Keputusan itu sering dipengaruhi pengalaman orang tua, kerabat, teman, serta lingkungan tempat tinggal.

Mesoamerican Migration Project, yang menjadi sumber data penelitian Alvi dan Islam, mengumpulkan informasi sosial dan ekonomi mengenai migrasi dari Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah ke Amerika Serikat. Proyek yang melibatkan peneliti dari Brown University dan El Colegio de México ini dirancang untuk memahami faktor pendorong migrasi serta konsekuensinya bagi keluarga dan komunitas di daerah asal.

Pendekatan berbasis rumah tangga dan komunitas penting karena keputusan pendidikan tidak terbentuk dalam ruang kosong. Anak muda mempertimbangkan keadaan ekonomi keluarga, ketersediaan sekolah, pengalaman anggota keluarga yang telah bekerja, dan peluang pekerjaan di wilayah asal.

Di komunitas dengan jaringan migrasi yang kuat, pengalaman keberhasilan migran dapat menjadi sumber informasi sekaligus model sosial. Sebaliknya, apabila pendidikan tidak memberikan akses yang jelas terhadap pekerjaan yang lebih baik, anak muda dapat meragukan manfaat melanjutkan sekolah. Persepsi tersebut berpotensi semakin kuat ketika peluang kerja lokal terbatas dan pendapatan dari luar negeri tampak lebih menjanjikan.

Meski demikian, hubungan antara paparan migrasi dan pencapaian pendidikan tidak boleh disederhanakan menjadi satu sebab tunggal. Kemiskinan, ketimpangan wilayah, kualitas pendidikan, serta terbatasnya kesempatan kerja dapat memengaruhi migrasi sekaligus pendidikan. Oleh sebab itu, penafsiran hasil penelitian perlu mempertimbangkan metode empiris yang digunakan dan sejauh mana analisis dapat membedakan pengaruh migrasi dari faktor-faktor lain.

Pendidikan, migrasi, dan ketimpangan struktural

Penelitian lain tentang remaja Meksiko juga memperlihatkan bahwa hubungan migrasi dengan pendidikan dipengaruhi kondisi sosial ekonomi. Bryant Jensen, Silvia Giorguli Saucedo, dan Eduardo Hernández Padilla dalam artikel “International Migration and the Academic Performance of Mexican Adolescents” yang terbit dalam International Migration Review mengkaji hubungan antara paparan migrasi, rencana bermigrasi, keterlibatan dalam sekolah, dan kemampuan membaca bahasa Spanyol.

Penelitian tersebut menemukan bahwa rencana migrasi yang semakin dekat berkaitan dengan kinerja akademik yang lebih rendah pada sebagian siswa yang mempertimbangkan migrasi. Pengaruh paparan migrasi orang tua terhadap pencapaian akademik juga berbeda pada kelompok tertentu. Para penulis menempatkan temuan itu dalam konteks ketimpangan struktural di Meksiko dan menekankan pentingnya memperkaya kesempatan belajar bagi anak-anak di keluarga dan komunitas migran.

Keterkaitan antara kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tidak cukup dijelaskan melalui pilihan individual. Aspirasi anak muda terbentuk di tengah distribusi kesempatan yang tidak selalu merata. Ketika pekerjaan lokal yang layak sulit diperoleh, sekolah tidak berkualitas, dan akses pendidikan tinggi terbatas, migrasi dapat menjadi strategi rasional bagi rumah tangga.

Dengan kata lain, keputusan untuk bermigrasi tidak selalu menunjukkan bahwa anak muda menolak pendidikan. Keputusan tersebut bisa mencerminkan respons terhadap sistem ekonomi yang belum menyediakan cukup banyak jalur menuju mobilitas sosial. Karena itu, solusi kebijakan tidak cukup berupa imbauan agar anak muda tetap bersekolah. Pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan benar-benar membuka akses menuju pekerjaan yang lebih baik.

Relevansi bagi Indonesia

Pengalaman Meksiko relevan bagi Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran internasional. Perbedaan kondisi ekonomi, struktur pendidikan, dan pola migrasi membuat temuan Meksiko tidak dapat langsung digeneralisasi kepada masyarakat Indonesia. Namun, penelitian tersebut menawarkan kerangka penting untuk mengevaluasi hubungan antara migrasi tenaga kerja, pendidikan generasi muda, dan pembangunan jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, keberhasilan penempatan pekerja migran tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah orang yang diberangkatkan atau besarnya remitansi yang diterima keluarga. Evaluasi perlu memperhatikan apakah pendapatan tersebut meningkatkan akses pendidikan anak, apakah keluarga mampu membiayai pendidikan lanjutan, serta apakah generasi muda memperoleh kesempatan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja.

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika migrasi dipromosikan sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan. Jika anak muda melihat pekerjaan di luar negeri sebagai satu-satunya pilihan yang menjanjikan, sementara pendidikan dipandang mahal atau tidak memberikan hasil yang sepadan, negara berisiko kehilangan kesempatan untuk mengembangkan tenaga kerja dengan kompetensi lebih tinggi.

Kebijakan penempatan tenaga kerja karena itu perlu berjalan seiring dengan kebijakan pendidikan. Pendidikan vokasi harus memiliki keterkaitan nyata dengan kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi perlu diakui oleh pemberi kerja, dan pelatihan bahasa harus disertai pengembangan keterampilan teknis. Anak muda yang memilih bekerja di luar negeri juga perlu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi selama bekerja dan melanjutkan pendidikan setelah kembali.

Pendekatan tersebut bukan bertujuan membatasi mobilitas tenaga kerja. Sebaliknya, migrasi dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan apabila memberikan manfaat ekonomi sekaligus membuka kesempatan peningkatan keterampilan. Pekerja yang kembali dengan kompetensi baru, pengalaman kerja, dan tabungan yang dikelola secara produktif berpotensi memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah asal.

Pemerintah juga perlu memperhatikan keluarga yang ditinggalkan. Program pendampingan pendidikan, informasi mengenai akses beasiswa, dukungan bagi anak pekerja migran, dan penguatan layanan sekolah di wilayah pengirim migran dapat membantu memastikan bahwa mobilitas orang tua tidak mempersempit kesempatan pendidikan anak.

Mengukur keberhasilan migrasi secara lebih menyeluruh

Temuan dari Meksiko mengingatkan bahwa kebijakan migrasi dan kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Keduanya memengaruhi pilihan generasi muda, distribusi kesempatan ekonomi, dan arah pembangunan manusia.

Karena itu, evaluasi kebijakan migrasi perlu mencakup indikator yang lebih luas daripada jumlah penempatan dan remitansi. Pemerintah dapat menilai tingkat penyelesaian pendidikan anak dari rumah tangga migran, transisi menuju pendidikan tinggi atau vokasi, perkembangan kompetensi, serta kesempatan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi.

Pengumpulan data juga perlu membedakan kondisi anak berdasarkan karakteristik keluarga dan komunitas, termasuk pengalaman migrasi anggota rumah tangga. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi apakah keluarga migran menghadapi hambatan pendidikan tertentu dan merancang intervensi yang sesuai. Evaluasi harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan tidak menjadikan status keluarga migran sebagai dasar untuk memberi stigma kepada anak.

Di sisi lain, penelitian lanjutan perlu menguji bagaimana manfaat remitansi, jaringan migrasi, kualitas sekolah, dan prospek pekerjaan berinteraksi dalam membentuk keputusan pendidikan. Analisis berdasarkan gender dan kondisi sosial ekonomi juga penting agar kebijakan tidak menggunakan pendekatan seragam untuk kelompok yang menghadapi tantangan berbeda.

Pada tingkat yang lebih mendasar, pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan memiliki nilai ekonomi dan sosial yang nyata. Apabila lulusan sekolah dan perguruan tinggi tetap menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, daya tarik migrasi sebagai jalur mobilitas ekonomi akan semakin kuat. Sebaliknya, pendidikan yang berkualitas, akses kerja yang adil, dan jalur peningkatan kompetensi dapat memperluas pilihan generasi muda.

Migrasi seharusnya memperluas pilihan, bukan menggantikannya

Penelitian Alvi dan Islam memberikan sudut pandang penting untuk menilai dampak migrasi di luar kepentingan ekonomi jangka pendek. Paparan terhadap migrasi berkeahlian rendah dapat berkaitan dengan keputusan pendidikan generasi muda, terutama ketika pengalaman kerja anggota keluarga membentuk persepsi bahwa pendidikan lebih tinggi tidak diperlukan untuk memperoleh penghasilan.

Namun, kesimpulan yang tepat bukanlah bahwa migrasi harus dihentikan atau bahwa pekerjaan berkeahlian rendah tidak bernilai. Pekerjaan tersebut dapat menopang keluarga, memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, dan menjadi sumber pendapatan penting. Tantangannya adalah memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak menjadi satu-satunya jalur yang dianggap tersedia bagi generasi berikutnya.

Migrasi yang dikelola dengan baik seharusnya meningkatkan kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan, memperluas akses terhadap keterampilan, dan membuka kesempatan ekonomi baru. Jika manfaat tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesempatan pendidikan, keuntungan ekonomi yang diperoleh hari ini belum tentu menghasilkan peningkatan kapasitas manusia dalam jangka panjang.

Bagi negara pengirim tenaga kerja, pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar berapa banyak warga yang berhasil bekerja di luar negeri, melainkan apakah generasi berikutnya memiliki lebih banyak pilihan dibandingkan generasi sebelumnya. Apakah mereka dapat memilih pendidikan tinggi tanpa terbebani kemiskinan? Apakah mereka dapat memasuki pekerjaan berkeahlian tinggi? Apakah migrasi memberi mereka kesempatan meningkatkan kompetensi, atau justru mendorong mereka memasuki jalur kerja yang sama tanpa peningkatan keterampilan?

Pada akhirnya, keberhasilan migrasi tidak hanya terletak pada kemampuan seseorang memperoleh penghasilan di negara lain. Keberhasilan yang lebih mendasar adalah ketika penghasilan tersebut membantu keluarga membangun masa depan yang lebih baik, sementara anak-anak mereka tetap memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidup melalui pendidikan, pekerjaan, maupun pilihan migrasi yang lebih berkualitas.

The post Migrasi Berkeahlian Rendah dan Masa Depan Pendidikan Anak Muda: Studi Meksiko Mengungkap Paradoks Mobilitas Ekonomi appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pada pertemuan negara-negara anggota BRICS ke-16 yang berlangsung pada 22–24 Oktober 2024 di Kazan, Rusia, salah satu agenda penting yang mendapat perhatian adalah perkembangan inisiatif BRICS Pay. Sistem pembayaran digital lintas batas ini semakin mendapat perhatian dan dinilai berpotensi mengubah lanskap keuangan global.

BRICS Pay merupakan platform pembayaran digital yang dikembangkan melalui kerja sama negara-negara anggota BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi keuangan lintas batas secara lebih efisien, aman, dan berbiaya rendah.

Melalui BRICS Pay, negara-negara yang berpartisipasi diharapkan dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang lokal masing-masing sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan sistem pembayaran internasional yang telah ada.

Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah aspek penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan BRICS Pay, antara lain:

1. Peningkatan Interoperabilitas

BRICS Pay dikembangkan untuk meningkatkan interoperabilitas dengan sistem pembayaran lain di seluruh dunia. Hal ini berpotensi membuka peluang bagi lebih banyak negara dan pelaku bisnis untuk terhubung dengan jaringan pembayaran tersebut.

2. Ekspansi Jaringan

Semakin banyak negara menunjukkan ketertarikan terhadap kerja sama dalam sistem pembayaran alternatif. Perluasan jaringan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas keuangan lintas batas dan memperkuat hubungan perdagangan antarnegara.

3. Penguatan Keamanan

Keamanan siber menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan sistem pembayaran digital. Penerapan teknologi keamanan yang memadai diperlukan untuk melindungi data pengguna, menjaga integritas transaksi, dan mencegah penipuan.

4. Integrasi dengan Teknologi Baru

Pengembangan sistem pembayaran lintas batas dapat memanfaatkan berbagai teknologi baru, seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency atau CBDC). Namun, penerapan teknologi tersebut dalam BRICS Pay perlu dibedakan antara rencana pengembangan dan implementasi yang telah berjalan.

Dampak BRICS Pay terhadap Ekonomi Global

BRICS Pay berpotensi memberikan sejumlah dampak terhadap perekonomian global, khususnya dalam bidang transaksi internasional, perdagangan, dan inklusi keuangan.

1. Mengurangi Ketergantungan terhadap Dolar AS

BRICS Pay menawarkan kemungkinan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas. Pendekatan ini dapat membantu negara-negara peserta mengurangi sebagian ketergantungan terhadap dolar AS, terutama dalam transaksi perdagangan bilateral dan regional.

2. Meningkatkan Efisiensi Transaksi

Sistem pembayaran lintas batas yang terintegrasi berpotensi mempercepat proses transaksi dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan perantara keuangan, konversi mata uang, serta penyelesaian pembayaran internasional.

3. Mendorong Perdagangan Internasional

Kemudahan pembayaran dapat mendukung peningkatan perdagangan antara negara-negara anggota BRICS dan mitra dagangnya. Sistem pembayaran yang efisien juga dapat membantu pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, dalam melakukan transaksi lintas negara.

4. Mengembangkan Inklusi Keuangan

Sistem pembayaran digital berpotensi memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal. Meskipun demikian, manfaat ini bergantung pada ketersediaan infrastruktur digital, akses internet, dan kemudahan penggunaan layanan.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan BRICS Pay masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan.

1. Standardisasi Sistem

Standar teknis yang konsisten diperlukan untuk memastikan interoperabilitas antara sistem pembayaran negara-negara peserta. Standardisasi mencakup format transaksi, mekanisme penyelesaian pembayaran, perlindungan data, dan kompatibilitas infrastruktur.

2. Regulasi

Kerangka regulasi yang jelas dan konsisten dibutuhkan untuk mendukung penggunaan sistem pembayaran lintas batas. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan perbankan, pencegahan pencucian uang, perlindungan konsumen, dan keamanan transaksi internasional.

3. Adopsi oleh Masyarakat dan Pelaku Usaha

Keberhasilan sistem pembayaran baru sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat, perbankan, pedagang, dan pelaku usaha. Ketersediaan jaringan yang luas, kemudahan penggunaan, serta kepercayaan pengguna menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi.

BRICS Pay merupakan inisiatif yang menarik dalam perkembangan sistem pembayaran internasional. Jika dikembangkan melalui kerja sama yang kuat dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, sistem ini berpotensi menjadi salah satu alternatif dalam ekosistem pembayaran global.

Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan negara-negara yang berpartisipasi untuk menyelaraskan kebijakan, mengatasi tantangan teknis, dan membangun kepercayaan terhadap sistem tersebut.

Uji Coba BRICS Pay dalam Forum BRICS di Rusia

Pada Oktober 2024, beredar laporan mengenai pembagian kartu promosi BRICS Pay kepada peserta forum BRICS di Rusia. Kartu tersebut dilaporkan memiliki saldo promosi sebesar 500 rubel atau sekitar US$5,13 yang dapat digunakan untuk bertransaksi di sejumlah toko bertanda khusus selama kegiatan berlangsung.

Menurut laporan yang beredar, uji coba tersebut ditujukan untuk memperlihatkan bagaimana mekanisme pembayaran BRICS Pay dapat digunakan dalam lingkungan transaksi nyata.

Peserta forum dilaporkan menerima kartu promosi saat melakukan registrasi. Pada bagian depan kartu terdapat kode QR yang memungkinkan pengguna mengklaim saldo promosi melalui aplikasi sistem pembayaran. Sementara itu, bagian belakang kartu memuat keterangan bahwa kartu tersebut merupakan contoh atau purwarupa kartu bank yang nantinya akan terhubung dengan aplikasi BRICS Pay.

Untuk mengaktifkan saldo promosi, pengguna dilaporkan perlu mendaftar pada sistem dan memindai kode QR yang tersedia pada kartu. Dalam mekanisme pembayaran yang dijelaskan, pengguna kemudian memindai kode QR yang ditampilkan melalui perangkat milik karyawan kafe atau toko.

Informasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperkenalkan konsep pembayaran digital kepada peserta forum. Namun, pelaksanaan uji coba dengan kartu promosi tidak serta-merta membuktikan bahwa BRICS Pay telah beroperasi sebagai satu sistem pembayaran terpadu yang dapat digunakan secara luas di seluruh negara anggota BRICS.

Catatan sumber: Informasi mengenai kartu promosi tersebut juga beredar melalui unggahan akun media sosial Apocalypsis (@apocalypseos) pada 18 Oktober 2024. Informasi ini sebaiknya diperlakukan sebagai laporan mengenai kegiatan uji coba dan diverifikasi melalui sumber resmi apabila digunakan sebagai rujukan akademik atau jurnalistik.

Mekanisme Pembayaran dan Potensi Integrasi Keuangan

Secara konseptual, sistem pembayaran lintas batas yang terintegrasi dapat menyederhanakan transaksi keuangan antara negara-negara peserta. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menghubungkan instrumen pembayaran yang telah dimiliki pengguna dengan aplikasi atau jaringan pembayaran yang mendukung transaksi lintas negara.

Dengan mekanisme tersebut, pengguna berpotensi melakukan pembayaran barang dan jasa tanpa harus selalu bergantung pada proses konversi mata uang dan jalur pembayaran internasional konvensional.

Meski demikian, penggunaan mata uang lokal tidak selalu menghilangkan kebutuhan konversi. Dalam transaksi antara dua negara dengan mata uang berbeda, tetap diperlukan mekanisme penentuan nilai tukar, penyelesaian pembayaran, dan pengelolaan likuiditas. Karena itu, efisiensi sistem akan bergantung pada desain teknis, kerja sama antarbank, serta kebijakan masing-masing negara.

Pengembangan sistem pembayaran alternatif ini juga mencerminkan upaya sejumlah negara untuk memperkuat kemandirian keuangan dan meningkatkan pengaruhnya dalam tata ekonomi internasional.

Ekspansi BRICS dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Dunia

BRICS pada awalnya terdiri atas Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Pada 2023, kelompok ini mengumumkan rencana perluasan keanggotaan yang mencakup Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Namun, realisasi perluasan tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana awal. Argentina memutuskan untuk tidak bergabung, sementara status dan waktu keikutsertaan sejumlah negara lainnya mengalami perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, daftar negara anggota perlu merujuk pada status keanggotaan yang berlaku pada periode pembahasan.

Perluasan BRICS menjadi perhatian karena kelompok ini mencakup sejumlah negara dengan perekonomian besar, populasi yang signifikan, serta sumber daya alam strategis. Kombinasi tersebut berpotensi memperkuat posisi BRICS dalam perdagangan internasional dan tata kelola ekonomi global.

Berbagai analisis ekonomi yang beredar pada periode pengumuman ekspansi memperkirakan bahwa kelompok BRICS yang diperluas dapat mewakili lebih dari US$30 triliun produk domestik bruto (PDB), atau sekitar 29% dari perekonomian global. Angka tersebut bergantung pada cakupan negara, tahun pengukuran, dan metode perhitungan yang digunakan.

Sebagai pembanding, kelompok negara G7 masih memiliki porsi besar dalam perekonomian dunia. Meskipun demikian, perkembangan negara-negara berkembang, termasuk India dan sejumlah negara lain dalam BRICS, menunjukkan perubahan distribusi aktivitas ekonomi global.

Selain PDB dan populasi, faktor lain yang penting adalah sumber daya energi. Keikutsertaan negara-negara produsen minyak utama, seperti Arab Saudi, Iran, dan UEA, berpotensi memperkuat posisi kelompok ini dalam pasar energi global. Akan tetapi, besarnya pengaruh tersebut perlu dinilai berdasarkan data produksi aktual, status keanggotaan, serta dinamika pasar energi internasional.

Dalam konteks ini, BRICS Pay dapat dipahami sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai diversifikasi sistem pembayaran dan penguatan kerja sama keuangan antarnegara. Perkembangan tersebut berpotensi memengaruhi pola perdagangan, penyelesaian transaksi, dan penggunaan mata uang.

The post BRICS Pay: Langkah Maju Menuju Sistem Keuangan Global yang Lebih Inklusif appeared first on suaramigrannusantara.org.