Tag: HAM

Esai Kontemplatif: Harri Safiari Kembali terjadi di Negeri Konoha Raya (NKR). Akhir-akhir ini negara, dalam berbagai kesempatan, kerap mengelu-elukan betapa...

Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi Ali Nurdin berargumen bahwa persoalan PMI sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan tambal sulam regulasi. Dibutuhkan reformasi sistemik yang mengubah paradigma dari penempatan PMI sebagai komoditas devisa menjadi perlindungan PMI sebagai hak konstitusional warga negara.

Penahanan paspor oleh majikan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilarang oleh hukum internasional. Namun di lapangan, praktik ini masih terjadi secara luas dan menimpa banyak PMI yang bekerja di berbagai negara — membuat mereka tidak bisa pulang meski sudah meminta.

Selama bertahun-tahun, awak kapal perikanan Indonesia berada di area abu-abu perlindungan hukum. Ratifikasi ILO 188 menjadi babak baru — namun tantangan implementasinya tidak kalah besar dari perjalanan meratifikasinya.

Seorang PMI asal Karawang mendapati dirinya diberangkatkan ke Oman, padahal mendaftar untuk bekerja di Malaysia. Modus 'pengalihan tujuan' ini semakin sering terjadi dan menjadi salah satu bentuk penipuan terorganisir dalam industri penempatan PMI.

Jakarta — Sebanyak 28 siswa-siswi BLK Federasi Buminu Sarbumusi resmi diberangkatkan ke Jepang pada Senin, 11 Mei 2026, untuk mengikuti...

Pemalang — Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (C188) dinilai sebagai...

Jakarta — Wacana pembukaan kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, khususnya di sektor domestik non-formal, kembali mencuat....

Maraknya kasus PMI yang menjadi korban TPPO, eksploitasi, dan penipuan menunjukkan satu akar masalah yang sering diabaikan: minimnya pemahaman calon PMI tentang hak-hak mereka dan cara kerja migrasi yang aman sebelum berangkat.

Polda Kepri catat 82 kasus TPPO pada 2025, naik dari 68 kasus tahun sebelumnya. 277 korban teridentifikasi, 113 tersangka diamankan. AKBP Andyka Aer ungkap sindikat gunakan Telegram dan sistem remote control untuk rekrut korban.