Amerika Latin dan Karibia: Kebijakan Kerja Pengungsi, Suaka Chili, dan Ketergantungan Tenaga Migran Guyana

SAN JOSE — Perkembangan migrasi di kawasan Amerika Latin dan Karibia pada akhir September 2026 memperlihatkan tiga persoalan yang saling berkaitan, yakni integrasi pengungsi melalui akses terhadap pekerjaan, terbatasnya persetujuan permohonan suaka, serta meningkatnya kebutuhan tenaga kerja migran untuk menopang sektor ekonomi tertentu. Ketiga isu tersebut tercatat dalam Americas Migration Brief edisi 28 September 2026 yang menghimpun perkembangan kebijakan dan situasi migrasi dari berbagai negara di kawasan tersebut.

Di Kosta Rika, pemerintah membuka pendekatan baru untuk menghubungkan pengungsi, pencari suaka dan orang tanpa kewarganegaraan dengan pasar kerja. Direktorat Jenderal Migrasi dan Orang Asing atau General Directorate of Migration and Foreigners membentuk sebuah employment unit di dalam Refugee Unit. Unit tersebut ditujukan untuk mendekatkan kelompok tersebut dengan National Employment System (SNE), sebuah sistem yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Langkah tersebut menempatkan akses terhadap pekerjaan sebagai bagian dari proses integrasi migran dan pengungsi. Sistem ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh penghasilan, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk membangun kehidupan yang lebih stabil di negara tempat ia tinggal. Bagi pengungsi dan pencari suaka, kesempatan untuk mengakses pasar kerja juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial sekaligus memberikan ruang untuk menggunakan keterampilan yang mereka miliki.

Kebijakan tersebut memiliki arti penting karena status sebagai pengungsi atau pencari suaka tidak selalu berarti seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Banyak orang yang meninggalkan negara asal membawa keterampilan, pengalaman kerja dan pendidikan yang dapat digunakan di negara tujuan. Tantangannya adalah bagaimana sistem nasional dapat menghubungkan kemampuan tersebut dengan kebutuhan pasar kerja secara legal dan terukur.

Pembentukan unit khusus di lingkungan Refugee Unit juga memperlihatkan adanya upaya untuk mempertemukan dua sistem yang selama ini sering berjalan secara terpisah, yakni sistem perlindungan pengungsi dan sistem ketenagakerjaan. Dengan menghubungkan keduanya melalui National Employment System, pemerintah Kosta Rika berupaya membuat akses terhadap kesempatan kerja lebih terstruktur.

Namun, integrasi melalui pasar kerja tetap membutuhkan kepastian mengenai status hukum, hak ketenagakerjaan dan perlindungan dari eksploitasi. Pengungsi dan pencari suaka yang bekerja tetap membutuhkan informasi mengenai kontrak, upah, jam kerja, keselamatan kerja dan mekanisme pengaduan. Akses terhadap pekerjaan dengan demikian perlu berjalan bersama dengan perlindungan ketenagakerjaan.

Di Chili, persoalan yang muncul berbeda. Data yang dihimpun Americas Migration Brief menunjukkan bahwa antara 2022 hingga Agustus 2026, Chili menerima 28.726 permohonan suaka, tetapi hanya 548 permohonan yang disetujui, atau sekitar 1,9 persen. Angka tersebut dilaporkan oleh BioBioChile dan dicantumkan dalam edisi 28 September 2026.

Perbandingan antara jumlah permohonan dan keputusan yang disetujui memberikan gambaran mengenai terbatasnya jumlah permohonan yang memperoleh pengakuan sebagai pengungsi dalam periode tersebut. Namun, angka persetujuan tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh proses yang dialami pemohon, karena permohonan suaka dapat melalui proses pemeriksaan, penundaan, keputusan administratif maupun prosedur hukum yang berbeda.

Persoalan tersebut menjadi penting karena status pencari suaka berkaitan dengan akses terhadap perlindungan internasional. Seseorang yang mengajukan suaka pada dasarnya sedang meminta perlindungan karena menghadapi risiko tertentu di negara asalnya. Karena itu, kualitas dan kecepatan prosedur pemeriksaan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan.

Chili sendiri dalam beberapa tahun terakhir menghadapi peningkatan tekanan migrasi, khususnya terkait mobilitas warga Venezuela dan kelompok migran lainnya di kawasan Amerika Selatan. Pada September 2026, isu migrasi juga menjadi bagian dari pembicaraan antara pemerintah Chili dan Venezuela mengenai migrasi, proses konsuler dan kemungkinan penguatan kembali hubungan diplomatik kedua negara.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan suaka tidak dapat dilepaskan dari dinamika migrasi regional. Perubahan politik dan ekonomi di negara asal, pergerakan lintas perbatasan, kebijakan negara transit serta kapasitas negara tujuan dalam memproses permohonan perlindungan semuanya memengaruhi jumlah orang yang masuk ke dalam sistem suaka.

Selain persoalan pengakuan status, Chili juga menghadapi perdebatan mengenai penegakan hukum imigrasi. Dalam edisi yang sama, Americas Migration Brief mencatat bahwa rancangan undang-undang pemerintah untuk memperpanjang masa penahanan imigrasi ditolak Kongres, antara lain karena persoalan koordinasi dalam koalisi pemerintahan.

Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan pengendalian migrasi dan mekanisme perlindungan terhadap orang yang mengajukan suaka. Sistem migrasi membutuhkan prosedur untuk menangani pelanggaran aturan keimigrasian, tetapi proses tersebut juga perlu memperhatikan perbedaan antara migran yang tidak memiliki status reguler dan orang yang sedang mencari perlindungan internasional.

Sementara itu, Guyana memperlihatkan dimensi migrasi yang berbeda, yakni ketergantungan ekonomi terhadap tenaga kerja imigran. Presiden Guyana Irfaan Ali menyatakan pemerintah memperkirakan peningkatan tajam pergerakan orang masuk dan melalui Guyana seiring berlangsungnya berbagai proyek besar di sektor energi, infrastruktur, pertanian, logistik dan pariwisata. Pemerintah juga menyoroti ketergantungan baru sektor konstruksi Guyana terhadap tenaga kerja imigran.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa migrasi tidak selalu menjadi persoalan yang berkaitan dengan pengendalian perbatasan. Dalam kondisi tertentu, mobilitas tenaga kerja justru menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan ekonomi. Ketika proyek infrastruktur dan sektor produktif berkembang lebih cepat daripada ketersediaan tenaga kerja domestik, pekerja dari luar negeri dapat mengisi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi pasar kerja lokal.

Bagi Guyana, kebutuhan tersebut muncul ketika negara sedang mengembangkan berbagai proyek berskala besar. Pertumbuhan sektor energi dan pembangunan infrastruktur menciptakan permintaan terhadap pekerja dengan berbagai keterampilan, termasuk di sektor konstruksi. Pemerintah Guyana saat ini juga sedang mengembangkan kerangka kebijakan migrasi yang lebih komprehensif.

Ketergantungan terhadap tenaga kerja imigran sekaligus menghadirkan kebutuhan untuk memastikan bahwa pekerja tersebut memperoleh perlindungan yang memadai. Tenaga kerja migran yang dibutuhkan untuk pembangunan tetap memiliki hak atas upah, kondisi kerja yang aman, kontrak yang jelas dan mekanisme pengaduan.

Apabila kebutuhan tenaga kerja meningkat sementara kebijakan migrasi belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pergerakan tersebut, dapat muncul kesenjangan antara kebutuhan ekonomi dan status administratif pekerja. Karena itu, penyusunan kebijakan migrasi yang komprehensif menjadi penting untuk menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dengan pengaturan status imigrasi.

Tiga perkembangan di Kosta Rika, Chili dan Guyana tersebut memperlihatkan bahwa migrasi di Amerika Latin dan Karibia memiliki karakter yang berbeda-beda. Kosta Rika menghadapi tantangan integrasi pengungsi melalui akses pekerjaan; Chili menghadapi persoalan kapasitas dan hasil proses suaka; sementara Guyana menghadapi kebutuhan tenaga kerja migran untuk menopang pembangunan.

Ketiganya juga memperlihatkan bahwa kebijakan migrasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi dan sosial. Pengungsi yang memperoleh akses pekerjaan dapat berkontribusi terhadap ekonomi negara penerima. Sebaliknya, pemohon suaka membutuhkan prosedur perlindungan yang mampu menentukan status mereka secara tepat. Sementara negara yang membutuhkan pekerja migran membutuhkan mekanisme untuk memastikan tenaga kerja tersebut dapat masuk dan bekerja melalui jalur yang teratur.

Dalam konteks Kosta Rika, hubungan antara perlindungan pengungsi dan pasar kerja menjadi perhatian utama. Pembentukan employment unit di dalam Refugee Unit menunjukkan upaya untuk menghubungkan kelompok yang membutuhkan perlindungan dengan sistem ketenagakerjaan nasional.

Dalam konteks Chili, angka persetujuan suaka menunjukkan perlunya melihat lebih jauh bagaimana sistem perlindungan internasional bekerja dalam praktik. Jumlah permohonan yang besar dibandingkan dengan jumlah persetujuan perlu dibaca bersama dengan informasi mengenai proses pemeriksaan, lamanya proses, jumlah perkara yang masih berjalan dan karakteristik pemohon.

Sementara di Guyana, meningkatnya kebutuhan pekerja asing menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan. Namun, kebutuhan tersebut juga membutuhkan tata kelola agar pekerja migran tidak hanya dipandang sebagai sumber tenaga kerja untuk mengisi kekurangan pasar, tetapi juga sebagai pekerja yang memiliki hak.

Perkembangan Guyana juga relevan bagi negara-negara asal pekerja migran. Ketika sebuah negara membuka proyek pembangunan besar dan membutuhkan tenaga kerja dari luar, informasi mengenai jenis pekerjaan, kualifikasi, pemberi kerja, upah, durasi kontrak, biaya perekrutan dan status hukum menjadi penting bagi calon pekerja sebelum berangkat.

Bagi Indonesia, perkembangan di kawasan Amerika Latin dan Karibia tersebut memberikan gambaran bahwa pasar kerja internasional semakin terhubung dengan dinamika migrasi global. Negara-negara yang mengalami kekurangan tenaga kerja dapat menjadi tujuan baru, sementara negara dengan sistem perlindungan pengungsi yang berkembang dapat menciptakan jalur integrasi melalui pekerjaan.

Namun, pembukaan peluang kerja internasional tetap membutuhkan prinsip penempatan yang aman dan teratur. Calon pekerja perlu mengetahui secara jelas pekerjaan yang ditawarkan dan status hukum yang akan mereka miliki di negara tujuan. Perusahaan atau perekrut juga perlu dapat diverifikasi agar proses migrasi tidak berubah menjadi pintu masuk eksploitasi.

Pada saat yang sama, perkembangan Chili mengingatkan bahwa perlindungan migran tidak hanya berbicara tentang kesempatan bekerja. Sebagian migran meninggalkan negara asal karena membutuhkan perlindungan internasional. Bagi kelompok tersebut, akses terhadap prosedur suaka yang efektif menjadi bagian penting dari perlindungan.

Sementara itu, kasus Kosta Rika memperlihatkan bahwa pekerjaan dapat menjadi salah satu instrumen integrasi bagi pengungsi dan pencari suaka. Apabila keterampilan mereka dapat dihubungkan dengan kebutuhan pasar kerja secara legal, migrasi dapat memiliki dimensi ekonomi yang lebih produktif bagi negara penerima maupun individu yang bersangkutan.

Rangkaian perkembangan tersebut pada akhirnya memperlihatkan wajah migrasi yang kompleks di Amerika Latin dan Karibia. Migrasi dapat menjadi persoalan perlindungan, kebutuhan tenaga kerja, integrasi sosial sekaligus bagian dari pembangunan ekonomi. Kebijakan yang efektif karena itu membutuhkan koordinasi antara lembaga imigrasi, ketenagakerjaan, perlindungan pengungsi dan sektor ekonomi.

Americas Migration Brief edisi 28 September 2026 menunjukkan bahwa persoalan migrasi di kawasan tersebut tidak bergerak dalam satu arah. Ada negara yang berusaha menghubungkan pengungsi dengan pekerjaan, ada negara yang menghadapi tantangan dalam proses pemberian suaka, dan ada negara yang justru semakin membutuhkan pekerja dari luar negeri. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola migrasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara, sembari tetap memastikan bahwa mobilitas manusia berlangsung secara aman, teratur dan dengan penghormatan terhadap hak pekerja serta kelompok yang membutuhkan perlindungan.