Transmigran Papua dan Maluku Jadi Prioritas PMI, Pemerintah Buka Akses Kerja Luar Negeri bagi Warga Pelosok

JAKARTA — Pemerintah Indonesia secara khusus menyasar komunitas transmigran di Papua dan Maluku serta pekerja dari wilayah perbatasan sebagai kelompok prioritas dalam program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil 2026. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerataan akses kerja yang lebih berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta) Kemnaker, Agung Wicaksono, menegaskan bahwa masyarakat di wilayah terpencil berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja di luar negeri secara legal dan bermartabat. “Selama ini mereka sering jadi korban calo karena keterbatasan informasi. Kini kami hadir langsung ke mereka,” ungkapnya.

“Transmigran adalah pelopor ketangguhan. Mereka sudah terbiasa bekerja keras di kondisi sulit. Dengan sedikit pelatihan, mereka bisa menjadi PMI terbaik yang kita kirim ke Jepang atau Taiwan.”

— Agung Wicaksono, Dirjen Binapenta Kemnaker

Tim pelatihan mobile yang diprakarsai oleh BP3MI kini aktif mengunjungi sentra-sentra transmigrasi di Papua Selatan dan Maluku Tengah untuk memberikan sosialisasi dan seleksi awal calon PMI. Pelatih dari BBPVP diterbangkan langsung ke lokasi untuk menghemat biaya dan waktu peserta.

Skema KUR PMI senilai Rp331 miliar yang diluncurkan Maret 2026 menjadi penopang finansial utama bagi transmigran yang tidak memiliki simpanan cukup untuk biaya pra-keberangkatan. Bank BRI, dengan jaringannya hingga tingkat unit desa transmigran, ditunjuk sebagai bank utama penyalur di wilayah ini.

Konrad Manufandu (35), transmigran asal Jayapura yang kini menetap di sentra transmigrasi Merauke, menyatakan kegembiraannya atas program ini. “Saya tidak punya modal untuk daftar sendiri. Tapi dengan KUR PMI, semua jadi mungkin. Saya mau berangkat ke Jepang, bekerja dua tahun, lalu pulang bangun usaha di sini,” tuturnya.