Tag: Buruh migran

F-Buminu Sarbumusi menyerukan pencabutan moratorium PMI ke Timur Tengah, namun dengan catatan keras: harus ada sistem perlindungan komprehensif yang tidak bisa ditawar. Program SPSK yang ada dinilai gagal dan harus dievaluasi total.

F-Buminu Sarbumusi menegaskan bahwa RUU P2MI tidak akan cukup kuat tanpa kehadiran lembaga independen yang bebas dari konflik kepentingan untuk mengawasi perlindungan pekerja migran secara menyeluruh.

Federasi Buruh Migran Nusantara (F-Buminu) Sarbumusi mengapresiasi ratifikasi ILO 188 oleh Presiden Prabowo, namun mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan implementasi yang konsisten di lapangan.

Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi Ali Nurdin menegaskan bahwa fenomena scam online yang menjebak PMI bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan tindak pidana perdagangan orang yang terorganisir secara sistematis dan lintas negara.

Jakarta — Sebanyak 28 siswa-siswi BLK Federasi Buminu Sarbumusi resmi diberangkatkan ke Jepang pada Senin, 11 Mei 2026, untuk mengikuti...

New York — Delegasi Republik Indonesia menyampaikan Explanation of Vote (EoV) dalam Sidang Pleno Second International Migration Review Forum (IMRF)...

Jakarta — Suasana penuh kehangatan dan persaudaraan mewarnai agenda silaturahmi dan jumpa kangen antara Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Angkatan...

Federasi Buruh Migran Nusantara Sarbumusi resmi meluncurkan Pesantren Vokasi untuk calon PMI — sebuah model inovatif yang menggabungkan pendidikan keterampilan kerja, literasi keuangan, pemahaman hak-hak PMI, dan pembentukan karakter dalam satu atap.

Pemalang — Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (C188) dinilai sebagai...

Jakarta — Federasi Buruh Migran Nusantara (F-Buminu) Sarbumusi menyampaikan masukan strategis kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam Rapat...