BERITA
Seruan Reformasi Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
JBM, Migrant CARE, dan Solidaritas Perempuan serukan reformasi tiga lapis perlindungan PMI. Lokakarya tripartit ILO Mei 2025 hasilkan rekomendasi konkret. Devisa remitansi PMI capai Rp 263,8 triliun pada 2024 perkuat urgensi reformasi.
BERITA
Ganjar Hidayat Bongkar Dugaan “Upeti Bandara” dan Kritik Sistem Penempatan PMI: Dari Pengalaman Personal hingga Seruan Melawan Sindikat Terstruktur
Jakarta – Pernyataan keras datang dari Ganjar Hidayat, salah satu pendiri organisasi Buruh Migran Indonesia–Saudi Arabia (BMI-SA) yang berdiri pada...
BERITA
Peta Negara Penerima Pekerja Migran Indonesia 2025–2026: Diperkuat Undang-Undang, Dijalankan Lewat Perjanjian Internasional
Jakarta – Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara kini tidak lagi berjalan tanpa arah, melainkan berada dalam satu...
BERITA
Sinergi Pemerintah dan LPK, Pemberangkatan Magang ke Jepang Jadi Jalan Meningkatkan Kualitas SDM Cianjur
Cianjur – Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) So Brother Training Center (BTC) kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak tenaga kerja unggul melalui...
BERITA
PMI Undocumented Banyak Terjebak Sindikat Perdagangan Manusia
Lebih dari 2 juta WNI di luar negeri tanpa dokumen resmi, mayoritas perempuan sektor domestik. AKBP Andyka Aer Polda Kepri: sindikat gunakan identitas palsu dan sistem remote untuk rekrut korban. Batam jadi jalur favorit sindikat TPPO menuju Malaysia dan Singapura.
BERITA
Organisasi Buruh Migran Dorong Perbaikan Tata Kelola Migrasi
Lokakarya Tripartit JBM-KP2MI-ILO Mei 2025 dihadiri 206 peserta hasilkan 8 area prioritas reformasi tata kelola migrasi. Armayanti Sanusi: komodifikasi perempuan buruh migran terus meningkat. ILO dorong pendekatan tripartit integrasikan perspektif HAM dan gender.
Ekonomi Makro
Program PMI 2026 Diproyeksikan Sumbang Rp200 Triliun Devisa, Tekan Pengangguran hingga 2 Persen
Program PMI terampil 2026 diproyeksikan menyumbang devisa Rp200 triliun dan menekan pengangguran 2%, didukung sistem monitoring digital, asuransi wajib, dan zero tolerance terhadap PMI ilegal.
Daerah
Transmigran Papua dan Maluku Jadi Prioritas PMI, Pemerintah Buka Akses Kerja Luar Negeri bagi Warga Pelosok
Pemerintah memprioritaskan transmigran Papua dan Maluku serta warga perbatasan dalam program PMI terampil 2026, dengan tim pelatihan mobile dan dukungan KUR PMI untuk membiayai pra-keberangkatan.
BERITA
Selamat Bertugas, Heni Hamidah: Harapan Baru Pelindungan Hukum WNI dan Pekerja Migran Indonesia yang Lebih Komprehensif
JAKARTA – Pelantikan Heni Hamidah sebagai Direktur Pelindungan Hukum pada Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri Republik...
OPINI
Tubuh yang Hilang di Perbatasan: Warga Negara, Hak, dan Nestapa Migran Non-Prosedural
Oleh: Tedi Yusnanda N Ada sebuah ironi yang tidak pernah selesai dalam sejarah negara-bangsa: bahwa negara diciptakan untuk melindungi manusia,...