Yusri Albima Melontarkan Satire: “Kalau Semua Masalah PMI Diselesaikan Polisi, Sekalian Saja KP2MI Dipimpin Polisi

Jakarta — Momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dimanfaatkan Aktivis Buruh Migran sekaligus Dewan Pakar F-Buminu Sarbumusi, Yusri Albima, untuk melontarkan usulan yang terdengar mengejutkan. Ia mengusulkan agar seluruh jabatan Eselon I, II, III, Kepala BP3MI, hingga Atase Ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) diisi oleh pejabat dari Polri.

Dalam pernyataannya, Yusri menyampaikan bahwa Polri merupakan lembaga negara yang mengusung semboyan “Melindungi, Mengayomi, dan Melayani” masyarakat, sehingga dinilai paling tepat memimpin tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia.

“Hanya polisi yang berani mencegah penempatan nonprosedural dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Polisi juga dapat membantu Presiden dan KP2MI mencapai target penempatan 300 ribu hingga 500 ribu PMI. ASN dan birokrat karier dari BNP2TKI maupun BP2MI cukup menjadi saksi sejarah saja,” ujarnya.

Namun, di balik usulan tersebut tersimpan nada kritik yang tajam. Yusri menegaskan bahwa pernyataannya bukanlah usulan normatif, melainkan sebuah satire terhadap arah kebijakan penempatan pejabat di KP2MI yang dinilai semakin menjauh dari prinsip profesionalisme birokrasi.

Menurut mantan pekerja migran itu, pengisian jabatan strategis lebih banyak diwarnai pertimbangan yang kontradiktif dengan kebutuhan nyata perlindungan PMI. Banyak pejabat, katanya, belum memiliki pengalaman utuh mengenai sistem tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran, sementara aparatur sipil negara yang berkarier puluhan tahun di bidang tersebut justru kehilangan ruang untuk berkembang.

“Kalau memang semua persoalan dianggap selesai dengan pendekatan penegakan hukum, sekalian saja seluruh struktur KP2MI diserahkan kepada Polri. Dengan begitu tidak perlu lagi birokrat yang sejak lama membangun sistem perlindungan pekerja migran,” sindirnya.

Satire tersebut, menurut Yusri, merupakan kritik terhadap kecenderungan semakin besarnya dominasi pendekatan keamanan (security approach) dalam lembaga yang sejatinya lebih membutuhkan penguatan tata kelola administrasi, diplomasi ketenagakerjaan, pelayanan publik, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan pekerja migran.

Ia menilai perlindungan pekerja migran bukan hanya soal menangkap pelaku perdagangan orang, melainkan membangun sistem yang mampu mencegah persoalan sejak proses perekrutan, pendidikan, penempatan, hingga pemulangan dan reintegrasi.

Yusri juga menyoroti dampak lain dari kebijakan tersebut, yakni semakin sempitnya peluang aparatur sipil negara dan pejabat karier yang selama bertahun-tahun mengabdikan diri di lingkungan BNP2TKI maupun BP2MI untuk menduduki jabatan strategis. Padahal, pengalaman birokrasi dan pemahaman teknis mengenai tata kelola migrasi tenaga kerja dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi kementerian.

Melalui sindiran itu, Yusri berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap pola pengisian jabatan di KP2MI agar lebih mengedepankan kompetensi, pengalaman, dan kesinambungan kelembagaan daripada sekadar pendekatan sektoral.

Satire tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja migran memerlukan sinergi banyak disiplin, mulai dari hukum, diplomasi, ketenagakerjaan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Sebab, jika setiap persoalan publik selalu dijawab dengan satu pendekatan yang sama, maka yang berpotensi hilang bukan hanya profesionalisme birokrasi, tetapi juga kesempatan membangun sistem perlindungan yang benar-benar komprehensif bagi jutaan pekerja migran Indonesia.