Negara Harus Akui Buruh Migran sebagai Subjek Pembangunan

Jakarta — Para akademisi, aktivis, dan sejumlah anggota DPR bersatu menyerukan agar negara secara tegas mengakui buruh migran Indonesia sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan atau komoditas ekonomi. Selama ini, PMI kerap dipandang semata-mata dari perspektif kontribusi ekonomi melalui remitansi, sementara aspek hak-hak mereka sebagai manusia sering diabaikan. Kontribusi PMI pada 2024 saja mencapai USD 15,7 miliar atau Rp 263,8 triliun.

Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Nasikun, menegaskan pengakuan PMI sebagai subjek pembangunan memiliki implikasi kebijakan yang sangat konkret. “Ketika negara memandang PMI sebagai subjek pembangunan, maka kebijakan perlindungan bukan lagi belas kasihan, melainkan kewajiban konstitusional yang tidak dapat ditawar. Remitansi bukan hadiah dari PMI kepada negara; itu adalah hasil kerja keras yang seharusnya diiringi perlindungan setimpal,” ujarnya.

Dalam Hari Migran Sedunia 2024 bertema ‘Honouring the Contributions of Migrants and Respecting Their Rights’, berbagai organisasi internasional mendorong negara-negara asal pekerja migran untuk memperjuangkan hak-hak mereka. ILO merekomendasikan Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerja Rumah Tangga yang akan memberikan kerangka hukum internasional lebih kuat bagi perlindungan PMI sektor informal. Ratifikasi ini menjadi tuntutan utama koalisi masyarakat sipil kepada pemerintah.