Advokasi Buruh Migran Perlu Dukungan Publik Lebih Luas
JAKARTA, — Perjuangan advokasi buruh migran Indonesia membutuhkan dukungan publik yang lebih luas untuk dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan. Para pegiat advokasi PMI mengakui isu perlindungan PMI sering kali tidak mendapatkan perhatian publik yang sebanding dengan besarnya permasalahan, kecuali ketika ada kasus yang viral di media sosial. Padahal, PMI berkontribusi pada devisa negara sebesar USD 15,7 miliar atau Rp 263,8 triliun pada 2024.
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, menggarisbawahi perlunya membangun koalisi advokasi yang lebih luas, mencakup media, akademisi, serikat pekerja dalam negeri, dan masyarakat umum. “Perubahan kebijakan tidak datang hanya dari aktivis LSM. Kita membutuhkan tekanan publik yang masif dan konsisten agar pemerintah memprioritaskan perlindungan PMI,” ujarnya. Survei menunjukkan kesadaran publik Indonesia tentang kondisi PMI masih rendah.
Beberapa inisiatif media kreatif, termasuk dokumenter, podcast, dan konten media sosial tentang kehidupan PMI, mulai mendapat respons positif dari publik, terutama kaum muda. Komnas HAM menyatakan bahwa dukungan publik yang kuat adalah modal penting dalam mendorong pemerintah mengambil langkah reformasi perlindungan PMI yang lebih berani dan konsisten. Lembaga pendidikan didorong memasukkan materi tentang hak-hak buruh migran dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan.
