Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Raih Penghargaan Kepala Daerah Inspiratif Peduli Anak PMI dari Menteri P2MI

Jakarta – Komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inspiratif dalam Gerakan Peduli Anak Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Diskusi Publik Nasional bertajuk “Anak Pekerja Migran Indonesia: Tantangan, Pelindungan, dan Masa Depan” yang berlangsung di Aula K.H. Abdurrahman Wahid, Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, pada Senin (27/7/2026). Penghargaan diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan hak, perlindungan, dan jaminan masa depan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik yang dinilai berhasil menghadirkan model perlindungan anak PMI yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

“Terima kasih atas dedikasinya yang telah memberikan hak, perlindungan, serta menjamin anak-anak Pekerja Migran Indonesia,” ujar Mukhtarudin saat menyerahkan penghargaan tersebut.

Bupati Fandi Akhmad Yani menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak PMI tidak cukup hanya dengan memulangkan mereka ke tanah air. Menurutnya, negara dan pemerintah daerah harus memastikan anak-anak tersebut memperoleh identitas hukum, akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

“Menyelamatkan satu anak sama saja menyelamatkan satu generasi. Anak-anak tidak boleh menjadi korban jarak dan migrasi,” tegas Yani dalam forum nasional tersebut.

Pemkab Gresik selama ini telah menjalankan berbagai program perlindungan anak PMI, termasuk melalui kerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. Program tersebut mencakup pendataan, pemulangan, penerbitan dokumen kependudukan, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga pendampingan sosial bagi anak-anak PMI yang kembali ke Indonesia.

Data Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan terdapat sekitar 8.348 pekerja migran asal Gresik yang tersebar di sejumlah kecamatan. Malaysia menjadi negara tujuan utama dengan persentase mencapai sekitar 70,9 persen dari total PMI yang tercatat. Kondisi tersebut menjadikan isu perlindungan anak PMI sebagai salah satu perhatian penting pemerintah daerah.

Hingga pertengahan 2026, Pemkab Gresik telah memfasilitasi pemulangan sejumlah anak PMI dari Malaysia untuk memperoleh kembali hak-hak kewarganegaraan mereka. Setelah dipulangkan, anak-anak tersebut mendapatkan dokumen kependudukan, akses pendidikan formal, layanan kesehatan, serta pendampingan psikososial agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Penghargaan yang diterima Bupati Yani menjadi bukti bahwa perlindungan pekerja migran tidak hanya berfokus pada pekerja itu sendiri, tetapi juga mencakup keluarga dan anak-anak mereka. Model perlindungan yang dikembangkan Kabupaten Gresik dinilai mampu menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak PMI, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Indonesia di luar negeri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono, pejabat Kementerian P2MI, perwakilan Kementerian Luar Negeri, akademisi, kepala dinas ketenagakerjaan daerah, serta kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dari berbagai wilayah Indonesia.