Kepala UPTD Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Yanu Krisdiyan, membenarkan bahwa keluarga Sri telah menyampaikan laporan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk ditindaklanjuti.

“Keluarganya sudah buat laporan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat dan sudah ditindaklanjuti ke Kementerian P2MI,” kata Yanu saat dikonfirmasi pada Selasa (13/10/2026).

Menurut Yanu, berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya secara informal, Kementerian P2MI telah berkomunikasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Pemerintah diharapkan segera memperoleh informasi mengenai keberadaan dan kondisi Sri.

“Sementara update terbaru secara informal melalui chat dari kementerian juga sudah menghubungi KJRI Dubai,” ujarnya.

Yanu juga menyampaikan bahwa Sri diduga berangkat ke Dubai melalui perantara seseorang bernama Yeti yang disebut berasal dari Cianjur. Berdasarkan informasi yang diterimanya, keberangkatan Sri diduga dilakukan secara nonprosedural atau tidak melalui mekanisme penempatan pekerja migran yang semestinya.

“Sepertinya berangkatnya memang unprosedural,” kata Yanu.

Sebelumnya, video yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa Sri berangkat menuju Dubai pada 14 September 2026. Tidak lama setelah keberangkatannya, Sri dikabarkan menghubungi keluarga dan menyampaikan bahwa dirinya mengalami penyekapan. Namun, hingga informasi ini disusun, dugaan penyekapan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang, termasuk mengenai lokasi, kondisi korban, dan pihak yang diduga terlibat.

Kasus ini kembali menyoroti risiko yang dihadapi pekerja migran ketika keberangkatan dilakukan melalui jalur yang tidak sesuai prosedur. Di luar negeri, pekerja yang tidak tercatat dalam mekanisme penempatan resmi berpotensi menghadapi hambatan ketika membutuhkan bantuan, terutama jika dokumen perjalanan dan hubungan kerjanya tidak jelas atau keberadaannya sulit dilacak.

Karena itu, penanganan kasus Sri perlu mengutamakan verifikasi keberadaan dan keselamatan yang bersangkutan, koordinasi antara Kementerian P2MI, KJRI Dubai, serta instansi terkait di daerah, dan komunikasi yang terukur dengan keluarga. Apabila dugaan penyekapan terbukti, langkah perlindungan dan pemulangan perlu dilakukan sesuai kondisi korban serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pencegahan keberangkatan nonprosedural membutuhkan pengawasan terhadap perantara perekrutan, penyebaran informasi mengenai jalur penempatan yang sah, serta akses pengaduan yang cepat dan mudah bagi keluarga pekerja migran. Penelusuran terhadap pihak yang diduga menjadi perantara perlu dilakukan oleh instansi berwenang berdasarkan bukti, tanpa mendahului proses pemeriksaan.

Bagi pemerintah, tantangan pelindungan PMI tidak berhenti pada keberangkatan dan penempatan. Respons terhadap laporan dugaan kekerasan, penyekapan, atau eksploitasi di negara tujuan harus memastikan keselamatan pekerja, kepastian informasi bagi keluarga, dan akuntabilitas penanganan. Dalam kasus Sri Nurhaida Pratiwi, perkembangan komunikasi dengan KJRI Dubai menjadi salah satu langkah awal yang perlu diikuti dengan verifikasi lapangan dan tindakan perlindungan yang konkret.

The post Diduga Disekap di Dubai, PMI Asal Cililin Sudah Diadukan ke Kementerian P2MI appeared first on suaramigrannusantara.org.

Mukhtarudin menekankan bahwa keberangkatan melalui jalur resmi merupakan kesempatan yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Para pekerja diminta menghormati perjanjian kerja, menjaga disiplin, menunjukkan kinerja profesional, serta menyesuaikan diri dengan budaya dan lingkungan kerja di negara tujuan. Kepatuhan terhadap aturan setempat dinilai penting untuk menjaga hubungan kerja sekaligus nama baik Indonesia di mata masyarakat internasional.

Pemerintah juga menyoroti data Kementerian P2MI yang mencatat sebanyak 4.230 PMI mengundurkan diri dari pemberi kerja dalam periode 2021 hingga 30 April 2026. Data tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program penempatan pemerintah, terutama terkait keberlanjutan hubungan kerja dan kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara pekerja dan pemberi kerja.

Mukhtarudin mengingatkan para PMI agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru ketika menghadapi persoalan di tempat kerja. Pekerja yang mengalami kendala perlu memahami mekanisme penyelesaian masalah dan memanfaatkan saluran pengaduan yang tersedia. Dengan demikian, persoalan hubungan industrial, kondisi kerja, maupun perbedaan pemahaman terhadap kontrak dapat ditangani melalui prosedur yang sesuai, bukan dengan tindakan yang justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja.

Selain disiplin kerja, pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dari pembekalan calon pekerja migran. Pemerintah meminta PMI menyusun perencanaan keuangan, menggunakan penghasilan secara bijak, dan mempertimbangkan kebutuhan keluarga serta tabungan masa depan. Pendapatan dari bekerja di luar negeri diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan setelah kembali ke Indonesia.

Dalam aspek keamanan digital, Mukhtarudin mengingatkan PMI agar menjauhi praktik judi daring dan mewaspadai berbagai bentuk penipuan digital, termasuk phishing. Ancaman tersebut dapat mengakibatkan hilangnya penghasilan yang diperoleh melalui kerja keras selama di luar negeri. Pekerja diminta berhati-hati terhadap pesan, tautan, maupun permintaan informasi pribadi dan keuangan dari pihak yang tidak dapat dipastikan identitasnya.

Untuk mendukung pengelolaan pendapatan dan pemanfaatan remitansi, Kementerian P2MI juga menyiapkan Buku Saku Literasi Keuangan sebagai panduan bagi pekerja migran. Upaya tersebut diharapkan membantu PMI memahami pentingnya perencanaan keuangan, menghindari perilaku konsumtif, serta memanfaatkan penghasilan secara produktif.

Di sisi lain, keberhasilan penempatan PMI tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah pekerja yang diberangkatkan. Peningkatan kompetensi, kepastian pelindungan, keberlanjutan hubungan kerja, serta kemampuan pekerja memanfaatkan pengalaman dan keterampilan setelah kembali ke Tanah Air juga menjadi bagian penting dari keberhasilan program penempatan.

Skema G to G merupakan salah satu jalur penempatan pekerja migran melalui kerja sama antarpemerintah. Namun, pelaksanaan program tersebut tetap membutuhkan kesiapan calon pekerja, pemahaman terhadap kontrak, penguasaan keterampilan, serta akses terhadap informasi mengenai hak dan kewajiban selama bekerja di negara tujuan.

Bagi PMI yang menghadapi persoalan selama bekerja di luar negeri, Kementerian P2MI menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp di nomor 0811-8080-141. Saluran tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah.

Pemerintah berharap para PMI yang diberangkatkan dapat menjalankan pekerjaan secara profesional, mematuhi ketentuan negara penempatan, serta menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri. Pengalaman bekerja di luar negeri juga diharapkan menjadi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan membawa manfaat bagi keluarga maupun pembangunan nasional setelah kembali ke Indonesia.

The post Pemerintah Minta PMI Patuhi Aturan Negara Penempatan, 4.230 Pekerja Tercatat Mengundurkan Diri pada 2021–2026 appeared first on suaramigrannusantara.org.

Dampak AI paling mudah dikenali pada pekerjaan yang memiliki tugas berulang, terstruktur, dan berbasis informasi digital. Layanan pelanggan tingkat dasar, administrasi, pengolahan dokumen, penerjemahan sederhana, dan sebagian pekerjaan pemrosesan data menghadapi tekanan karena semakin banyak tugasnya dapat dibantu atau diotomatisasi oleh teknologi. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan sejumlah tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas administratif tertentu mungkin dapat dilakukan oleh tim yang lebih kecil dengan dukungan perangkat lunak.

Perubahan tersebut relevan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara dengan industri jasa, manufaktur, dan layanan bisnis yang sedang mengadopsi AI. Perusahaan tidak selalu akan langsung memberhentikan pekerja, tetapi dapat mengurangi perekrutan untuk posisi tertentu, mengubah uraian pekerjaan, atau menaikkan standar kompetensi bagi calon tenaga kerja. Dengan kata lain, ancaman AI tidak selalu hadir dalam bentuk pemutusan hubungan kerja secara langsung. Ancaman juga dapat muncul ketika kesempatan kerja baru semakin sedikit atau ketika persyaratan masuk ke suatu pekerjaan menjadi lebih tinggi.

Perkembangan di sektor pusat layanan pelanggan memberikan gambaran tentang risiko tersebut. Financial Times pada Oktober 2026 melaporkan adanya penurunan pekerjaan pusat layanan pelanggan secara global sejak akhir 2023, dengan dampak yang berbeda di sejumlah negara. Laporan itu juga mengangkat kekhawatiran bahwa otomatisasi dapat mengurangi kesempatan kerja tingkat pemula yang selama ini menjadi jalur awal memasuki pekerjaan formal berbasis jasa. Temuan tersebut perlu dibaca sebagai indikasi perubahan pasar kerja, bukan bukti bahwa seluruh penurunan pekerjaan disebabkan oleh AI.

Bagi Indonesia, persoalan ini penting karena persaingan kerja luar negeri tidak hanya terjadi antara manusia dan mesin. Persaingan juga berlangsung antartenaga kerja dari berbagai negara yang memiliki kemampuan berbeda dalam menggunakan teknologi. Apabila perusahaan di negara tujuan membutuhkan pekerja yang mampu menjalankan sistem digital, membaca instruksi berbasis perangkat lunak, dan berkomunikasi lintas bahasa, pekerja yang tidak memiliki kemampuan tersebut dapat tertinggal meskipun pengalaman kerjanya cukup panjang.

Namun, tidak semua pekerjaan migran menghadapi tingkat risiko yang sama. Pekerjaan yang sangat bergantung pada interaksi fisik, situasi yang berubah-ubah, empati, tanggung jawab keselamatan, dan penilaian manusia cenderung memiliki karakteristik berbeda dari pekerjaan administratif yang sepenuhnya berbasis komputer. AI dapat membantu pekerja di sektor-sektor tersebut, tetapi belum tentu dapat menggantikan seluruh tanggung jawabnya.

Peluang baru: dari tenaga kerja konvensional menuju tenaga kerja terampil

Di tengah risiko otomatisasi, perkembangan AI juga dapat menciptakan peluang kerja baru. Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum memperkirakan bahwa berbagai perubahan struktural ekonomi dan teknologi dapat menghasilkan 170 juta pekerjaan baru dan menggeser 92 juta pekerjaan hingga 2030, sehingga secara bersih terdapat potensi pertambahan 78 juta pekerjaan. Angka ini merupakan proyeksi berdasarkan tren dan ekspektasi pemberi kerja, bukan jaminan bahwa pekerjaan tersebut akan tersedia bagi setiap negara atau kelompok pekerja.

Peluang tersebut menunjukkan bahwa transformasi teknologi tidak hanya menciptakan kebutuhan tenaga ahli AI. Perubahan demografi, layanan kesehatan, kebutuhan infrastruktur, dan perkembangan industri juga memengaruhi permintaan tenaga kerja. Bagi PMI, setidaknya terdapat beberapa jalur strategis yang layak dipersiapkan.

Pertama, sektor perawatan lansia, pendampingan pasien, dan layanan kesehatan berpotensi tetap membutuhkan tenaga manusia karena pekerjaan ini melibatkan empati, komunikasi, pengamatan kondisi seseorang, serta tanggung jawab etis. AI dapat membantu dokumentasi, penerjemahan, pengaturan jadwal, atau pemantauan tertentu, tetapi kualitas pelayanan tetap sangat bergantung pada kompetensi dan penilaian manusia. Peluang di sektor ini mensyaratkan pelatihan yang sesuai, kemampuan bahasa negara tujuan, dan pemenuhan ketentuan profesi yang berlaku.

Kedua, sektor manufaktur, konstruksi, dan pemeliharaan industri dapat berkembang menuju sistem kerja yang lebih terotomatisasi. Pekerja yang hanya menguasai pekerjaan manual berulang mungkin menghadapi tekanan perubahan proses produksi. Sebaliknya, pekerja yang memiliki kemampuan mengoperasikan mesin modern, membaca gambar teknis, memahami sensor, menjalankan prosedur keselamatan, serta melakukan pemeriksaan kualitas dapat memiliki nilai tambah. Teknologi tidak harus membuat pekerja meninggalkan keterampilan teknisnya, tetapi mendorong peningkatan dari sekadar pelaksana menjadi operator terampil yang mampu bekerja bersama sistem otomatis.

Ketiga, sektor logistik dan transportasi akan semakin dipengaruhi oleh sistem digital, mulai dari penjadwalan, pelacakan barang, pengelolaan gudang, hingga optimasi rute. Kebutuhan pengemudi, operator gudang, teknisi, dan petugas logistik akan dipengaruhi oleh tingkat otomatisasi serta regulasi masing-masing negara. PMI yang memahami aplikasi operasional, prosedur keselamatan, dan pengelolaan data dapat lebih siap menghadapi perubahan tersebut.

Keempat, pekerjaan profesional digital membuka kemungkinan yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia. Pengembangan perangkat lunak, dukungan teknologi informasi, analisis data, keamanan siber, pemasaran digital, desain, dan layanan bisnis jarak jauh merupakan bidang yang dapat dipelajari oleh tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai. Akan tetapi, peluang tersebut tidak otomatis berarti semua pekerjaan digital dapat diakses dari luar negeri tanpa hambatan. Persyaratan visa, izin kerja, pengakuan kualifikasi, ketentuan kontrak, dan kebijakan perekrutan di negara tujuan tetap menentukan.

Kelima, industri perhotelan, layanan pelanggan, dan pariwisata juga akan mengalami perubahan. AI dapat membantu pemesanan, komunikasi multibahasa, dan pelayanan informasi. Namun, pekerja yang mampu menggabungkan keterampilan layanan, komunikasi lintas budaya, penyelesaian masalah, serta penggunaan teknologi berpotensi lebih adaptif daripada pekerja yang hanya mengandalkan tugas rutin.

Dari kelima jalur tersebut, terlihat bahwa daya saing PMI tidak harus dibangun dengan menjadikan seluruh calon pekerja sebagai ahli teknologi. Yang lebih realistis adalah mengintegrasikan literasi digital dengan keahlian utama masing-masing. Seorang perawat tidak harus menjadi ilmuwan data, tetapi perlu memahami penggunaan sistem informasi layanan kesehatan. Seorang welder tidak harus membuat robot, tetapi perlu menguasai standar pengelasan dan mampu bekerja di lingkungan produksi yang semakin terotomatisasi.

Bahasa, literasi digital, dan sertifikasi menjadi modal persaingan

Kemampuan menggunakan AI bukan satu-satunya penentu daya saing. Justru dalam pasar kerja yang semakin digital, kombinasi keterampilan teknis, bahasa, kemampuan beradaptasi, dan karakter profesional dapat menjadi pembeda.

World Economic Forum menempatkan literasi teknologi, AI dan data, kreativitas, kemampuan analitis, ketahanan menghadapi perubahan, serta kemauan belajar berkelanjutan sebagai keterampilan yang semakin penting dalam dunia kerja. Laporan tersebut juga menekankan bahwa keterampilan manusia tetap dibutuhkan bersamaan dengan peningkatan kemampuan teknologi.

Bagi PMI, kemampuan bahasa asing tetap strategis. Teknologi penerjemahan dapat membantu komunikasi dasar, tetapi tidak selalu mampu menangkap konteks budaya, istilah teknis, perbedaan makna, atau situasi yang menyangkut keselamatan dan hak pekerja. Pekerja yang mampu berkomunikasi secara langsung dengan pemberi kerja, memahami instruksi kerja, membaca kontrak, dan menyampaikan keluhan dengan tepat memiliki bekal yang lebih kuat.

Hal yang sama berlaku bagi sertifikasi kompetensi. Sertifikat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan keberangkatan. Sertifikasi harus mencerminkan kemampuan yang benar-benar dibutuhkan industri dan, jika diperlukan, diakui oleh otoritas atau lembaga profesi di negara tujuan. Pelatihan yang tidak sesuai dengan permintaan pasar hanya berisiko menghasilkan lulusan yang memiliki sertifikat, tetapi tidak mempunyai keunggulan yang dicari pemberi kerja.

Karena itu, pembelajaran AI bagi calon PMI perlu dimulai dari kebutuhan praktis. Mereka dapat dilatih menggunakan perangkat digital untuk mempelajari bahasa, memahami istilah profesi, menyusun CV, mencari informasi lowongan resmi, mengenali penipuan rekrutmen, dan memahami prosedur kerja. Pada tingkat yang lebih tinggi, pelatihan dapat mencakup pengoperasian perangkat lunak khusus, analisis data sederhana, keamanan siber dasar, serta pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas sesuai bidang pekerjaan.

Penggunaan AI juga harus disertai kemampuan memeriksa kebenaran informasi. Hasil AI dapat keliru, tidak mutakhir, atau tidak sesuai dengan aturan negara tujuan. Calon pekerja migran tidak boleh mengandalkan jawaban AI sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan legalitas visa, biaya penempatan, isi kontrak, atau prosedur perlindungan. Informasi tersebut harus diverifikasi melalui sumber resmi.

Indonesia perlu menghubungkan pelatihan dengan kebutuhan pasar global

Persoalan terbesar Indonesia bukan semata-mata ketersediaan tenaga kerja, melainkan kemampuan menghubungkan pendidikan, pelatihan, permintaan industri, dan penempatan yang aman. Program pelatihan harus berangkat dari kebutuhan nyata pasar kerja, bukan hanya dari jenis pelatihan yang mudah diselenggarakan.

Dalam konteks ini, langkah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk mendorong penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pasar kerja luar negeri menjadi relevan. Pada 29 Juli 2025, KP2MI mengemukakan pengembangan Smart Labour Market Information (SLMI), yakni sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan data kebutuhan tenaga kerja luar negeri dan pasokan calon PMI dengan dukungan teknologi digital dan AI. Pemerintah mengidentifikasi fragmentasi data, belum optimalnya integrasi sistem, ketidaksesuaian kompetensi, dan kurangnya promosi peluang kerja sebagai sejumlah tantangan dalam tata kelola pasar kerja luar negeri.

Jika dikembangkan secara efektif, sistem semacam ini dapat membantu pemerintah dan lembaga pelatihan mengidentifikasi profesi yang sedang dibutuhkan, keterampilan yang masih kurang, negara tujuan yang memiliki permintaan tenaga kerja, serta jenis pelatihan yang perlu diprioritaskan. Data tersebut juga dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah pelatihan benar-benar berujung pada penempatan kerja yang sesuai.

Arah kebijakan tersebut perlu diperkuat dengan program peningkatan keterampilan yang dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk calon PMI dari daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital. Ketersediaan jaringan internet, perangkat belajar, instruktur kompeten, dan pembiayaan pelatihan merupakan prasyarat agar transformasi digital tidak hanya dinikmati calon pekerja di kota-kota besar.

Pemerintah juga telah mengembangkan program SMART-PMI sebagai platform pelatihan bagi calon pekerja migran. Platform ini dapat menjadi salah satu pintu akses peningkatan kompetensi, meskipun efektivitasnya perlu dinilai berdasarkan mutu materi, kemudahan akses, relevansi dengan kebutuhan industri, dan hasil penempatan lulusannya.

Program SMK Go Global pun memiliki relevansi dalam agenda tersebut. Pada 2 September 2026, KP2MI menyampaikan target penyiapan dan penempatan 500.000 tenaga kerja ke pasar internasional secara bertahap hingga 2029, terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 tenaga kerja dari kelompok umum. Sektor sasaran mencakup perawatan, pengelasan, transportasi, perhotelan, dan bidang prioritas lainnya.

Namun, target kuantitatif tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Jumlah peserta pelatihan dan jumlah keberangkatan perlu disertai evaluasi mengenai kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi, besaran upah, biaya yang ditanggung pekerja, kondisi kerja, keberlanjutan kontrak, dan akses terhadap mekanisme pengaduan. Keberhasilan program migrasi tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang berangkat, melainkan juga dari apakah mereka memperoleh pekerjaan layak dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

AI juga menghadirkan risiko baru bagi pelindungan pekerja migran

Pembahasan mengenai teknologi dan daya saing tidak boleh berhenti pada produktivitas. AI juga membawa persoalan mengenai privasi, pengawasan pekerja, diskriminasi algoritmik, dan ketimpangan posisi tawar antara perusahaan dengan tenaga kerja.

Dalam proses rekrutmen, misalnya, perusahaan dapat menggunakan sistem otomatis untuk menyaring CV, menilai kecocokan kandidat, atau mengelola jadwal wawancara. Sistem semacam itu dapat mempercepat proses, tetapi juga berisiko menyingkirkan kandidat akibat data yang tidak lengkap, kriteria yang tidak transparan, atau kesalahan penilaian otomatis. PMI perlu memahami bagaimana data pribadinya digunakan dan memastikan bahwa informasi yang diserahkan kepada perekrut atau platform digital tidak disalahgunakan.

Di tempat kerja, teknologi pemantauan dapat digunakan untuk mencatat waktu, produktivitas, lokasi, dan kinerja. Pemanfaatannya perlu memperhatikan hukum yang berlaku, tujuan yang sah, proporsionalitas, dan hak pekerja. Teknologi yang meningkatkan efisiensi tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan pengawasan berlebihan atau menghilangkan ruang bagi pekerja untuk menyampaikan keberatan.

Risiko lain muncul dari penipuan berbasis AI. Pemalsuan suara, gambar, dokumen, dan identitas dapat membuat tawaran kerja palsu tampak meyakinkan. Calon PMI perlu membiasakan diri memverifikasi identitas perekrut, legalitas perusahaan penempatan, keabsahan kontrak, dan informasi visa melalui saluran resmi. Janji gaji tinggi dengan proses yang tidak masuk akal harus tetap dicurigai meskipun disampaikan menggunakan teknologi yang tampak profesional.

Pelindungan pekerja migran pada era AI karena itu harus mencakup dua dimensi sekaligus: perlindungan dari risiko ketenagakerjaan konvensional dan perlindungan dari risiko digital. Pekerja membutuhkan keterampilan untuk menggunakan teknologi, tetapi juga pengetahuan untuk mengenali penyalahgunaan teknologi.

Serikat pekerja dan lembaga penempatan harus mengambil peran

Transformasi teknologi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada individu. Tidak adil jika pekerja diminta menyesuaikan diri dengan AI, sementara pemerintah, pemberi kerja, lembaga pendidikan, dan perusahaan penempatan tidak menyediakan akses pelatihan yang memadai.

Pemberi kerja perlu mengembangkan program peningkatan keterampilan dan, ketika proses kerja berubah, memberikan informasi yang jelas mengenai dampaknya terhadap tugas, jam kerja, dan penilaian kinerja. Lembaga pelatihan perlu memperbarui kurikulum berdasarkan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia perlu memperkuat informasi mengenai persyaratan kompetensi dan perubahan pekerjaan di negara tujuan.

Serikat pekerja dan organisasi pemerhati PMI juga memiliki peran penting. Mereka dapat membantu pekerja memahami perubahan hak dan kewajiban di lingkungan kerja digital, mengadvokasi pelatihan yang terjangkau, serta mendorong mekanisme pengaduan ketika penggunaan teknologi merugikan pekerja. Dialog sosial diperlukan agar manfaat peningkatan produktivitas tidak hanya dinikmati perusahaan, sementara risiko kehilangan pekerjaan dan biaya adaptasi sepenuhnya dibebankan kepada tenaga kerja.

Bagi pekerja yang sudah berada di luar negeri, pembelajaran tidak boleh berhenti setelah keberangkatan. Program peningkatan keterampilan perlu menjangkau PMI aktif melalui pembelajaran daring, kerja sama dengan perwakilan Indonesia, komunitas pekerja migran, institusi pendidikan, dan mitra industri. Dengan demikian, pekerja dapat meningkatkan kompetensi tanpa harus meninggalkan pekerjaannya terlebih dahulu.

Di sisi lain, PMI purna juga dapat memanfaatkan pengalaman kerja internasional untuk mengembangkan usaha, memberikan pelatihan, atau menjadi penghubung antara kebutuhan industri luar negeri dan tenaga kerja Indonesia. Penguasaan teknologi dapat memperluas peluang tersebut, termasuk melalui pemasaran digital, layanan profesional jarak jauh, dan pengembangan usaha berbasis pengetahuan.

Mengubah tantangan teknologi menjadi keunggulan daya saing

Kemajuan AI seharusnya mendorong Indonesia meninjau kembali orientasi kebijakan migrasi tenaga kerja. Jika strategi penempatan hanya berfokus pada pemenuhan jumlah tenaga kerja, Indonesia berisiko terus bersaing pada segmen pekerjaan yang rentan terhadap perubahan teknologi dan memiliki nilai tambah terbatas. Sebaliknya, jika penempatan dibangun berdasarkan kompetensi, standar profesi, literasi digital, dan perlindungan yang kuat, peluang untuk meningkatkan kualitas pekerjaan menjadi lebih terbuka.

Peningkatan daya saing PMI setidaknya memerlukan tiga perubahan mendasar. Pertama, dari pelatihan yang berorientasi pada sertifikat menuju kompetensi yang dapat dibuktikan. Kedua, dari penempatan berdasarkan ketersediaan tenaga kerja menuju pemadanan yang akurat antara kemampuan calon pekerja dan kebutuhan industri. Ketiga, dari pendekatan yang mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah keberangkatan menuju kebijakan yang menilai kualitas pekerjaan, perlindungan, penghasilan, dan keberlanjutan karier.

Indonesia juga perlu menghindari anggapan bahwa AI hanya relevan bagi pekerja berpendidikan tinggi. Pekerja sektor domestik, pertanian, manufaktur, perhotelan, konstruksi, dan perawatan sama-sama perlu memperoleh literasi digital yang sesuai dengan bidangnya. Justru kelompok pekerja yang memiliki akses pelatihan paling terbatas perlu menjadi prioritas agar perubahan teknologi tidak memperlebar ketimpangan.

Pada akhirnya, masa depan PMI tidak ditentukan semata-mata oleh seberapa cepat teknologi AI berkembang. Masa depan tersebut juga ditentukan oleh seberapa cepat sistem pendidikan, pelatihan vokasi, kebijakan penempatan, dan perlindungan ketenagakerjaan menyesuaikan diri. AI dapat meningkatkan produktivitas dan membuka kesempatan baru, tetapi manfaatnya tidak akan terbagi secara otomatis dan merata.

Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan transformasi ini dengan membangun tenaga kerja migran yang bukan hanya siap bekerja, melainkan juga siap belajar, beradaptasi, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ukuran daya saing tidak lagi cukup berupa kemampuan melakukan pekerjaan dengan cepat atau murah. Daya saing harus mencakup kemampuan memecahkan masalah, memahami teknologi, berkomunikasi lintas budaya, menjaga kualitas, serta mempertahankan profesionalisme dalam lingkungan kerja yang berubah.

Tantangan terbesar Indonesia bukan memilih antara manusia dan AI, melainkan memastikan bahwa pekerja migran Indonesia tidak tertinggal ketika dunia kerja berubah. Teknologi harus menjadi sarana untuk memperluas kesempatan, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat posisi tawar pekerja, bukan sekadar instrumen untuk menekan biaya tenaga kerja. Jika transformasi tersebut disertai kebijakan yang tepat, kemajuan AI dapat menjadi momentum bagi PMI untuk bergerak dari persaingan berbasis tenaga kerja murah menuju persaingan berbasis kompetensi, produktivitas, dan martabat manusia.

Referensi:

• International Labour Organization (ILO). Generative AI and Jobs: A 2025 Update. Baca laporan.
• World Economic Forum. Future of Jobs Report 2025. Baca laporan dan ringkasan.
• Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengembangan Smart Labour Market Information untuk integrasi informasi pasar kerja luar negeri. Baca informasi.
• Kementerian P2MI. Program SMK Go Global dan target penyiapan tenaga kerja untuk pasar internasional. Baca informasi.

The post Ancaman AI terhadap pekerjaan konvensional dan perubahan pasar kerja migran appeared first on suaramigrannusantara.org.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menyampaikan penjajakan tersebut dalam pertemuan daring dengan Kuasa Usaha Ad Interim Republik Indonesia untuk Filipina, Victorina Hesti Dewayani, pada Kamis, 8 Oktober 2026. Menurut Christina, perkembangan sektor pariwisata dan hospitality di Palau membuka potensi kebutuhan tenaga kerja yang dapat dijajaki untuk penempatan pekerja Indonesia.

Selain tenaga kerja di sektor pariwisata dan perhotelan, Palau dilaporkan membutuhkan tenaga profesional dan terampil, termasuk pekerja konstruksi, insinyur sipil atau civil engineer, serta tenaga kerja maritim seperti nakhoda dan pekerja di atas kapal. Pemerintah menilai peluang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan kebutuhan pengguna tenaga kerja secara konkret, agar calon PMI yang disiapkan benar-benar memenuhi persyaratan keterampilan, sertifikasi, dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Christina mengatakan Kementerian P2MI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila akan menindaklanjuti peluang tersebut dengan mempertemukan calon perusahaan pengguna tenaga kerja dari Palau dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam ajang Trade Expo Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 14–18 Oktober 2026. Pertemuan itu ditujukan untuk menggali kebutuhan tenaga kerja, termasuk jenis pekerjaan, kompetensi, dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan di negara tersebut.

Palau berada dalam wilayah akreditasi diplomatik KBRI Manila. Karena itu, koordinasi dengan perwakilan Indonesia tersebut menjadi bagian penting dalam proses penjajakan, termasuk untuk memahami kondisi pasar kerja setempat dan kebutuhan calon pemberi kerja. Setelah pemetaan dilakukan, KP2MI akan berkoordinasi dengan KBRI Manila dan para pemangku kepentingan terkait guna menentukan tindak lanjut yang memungkinkan bagi penempatan PMI secara resmi.

Meski membuka peluang baru, penjajakan ini belum berarti penempatan dalam skala tertentu telah dipastikan. Pemerintah masih perlu memastikan adanya permintaan tenaga kerja yang jelas, persyaratan kerja yang transparan, serta mekanisme perekrutan dan penempatan yang sesuai dengan peraturan Indonesia dan ketentuan di Palau. Informasi mengenai upah, jam kerja, kontrak, biaya penempatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum juga perlu dipastikan sebelum peluang tersebut ditawarkan kepada calon pekerja.

Kesiapan calon PMI menjadi faktor penting dalam memanfaatkan pasar kerja baru tersebut. Pekerjaan seperti insinyur sipil dan nakhoda membutuhkan kompetensi teknis serta sertifikasi sesuai bidangnya, sementara sektor pariwisata dan perhotelan dapat mensyaratkan keterampilan pelayanan dan kemampuan bahasa. Karena itu, lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berpotensi berperan dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan pengguna.

Pembukaan pasar kerja baru juga harus diiringi pengawasan untuk mencegah perekrutan nonprosedural dan penipuan berkedok lowongan luar negeri. Calon PMI perlu memperoleh informasi melalui saluran resmi, memahami isi perjanjian kerja, serta memeriksa legalitas pihak yang menawarkan pekerjaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa perluasan tujuan penempatan tidak hanya mengejar jumlah keberangkatan, tetapi juga menjamin hak dan keselamatan pekerja sejak proses perekrutan hingga mereka kembali ke Indonesia.

Penjajakan ke Republik Palau menunjukkan upaya Indonesia memperluas pilihan pasar kerja internasional, khususnya bagi tenaga profesional dan terampil. Tahap berikutnya adalah mengubah potensi tersebut menjadi kebutuhan kerja yang terverifikasi dan dapat diakses melalui prosedur resmi. Dengan pemetaan kebutuhan yang akurat, penyiapan kompetensi, serta perlindungan yang memadai, peluang di Palau dapat dikembangkan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kesejahteraan pekerja migran.

The post Indonesia Jajaki Pasar Kerja Baru di Palau, Bidik Tenaga Profesional, Konstruksi, dan Maritim appeared first on suaramigrannusantara.org.

“Tidak, tidak berdampak,” kata Mukhtarudin seusai meresmikan Migrant Center dan meninjau program SMK Go Global di Universitas Teknologi Bandung, Jawa Barat, Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa Pulau Jeju bukan wilayah tujuan penempatan resmi PMI yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Karena itu, kasus warga Indonesia yang diduga bekerja di kawasan tersebut melalui jalur tidak resmi tidak dapat disamakan dengan program penempatan PMI yang dilaksanakan melalui mekanisme resmi.

Menurut Mukhtarudin, warga Indonesia yang bekerja di Jeju diduga masuk menggunakan visa kunjungan wisata yang tidak diperuntukkan untuk bekerja, kemudian mengubah status keimigrasian dengan mengajukan suaka atau asylum. Pemerintah menilai praktik tersebut berpotensi berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang sehingga penanganannya perlu ditelusuri oleh otoritas yang berwenang. Meski demikian, dugaan pelanggaran dan keterlibatan pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan hukum.

Kementerian P2MI, kata Mukhtarudin, terus memantau perkembangan situasi di Jeju untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan tersebut. Pemerintah juga menyatakan tetap berkewajiban memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI yang mengalami masalah di luar negeri, termasuk memfasilitasi pemulangan jika diperlukan. Dengan demikian, status keberangkatan yang nonprosedural tidak serta-merta menghapus tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Kasus Jeju sebelumnya berkaitan dengan pengungkapan dugaan sindikat pemberangkatan calon pekerja migran secara nonprosedural oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Pada September 2026, polisi mengumumkan pengamanan dua tersangka yang diduga hendak memberangkatkan tiga calon pekerja migran dengan tujuan akhir Jeju melalui perjalanan yang dikemas seolah-olah sebagai wisata dan transit di sejumlah negara. Para calon pekerja tersebut disebut dijanjikan pekerjaan di sektor perkebunan dengan gaji Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan serta diminta membayar biaya pemberangkatan sebesar Rp90 juta per orang. Keberangkatan mereka telah digagalkan pada 25 Juli 2026.

Mukhtarudin meminta pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten dan kota, memperkuat pengawasan bersama kepolisian terhadap perekrutan dan pemberangkatan calon PMI. Pengawasan sejak daerah asal dinilai penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban janji pekerjaan bergaji tinggi yang tidak disertai informasi dan prosedur penempatan yang sah. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi mengenai perbedaan visa kunjungan dan visa kerja serta risiko menggunakan jasa perantara yang tidak memiliki kewenangan resmi.

Penempatan resmi PMI ke Korea Selatan tetap memiliki jalur tersendiri, termasuk melalui skema antarpemerintah atau Government to Government (G-to-G). Dalam skema ini, proses penempatan mengikuti persyaratan dan tahapan yang ditentukan, termasuk prosedur seleksi, dokumen, dan persiapan keberangkatan. Karena itu, masyarakat yang berminat bekerja di Korea Selatan perlu memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan keberangkatan cepat dengan menggunakan visa wisata atau jalur yang tidak sesuai peruntukannya.

Kasus Jeju kembali menegaskan pentingnya membedakan penempatan resmi dengan pemberangkatan nonprosedural. Namun, penegasan bahwa penempatan resmi tetap berjalan harus disertai langkah pencegahan yang nyata, mulai dari pengawasan perekrut, penindakan terhadap dugaan sindikat, keterbukaan informasi lowongan, hingga pendampingan bagi WNI yang menghadapi masalah di luar negeri. Perlindungan pekerja migran tidak cukup hanya memastikan proses keberangkatan sesuai aturan, tetapi juga menuntut negara hadir ketika warga mengalami penipuan, eksploitasi, atau dugaan perdagangan orang.

The post Kasus Dugaan TPPO di Jeju Tak Hentikan Penempatan Resmi PMI ke Korea Selatan, Pemerintah Soroti Jalur Nonprosedural appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kajian yang dipublikasikan dalam Prosiding Simposium Nasional Hukum Aktual Universitas Islam Indonesia (UII) dengan judul “Urgensi Penguatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Perbaikan Tata Kelola Lintas Sektoral Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” mengidentifikasi dua persoalan utama dalam penyelenggaraan pelindungan PMI, yakni belum optimalnya koordinasi terpusat dan adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan KP2MI/BP2MI. Kajian tersebut dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.

Temuan tersebut menjadi penting karena persoalan kelembagaan dalam pelindungan PMI bukan sekadar urusan administratif. Setiap ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan dapat berimplikasi langsung terhadap pelayanan calon PMI, pengawasan perusahaan penempatan, pengelolaan pengaduan, integrasi data, sampai penanganan PMI yang menghadapi persoalan hukum dan sosial di negara penempatan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menempatkan pelindungan PMI sebagai rangkaian proses yang mencakup tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. UU tersebut juga mengatur pembagian tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peran badan sebagai pelaksana kebijakan pelindungan PMI.

Persoalannya muncul ketika desain kelembagaan mengalami perubahan. Pemerintah membentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024. Pada saat yang sama, Perpres Nomor 166 Tahun 2024 mengatur Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kajian lain yang juga dipublikasikan dalam Prosiding Simposium Nasional Hukum Aktual UII mencatat bahwa konfigurasi KP2MI dan BP2MI tersebut menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan duplikasi fungsi, kepastian hukum, serta efektivitas tata kelola pemerintahan.

Namun, perubahan kelembagaan tersebut sebenarnya telah diikuti langkah penataan kewenangan. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri yang sebelumnya berada pada Kemnaker dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi yang berlaku sejak Januari 2026 itu mencabut 15 peraturan Menteri Ketenagakerjaan di bidang penempatan dan pelindungan PMI sebagai tindak lanjut pengalihan tugas dan fungsi tersebut kepada KP2MI/BP2MI.

Dengan demikian, persoalannya tidak lagi semata-mata apakah terjadi pengalihan kewenangan secara formal. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pengalihan tersebut telah menghasilkan tata kelola yang benar-benar terintegrasi di lapangan.

Kajian UII menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya berkaitan dengan integrasi informasi PMI. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mempercepat penguatan KP2MI dan menempatkannya sebagai koordinator terpusat dalam penyelenggaraan P2MI melalui revisi UU P2MI. Rekomendasi tersebut juga disertai kebutuhan untuk menata kembali sistem pelaksanaan lintas sektoral dan melakukan harmonisasi terhadap berbagai peraturan pelaksana.

Masalah data menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam tata kelola PMI, data bukan sekadar angka statistik. Data menentukan siapa yang ditempatkan, melalui jalur apa, perusahaan mana yang terlibat, negara tujuan, jenis pekerjaan, status perlindungan, hingga bagaimana pemerintah melakukan intervensi ketika terjadi persoalan.

Karena itu, ketidaksinkronan data antarlembaga dapat menghasilkan persoalan yang berantai. Pemerintah dapat memiliki angka berbeda mengenai pekerja migran, sementara di sisi lain lembaga pelayanan, pengawasan, dan perlindungan menggunakan basis informasi yang tidak sepenuhnya sama. Dalam situasi seperti itu, kebijakan berpotensi berjalan berdasarkan potongan informasi yang berbeda.

Pemerintah sendiri telah mulai membangun instrumen untuk menjawab persoalan tersebut. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Nomor 8 Tahun 2026 mengatur Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk jenis data, penyelenggara satu data, portal satu data, manajemen akses data, partisipasi, dan kerja sama. Regulasi tersebut mulai berlaku pada 31 Juli 2026.

Artinya, kebutuhan integrasi data sudah memperoleh respons regulatif. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa sistem tersebut tidak berhenti sebagai sistem internal KP2MI/BP2MI, tetapi dapat menjadi bagian dari ekosistem data pemerintah yang mampu mempertemukan informasi dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan institusi terkait lainnya.

Langkah integrasi sistem juga mulai terlihat dalam kebijakan pemerintah. Pada Januari 2026, Kementerian P2MI menyampaikan rencana integrasi Online Single Submission (OSS) dengan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI). Pemerintah menyebut integrasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola perizinan, sinkronisasi data, dan pengawasan perusahaan penyalur serta menekan penempatan PMI secara nonprosedural.

Di sisi lain, persoalan koordinasi tetap menjadi agenda yang diakui pemerintah sendiri. Dalam rapat Panitia Kerja DPR RI bersama Kementerian P2MI pada Januari 2026, pemerintah membahas penguatan tata kelola dan pelindungan PMI dari hulu hingga hilir. Pembahasan mencakup rekrutmen, pelatihan, penempatan, perizinan dan pengawasan P3MI, penanganan pelanggaran, sanksi administratif, serta integrasi data lintas kementerian.

Data pengaduan juga memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah pelindungan masih luas. Kementerian P2MI mencatat 2.800 pengaduan PMI sepanjang 2025, dengan persoalan antara lain pemulangan, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, kesehatan, dan keimigrasian. Data tersebut menunjukkan bahwa pelindungan PMI membutuhkan kerja lintas institusi, sebab persoalan seorang PMI tidak selalu berhenti pada satu kewenangan kementerian atau satu yurisdiksi.

Dalam konteks tersebut, gagasan menjadikan KP2MI sebagai koordinator utama P2MI perlu dibaca sebagai persoalan desain kelembagaan, bukan semata-mata perebutan kewenangan antarkementerian. Koordinator utama berarti harus ada satu institusi yang memiliki mandat jelas untuk memastikan seluruh rantai kebijakan PMI berjalan dalam satu arsitektur, sementara kementerian dan lembaga lain menjalankan fungsi sektoral sesuai kewenangan masing-masing.

Model tersebut tidak berarti seluruh urusan PMI harus ditarik ke satu kementerian. Diplomasi dan perlindungan warga negara tetap membutuhkan peran Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI. Aspek ketenagakerjaan tetap memiliki keterkaitan dengan Kemnaker. Keimigrasian berada dalam ranah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kependudukan, perdagangan, investasi, pemerintah daerah, dan sektor lainnya juga memiliki titik temu dengan isu PMI.

Justru karena banyak institusi terlibat, diperlukan pusat koordinasi yang mempunyai mandat jelas. Tanpa koordinasi tersebut, prinsip whole-of-government mudah berubah menjadi sekadar banyak lembaga yang bekerja secara paralel.

Pada titik ini, penguatan KP2MI dapat diarahkan sedikitnya pada empat agenda. Pertama, memperjelas pembagian kewenangan antara KP2MI/BP2MI dengan Kemnaker serta kementerian dan lembaga lainnya. Kedua, membangun satu arsitektur data PMI yang dapat digunakan lintas sektor. Ketiga, memastikan sistem pelayanan dan pengawasan terintegrasi dari tingkat desa hingga negara penempatan. Keempat, melakukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi kembali norma yang saling tumpang tindih.

Penguatan kelembagaan juga perlu diikuti dengan akuntabilitas. Semakin besar mandat koordinasi yang diberikan kepada KP2MI, semakin jelas pula ukuran keberhasilan yang harus ditetapkan. Kinerja tidak cukup diukur berdasarkan jumlah PMI yang ditempatkan, tetapi juga kualitas proses rekrutmen, kepatuhan perusahaan penempatan, penurunan penempatan nonprosedural, kecepatan penyelesaian pengaduan, kepastian pemulangan, kualitas reintegrasi, serta efektivitas perlindungan hak PMI.

Dengan kata lain, reformasi tata kelola PMI harus mengubah orientasi negara dari sekadar mengelola mobilitas tenaga kerja menjadi mengelola keseluruhan siklus kehidupan migrasi kerja. Negara harus hadir sebelum seseorang berangkat, ketika bekerja di luar negeri, ketika menghadapi masalah, saat pulang, dan ketika membangun kehidupan ekonomi setelah kembali.

Kajian UII pada akhirnya memberikan satu pesan penting: persoalan pelindungan PMI tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah institusi. Yang dibutuhkan adalah kejelasan siapa memimpin koordinasi, siapa menjalankan fungsi teknis, siapa menyediakan data, siapa bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan, dan bagaimana seluruh sistem dapat bekerja dalam satu kerangka kebijakan.

Jika pemerintah memilih memperkuat KP2MI sebagai koordinator utama P2MI, langkah tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kepastian hukum, pembagian kewenangan yang tegas, integrasi data, mekanisme koordinasi yang mengikat, serta sistem pertanggungjawaban yang dapat diawasi publik. Sebaliknya, apabila struktur yang ada dipertahankan, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa tidak ada lagi ruang abu-abu kewenangan yang pada akhirnya membuat PMI menjadi pihak yang menanggung konsekuensinya.

Sebab, dalam tata kelola pekerja migran, persoalan koordinasi bukan sekadar persoalan birokrasi. Di balik satu data yang tidak sinkron, satu kewenangan yang tumpang tindih, atau satu prosedur yang saling melempar tanggung jawab, terdapat manusia yang sedang mempertaruhkan tenaga, waktu, keselamatan, dan masa depan keluarganya di luar negeri.

Karena itu, penguatan KP2MI pada akhirnya harus diukur bukan dari seberapa besar kewenangan sebuah institusi, melainkan dari seberapa efektif negara memastikan hak Pekerja Migran Indonesia terlindungi.

The post Urgensi Penguatan KP2MI: Ketika Tata Kelola Pekerja Migran Masih Terjebak Sekat Kewenangan appeared first on suaramigrannusantara.org.

Dorongan tersebut disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dalam Sosialisasi Program Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) dalam rangka Program Peningkatan Kapasitas Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri yang digelar secara daring pada 22 September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, Forkopimda Kalimantan Tengah, serta civitas akademika.

Mukhtarudin menilai pemerintah daerah dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun ekosistem penyiapan tenaga kerja yang tidak hanya berorientasi pada keberangkatan, tetapi sejak awal disesuaikan dengan kebutuhan industri dan negara tujuan. Menurutnya, peluang kerja internasional terus berkembang, tetapi peluang tersebut memiliki persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi calon pekerja.

Salah satu persyaratan mendasar yang ditekankan adalah kemampuan bahasa. Selain bahasa, calon pekerja juga membutuhkan keterampilan teknis yang relevan dengan bidang pekerjaan serta sertifikasi yang diakui. Ketiga unsur tersebut menjadi bagian penting agar tenaga kerja Indonesia tidak hanya tersedia secara jumlah, tetapi juga memenuhi kualifikasi yang diminta pasar kerja internasional.

“Dari sisi demand, kebutuhan tenaga kerja luar negeri sangat tinggi. Tetapi demand yang tinggi ini harus diikuti persyaratan kompetensi, paling minimal bahasa, kemudian keterampilan teknis yang tersertifikasi,” ujar Mukhtarudin sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi KP2MI.

Kementerian P2MI juga melihat masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja global dengan kompetensi sebagian lulusan pendidikan di Indonesia, baik dari jenjang SMK maupun perguruan tinggi. Karena itu, pendidikan dan pelatihan perlu dibangun dengan pendekatan yang lebih dekat dengan kebutuhan nyata pemberi kerja di negara tujuan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arah Program SMK Go Global yang dikembangkan KP2MI. Pemerintah mendorong agar pelatihan tidak sekadar menghasilkan peserta yang selesai mengikuti kursus, tetapi memiliki kompetensi yang dapat digunakan untuk memasuki pekerjaan yang memang tersedia. Dalam konsep tersebut, kebutuhan pasar menjadi dasar untuk menentukan kompetensi, pelatihan, bahasa, dan sertifikasi yang diberikan.

Dengan pendekatan berbasis kebutuhan atau demand-driven, proses penyiapan tenaga kerja idealnya dimulai dari pemetaan kebutuhan negara tujuan. Setelah kebutuhan jabatan dan kompetensinya diketahui, lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menyesuaikan kurikulum, instruktur, materi bahasa, serta sertifikasi yang dibutuhkan.

Model tersebut berbeda dengan pola pelatihan yang berhenti pada pemberian keterampilan tanpa kepastian mengenai relevansi pekerjaan. KP2MI menekankan bahwa orientasi akhirnya adalah penempatan, sehingga pelatihan harus memiliki hubungan dengan kebutuhan pasar kerja dan peluang penempatan yang tersedia.

Sejumlah bidang pekerjaan telah menjadi bagian dari pengembangan program penyiapan tenaga kerja untuk pasar global, antara lain caregiver, welder, hospitality, perawat, manufaktur, konstruksi, pengemudi, hingga sektor kelautan. Jenis kompetensi tersebut kemudian harus disesuaikan kembali dengan kebutuhan dan persyaratan masing-masing negara tujuan.

Bagi Kalimantan Tengah, pendekatan tersebut membuka kebutuhan untuk memetakan potensi SDM daerah secara lebih sistematis. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat mengidentifikasi lulusan dan calon tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan, keterampilan, kemampuan bahasa, serta minat sektor pekerjaan, kemudian menghubungkannya dengan peluang kerja luar negeri yang tersedia.

Perguruan tinggi juga memiliki ruang untuk memperkuat pendidikan bahasa dan sertifikasi profesi sebagai bagian dari pembekalan mahasiswa. Penguasaan bahasa negara tujuan bukan hanya dibutuhkan untuk komunikasi sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan memahami instruksi kerja, prosedur keselamatan, kontrak, serta lingkungan profesional di negara tujuan.

Sertifikasi juga menjadi aspek penting karena sejumlah negara dan sektor pekerjaan menetapkan standar kompetensi tertentu. Sertifikat tidak dapat diperlakukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi harus mencerminkan kemampuan yang benar-benar dimiliki pekerja dan relevan dengan jabatan yang akan dijalankan.

KP2MI sebelumnya menyatakan bahwa peningkatan kompetensi calon PMI perlu mencakup keterampilan teknis, bahasa asing, dan sertifikasi secara terintegrasi. Pemerintah juga mendorong perubahan profil PMI agar semakin banyak yang masuk ke sektor skilled worker, sehingga pekerja Indonesia tidak hanya berangkat untuk mengisi pekerjaan berkeahlian rendah.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki fungsi penting untuk memperluas akses informasi mengenai peluang kerja luar negeri sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai prosedur penempatan yang benar. Mukhtarudin mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalur resmi karena penempatan nonprosedural dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan dan pelindungan pekerja.

Implikasinya, penyiapan SDM untuk pasar global tidak dapat dipisahkan dari sistem penempatan yang aman. Tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan dan sertifikasi tetap membutuhkan mekanisme keberangkatan yang resmi, kontrak kerja yang jelas, serta informasi mengenai pemberi kerja dan kondisi pekerjaan di negara tujuan.

Program pelatihan juga perlu memiliki ukuran keberhasilan yang lebih konkret. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tidak cukup menjadi satu-satunya indikator. Pemerintah perlu melihat berapa peserta yang benar-benar memperoleh sertifikasi, memenuhi standar kompetensi negara tujuan, mendapatkan pekerjaan sesuai bidang pelatihan, serta memperoleh perlindungan selama bekerja.

Arah tersebut sejalan dengan kebijakan KP2MI dalam SMK Go Global yang menempatkan penempatan sebagai bagian dari ukuran keberhasilan program. Pada 2026, program tersebut menargetkan 40.000 peserta pelatihan, dengan fokus pada kompetensi teknis, kemampuan bahasa asing, dan sertifikasi standar internasional.

Bagi Kalimantan Tengah, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dunia usaha, dan KP2MI menjadi penting untuk memastikan pelatihan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kebutuhan industri luar negeri harus diterjemahkan menjadi program pendidikan dan pelatihan yang dapat diakses masyarakat daerah.

Kerja sama tersebut juga dapat membantu menghindari persoalan ketika tenaga kerja telah mengikuti pelatihan tetapi tidak memiliki jalur penempatan yang jelas. Model yang berbasis kebutuhan pasar memungkinkan proses pelatihan dirancang setelah kebutuhan pekerjaan dan offtaker diketahui. KP2MI menyebut pendekatan tersebut sebagai bagian dari strategi agar peserta tidak sekadar dilatih, tetapi memiliki hubungan dengan peluang penempatan yang tersedia.

Pada akhirnya, tantangan Kalimantan Tengah bukan hanya bagaimana meningkatkan jumlah warga yang bekerja ke luar negeri, tetapi bagaimana memastikan mereka berangkat dengan kompetensi yang sesuai, memahami bahasa dan lingkungan kerja negara tujuan, memiliki sertifikasi yang dibutuhkan, serta memperoleh penempatan melalui jalur resmi.

Pasar kerja global menyediakan peluang, tetapi peluang tersebut tidak otomatis dapat diisi tanpa kesiapan SDM. Karena itu, penguatan pelatihan berbasis kebutuhan negara tujuan perlu berjalan bersama dengan sertifikasi, penguasaan bahasa, informasi pasar kerja, dan sistem penempatan yang memberikan kepastian perlindungan.

Bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah, agenda tersebut berarti mengubah pola penyiapan tenaga kerja dari sekadar menyediakan lulusan menjadi membangun talenta yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar global. Sementara bagi KP2MI, tantangannya adalah memastikan ekosistem tersebut terhubung dengan peluang kerja yang nyata sehingga pelatihan menghasilkan kompetensi sekaligus membuka jalan menuju penempatan yang aman, prosedural, dan bermartabat.

The post Kalimantan Tengah Didorong Siapkan Tenaga Kerja Untuk Pasar Global appeared first on suaramigrannusantara.org.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan jumlah PMI yang ditempatkan ke Bulgaria pada 2026 telah mencapai sekitar 1.000 orang. Pemerintah memperkirakan jumlah tersebut dapat meningkat menjadi sekitar 4.000 pekerja pada 2027, terutama untuk sektor hospitality dan khususnya tenaga kerja asal Bali.

Peningkatan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Sejak awal 2026, pemerintah telah melakukan penjajakan dan penguatan kerja sama dengan Bulgaria setelah adanya informasi mengenai meningkatnya permintaan tenaga kerja Indonesia, khususnya untuk sektor hospitality. Pemerintah juga mendorong percepatan proses visa karena sebagian pekerjaan hospitality di Bulgaria bersifat musiman dan pekerja harus tiba menjelang dimulainya musim wisata.

Pada April 2026, sebanyak 1.000 calon PMI sektor hospitality dari Indonesia diberangkatkan menuju Bulgaria. Pelepasan dilakukan di Bali dan menjadi salah satu indikator bahwa Bali mulai mengambil posisi penting dalam penyediaan tenaga kerja hospitality untuk pasar kerja Eropa.

Kementerian P2MI sebelumnya menyebut sebagian besar pekerjaan hospitality di Bulgaria bersifat musiman, dengan durasi kerja sekitar lima hingga enam bulan. Kondisi tersebut membuat aspek administrasi, terutama proses visa, menjadi faktor penting karena keterlambatan keberangkatan dapat menyebabkan pekerja kehilangan kesempatan kerja yang telah tersedia.

Bali memiliki modal sosial dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Industri pariwisata yang berkembang membuat tenaga kerja Bali relatif akrab dengan lingkungan kerja hotel, restoran, pelayanan wisata dan bidang hospitality lainnya. Kementerian P2MI juga menyebut pengalaman industri pariwisata Bali sebagai salah satu alasan tenaga kerja dari daerah tersebut memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar hospitality di Bulgaria.

Penguatan jalur penempatan juga mulai dilakukan melalui kerja sama antara lembaga pelatihan kerja di Bali dan mitra di Bulgaria. Pada September 2026, misalnya, BP3MI Bali mencatat penandatanganan kerja sama antara Wave Hotel Bulgaria dan Royal Bali College untuk membuka peluang kerja bagi lulusan lembaga pelatihan tersebut di sektor hospitality Bulgaria. Kerja sama itu sekaligus memberikan gambaran mengenai kompetensi dan standar yang dibutuhkan industri di negara tujuan.

Pemerintah Provinsi Bali juga mencatat adanya rencana wawancara sekitar 2.000 calon PMI pada September 2026 sebagai bagian dari penguatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap peningkatan keterampilan, integrasi basis data PMI, hingga fasilitasi proses administrasi bagi calon pekerja migran.

Namun, ekspansi penempatan ke Bulgaria juga membawa pekerjaan rumah yang tidak kecil. Ketika target penempatan meningkat empat kali lipat dari sekitar 1.000 pekerja pada 2026 menjadi sekitar 4.000 pada 2027, kualitas rekrutmen, pelatihan, sertifikasi, kepastian kontrak kerja, biaya penempatan, mekanisme visa, serta perlindungan pekerja harus bergerak dalam kecepatan yang sama.

Apalagi, karakter pekerjaan hospitality di Bulgaria yang sebagian bersifat musiman membuat calon PMI perlu memahami secara jelas durasi kontrak, jenis pekerjaan, struktur upah, jam kerja, akomodasi, jaminan sosial, biaya hidup, serta hak dan kewajiban selama berada di negara penempatan.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga melihat Bulgaria bukan sebagai satu-satunya pintu masuk ke pasar kerja Eropa. KP2MI telah menjajaki peluang penempatan di sejumlah negara Eropa lainnya, termasuk Turki, Italia, Jerman, Slovakia serta beberapa negara Eropa Timur. Sektor yang dibidik tidak hanya hospitality, tetapi juga pekerjaan yang membutuhkan tenaga perawat, pengasuh dan bidang formal lainnya.

Karena itu, target 4.000 PMI ke Bulgaria pada 2027 pada akhirnya bukan sekadar persoalan mengejar angka penempatan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa ekspansi pasar kerja tersebut berlangsung melalui jalur prosedural dan menghasilkan mobilitas tenaga kerja yang benar-benar memberikan manfaat bagi PMI.

Pasar kerja Eropa memang membuka peluang. Tetapi semakin besar jumlah PMI yang dikirim, semakin besar pula tanggung jawab negara untuk memastikan mereka berangkat dengan kompetensi yang memadai, kontrak yang jelas, biaya yang transparan, serta perlindungan yang dapat bekerja sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

The post Penempatan PMI ke Bulgaria Ditargetkan 4.000 Orang pada 2027, Bali Jadi Pemasok Utama Sektor Hospitality appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kerja sama Indonesia–Kuwait tersebut diarahkan tidak semata untuk meningkatkan jumlah PMI yang bekerja di luar negeri. Pemerintah menempatkan peningkatan kompetensi, kepastian hak, serta pelindungan pekerja sebagai bagian penting dalam membuka akses pasar kerja formal di Kuwait. Pelatihan dan peningkatan keterampilan atau upskilling menjadi salah satu kebutuhan agar PMI mampu memenuhi standar pekerjaan yang dibutuhkan pasar kerja Kuwait.

Perluasan ke sektor formal menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk menggeser struktur penempatan PMI dari pekerjaan berkeahlian rendah menuju pekerjaan dengan keterampilan menengah hingga tinggi. Kementerian P2MI menyatakan transformasi tersebut perlu disertai penguatan pelatihan, sertifikasi, informasi migrasi yang aman, tata kelola penempatan, serta mekanisme penanganan persoalan PMI di negara tujuan.

Sektor migas memiliki karakter pekerjaan yang berbeda dengan sektor domestik maupun pekerjaan informal. Pekerjaan di industri tersebut membutuhkan kompetensi teknis, standar keselamatan dan kesehatan kerja, sertifikasi tertentu, serta pemahaman terhadap prosedur operasional yang berlaku di lingkungan industri. Karena itu, peluang penempatan pada sektor migas perlu diikuti dengan penyiapan calon PMI yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri negara tujuan.

Dari sisi pelindungan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap peluang kerja yang dibuka memiliki informasi yang jelas mengenai posisi pekerjaan, perusahaan pengguna, besaran upah, jam kerja, fasilitas kerja, jaminan sosial, asuransi, serta hak dan kewajiban pekerja. Kepastian tersebut penting agar ekspansi pasar kerja tidak hanya menghasilkan peningkatan mobilitas tenaga kerja, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi PMI sejak proses rekrutmen hingga kepulangan.

Kementerian P2MI dalam kebijakan penempatan PMI menekankan bahwa pelindungan harus dilakukan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, hingga pekerja kembali ke Indonesia dan memasuki tahap pemberdayaan. Pendekatan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah penempatan nonprosedural dan risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kebutuhan terhadap penguatan pelindungan semakin relevan ketika pemerintah membuka pasar kerja baru dengan tuntutan kompetensi yang lebih tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 6 September 2026, terdapat 290.058 lowongan kerja luar negeri yang masih aktif. Dari jumlah tersebut, 73.410 lowongan atau 25,31 persen telah dilamar, sementara 216.648 lowongan atau 74,69 persen masih tersedia.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan penempatan PMI bukan hanya menyangkut ketersediaan lapangan kerja di luar negeri. Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan calon PMI memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sekaligus memastikan lowongan yang tersedia benar-benar memenuhi prinsip penempatan yang aman dan terlindungi.

Program peningkatan kompetensi seperti SMK Go Global menjadi salah satu instrumen yang dikembangkan pemerintah untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Program ini diarahkan untuk menyiapkan calon PMI dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar global, antara lain caregiver, welder, pengemudi, hospitality, dan sektor prioritas lainnya.

Dalam konteks Kuwait, peningkatan kerja sama bilateral dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan penempatan PMI pada sektor formal yang lebih beragam. Namun, pembukaan pasar tersebut tetap membutuhkan mekanisme seleksi dan verifikasi yang kuat agar PMI yang ditempatkan memiliki kompetensi sesuai posisi yang ditawarkan dan memahami secara utuh kondisi kerja yang akan dihadapi.

Aspek keselamatan kerja juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembukaan sektor migas. Pekerja harus memperoleh pembekalan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta mengetahui prosedur apabila terjadi kecelakaan, perselisihan hubungan kerja, sakit, atau keadaan darurat lainnya. Mekanisme pengaduan dan akses bantuan perwakilan Indonesia di Kuwait juga perlu dipastikan berjalan efektif.

Kerja sama Indonesia–Kuwait karena itu memiliki dua dimensi yang berjalan bersamaan: membuka akses terhadap pasar kerja formal dan membangun sistem pelindungan yang mampu mengikuti karakter pekerjaan tersebut. Semakin spesifik dan berisiko suatu sektor pekerjaan, semakin penting pula kepastian standar kompetensi, keselamatan kerja, kontrak, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Bagi pemerintah, keberhasilan kerja sama tersebut pada akhirnya bukan hanya dapat dilihat dari jumlah PMI yang berhasil ditempatkan di Kuwait. Indikator lainnya adalah apakah pekerja memperoleh pekerjaan sesuai kontrak, mendapatkan upah dan hak secara layak, bekerja dalam kondisi yang aman, memiliki akses terhadap perlindungan hukum, serta memperoleh dukungan ketika menghadapi persoalan selama berada di negara penempatan.

Dengan demikian, perluasan pasar kerja Indonesia–Kuwait, termasuk peluang di sektor migas, menempatkan peningkatan kualitas dan pelindungan PMI sebagai agenda yang berjalan bersamaan dengan ekspansi penempatan. Pasar kerja baru dapat menjadi peluang bagi tenaga kerja Indonesia, tetapi tata kelola penempatan dan pelindungan tetap menjadi fondasi agar peluang tersebut tidak berhenti pada angka keberangkatan, melainkan menghasilkan pekerjaan yang aman, legal, dan memberikan kepastian hak bagi PMI.

The post Indonesia–Kuwait Buka Peluang Perluasan PMI Sektor Formal, Pelindungan Hak Jadi Sorotan appeared first on suaramigrannusantara.org.

Fakta tersebut diungkap Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin dalam Seminar Internasional dan Misa Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia 2026 di Grand Ballroom Pacific Palace Hotel Batam, Minggu (20/9/2026).

Menurut Asep, mayoritas korban atau calon korban TPPO yang diberangkatkan secara ilegal melalui wilayah Kepulauan Riau justru bukan berasal dari Kepri. Mereka datang dari berbagai provinsi lain dan menjadikan Kepri sebagai daerah transit sebelum diberangkatkan menuju negara tujuan.

“Kenapa Kepulauan Riau menjadi sorotan? Menjadi sorotan salah satu daerah pintu keluar yang paling rawan terkait dengan pekerja migran yang non-prosedural,” kata Asep dalam forum tersebut.

Posisi geografis Kepri menjadi salah satu faktor yang membuat wilayah tersebut rawan dimanfaatkan jaringan pemberangkatan pekerja migran nonprosedural. Wilayah Kepri berbatasan langsung dengan sejumlah negara, termasuk Malaysia dan Singapura, sehingga mobilitas manusia melalui jalur laut maupun pelabuhan menjadi bagian penting dari aktivitas lintas negara.

Kapolda mengatakan dirinya sempat mempertanyakan kepada Kepala BP3MI Kepri mengenai profil pekerja migran yang diberangkatkan melalui wilayah tersebut. Dari informasi yang diterimanya, sebagian besar bukan masyarakat Kepri, melainkan warga dari provinsi lain yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau untuk kemudian diberangkatkan ke luar negeri.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan TPPO di Kepri tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan lokal. Kepri dalam sejumlah kasus justru berfungsi sebagai wilayah transit dan pintu keluar, sementara proses perekrutan korban dapat berlangsung jauh dari Kepulauan Riau.

Temuan itu bukan tanpa contoh. Pada Agustus 2026, Polda Kepri mengungkap tiga perkara TPPO dan penempatan PMI secara nonprosedural. Lima calon PMI yang berhasil dicegah berangkat diketahui berasal dari Trenggalek, Pasuruan dan Cirebon, bukan dari Kepulauan Riau.

Dalam kasus lain yang diungkap Ditpolairud Polda Kepri, sebanyak 17 calon PMI yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia juga seluruhnya berasal dari luar Kepri. Sebanyak 15 orang berasal dari Lombok, sementara lainnya berasal dari Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Mereka masuk ke Kepri melalui sejumlah jalur sebelum rencananya diberangkatkan secara ilegal menggunakan perahu.

Pola tersebut menunjukkan bahwa jaringan pemberangkatan ilegal bekerja melampaui batas administratif provinsi. Perekrutan dapat dilakukan di daerah asal korban, perjalanan difasilitasi menuju Kepri, kemudian korban ditampung sebelum diseberangkan menuju negara tujuan.

Dalam beberapa kasus, biaya perjalanan bahkan ditalangi terlebih dahulu oleh jaringan. Kondisi tersebut berpotensi membuat calon PMI terjebak dalam pola utang kepada perekrut sejak sebelum berangkat, sehingga posisi mereka menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi.

Persoalan lain yang disoroti Asep adalah pembagian tanggung jawab ketika korban berasal dari luar Kepri. Ia mengungkapkan bahwa dalam pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Kepri, muncul persoalan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap korban yang bukan warga Kepulauan Riau.

Menurut Asep, Gubernur Kepri menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap warga Kepri, sementara korban yang berasal dari provinsi lain perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah asalnya.

Situasi tersebut menunjukkan adanya celah koordinasi yang harus segera diperkuat. Korban TPPO yang sudah berada di Batam atau wilayah Kepri tetap merupakan warga negara Indonesia yang membutuhkan perlindungan, terlepas dari provinsi asalnya.

Karena itu, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya dilakukan di pelabuhan-pelabuhan Kepri. Asep mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan instansi terkait melakukan pemetaan daerah asal korban secara lebih sistematis, mulai tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan.

“Akan lebih bagus preventif itu mungkin, dari daerah mana mereka berangkat, itu harus sudah mulai dipetakan,” ujar Asep.

Menurutnya, selama ini perhatian sering terkonsentrasi pada daerah yang menjadi pintu keluar, seperti Kepri, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Padahal, jaringan TPPO dapat dimulai dari daerah asal korban melalui perekrutan, pemberian janji pekerjaan, pengurusan perjalanan hingga pengiriman korban menuju titik transit.

Dengan demikian, pemberantasan TPPO membutuhkan perubahan pendekatan dari sekadar menjaga pintu keluar menjadi memutus mata rantai sejak daerah asal.

Polda Kepri sendiri mencatat sepanjang Januari hingga September 2026 terdapat 30 kasus TPPO dengan 110 korban dan 47 tersangka yang ditangani di wilayah Kepulauan Riau. Sebagian tersangka disebut merupakan residivis perkara serupa.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan TPPO di Kepri bukan persoalan insidental. Sebagai wilayah perbatasan dan salah satu jalur mobilitas menuju Malaysia serta Singapura, Kepri memiliki posisi strategis yang sekaligus menghadirkan kerentanan terhadap praktik pemberangkatan PMI secara nonprosedural.

Kapolda juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor. Penanganan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, Kementerian P2MI, imigrasi, BP3MI, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sipil.

Selain mengejar pelaku lapangan, Asep menekankan pentingnya menelusuri keuntungan ekonomi yang diperoleh jaringan TPPO. Pendekatan “pursue the money” diperlukan untuk mengungkap aliran dana sekaligus membongkar jaringan yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi manusia.

Masalahnya, jaringan TPPO tidak selalu menggunakan jalur ilegal yang mudah terlihat. Dalam perkembangan terbaru, Polda Kepri juga mengungkap adanya dugaan perubahan modus, yakni membawa calon PMI melalui pelabuhan resmi dengan dalih berkunjung atau menemui keluarga di Johor, Malaysia. Setelah tiba di Malaysia, mereka kemudian diarahkan untuk bekerja secara nonprosedural.

Perubahan modus tersebut membuat pencegahan semakin membutuhkan koordinasi antara aparat kepolisian, imigrasi, BP3MI, pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan. Pemeriksaan administratif semata tidak selalu cukup untuk mengidentifikasi calon PMI yang sebenarnya akan bekerja secara ilegal.

Pada akhirnya, fakta bahwa mayoritas korban TPPO yang melalui Kepri bukan warga lokal harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah asal korban. Kepri memang menjadi pintu keluar, tetapi persoalan TPPO dapat bermula ribuan kilometer sebelumnya.

Karena itu, strategi pemberantasan TPPO harus dibangun sebagai rantai perlindungan nasional: pemetaan daerah asal, edukasi calon PMI, pengawasan perekrut, penindakan jaringan, pengawasan perjalanan, perlindungan korban, hingga pemulangan dan reintegrasi ke daerah asal.

Kepri tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab karena korban hanya “numpang lewat”. Justru karena korban berasal dari berbagai daerah, maka pencegahan TPPO harus dilakukan sejak dari desa tempat korban direkrut sampai pintu perbatasan tempat mereka hendak diberangkatkan.

Sebab, jika Kepri hanya dijaga sebagai pintu keluar sementara pintu masuk jaringan perekrut di daerah asal dibiarkan terbuka, maka sindikat TPPO akan selalu menemukan cara baru untuk memindahkan korbannya. Menutup pintu Batam tanpa memutus jaringan di daerah asal hanya akan memindahkan jalur, bukan mengakhiri perdagangan orang.

The post Polda Kepri Ungkap Mayoritas Korban TPPO Bukan Warga Lokal, Kepri Hanya Jadi Pintu Transit appeared first on suaramigrannusantara.org.