Jakarta – Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Achdiyanto Ilyas Pangestu, menyampaikan surat terbuka kepada Prabowo Subianto bertepatan dengan...

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rata-rata kiriman remitansi seorang pekerja migran Indonesia (PMI) mencapai Rp64 juta per tahun,...

JAKARTA — Remitansi atau kiriman uang pekerja migran Indonesia (PMI) mencapai Rp288 triliun sepanjang tahun 2025, melonjak 14 persen dibandingkan...

Cirebon – Yayasan Mawar Bina Insani menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 H dengan melakukan penyembelihan dan pendistribusian hewan...

Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi Ali Nurdin berargumen bahwa persoalan PMI sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan tambal sulam regulasi. Dibutuhkan reformasi sistemik yang mengubah paradigma dari penempatan PMI sebagai komoditas devisa menjadi perlindungan PMI sebagai hak konstitusional warga negara.

Usulan kewajiban deposito bagi perusahaan keagenan awak kapal muncul sebagai solusi konkret untuk memberikan jaminan perlindungan finansial bagi pelaut migran Indonesia yang sering menjadi korban pelanggaran kontrak dan penelantaran.

F-Buminu Sarbumusi mendorong pemerintah mengambil langkah menyeluruh dalam memberantas TPPO berbasis scam online: dari penguatan literasi digital masyarakat, patroli siber aktif, hingga diplomasi bilateral yang lebih agresif dengan negara-negara transit.

Penahanan paspor oleh majikan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilarang oleh hukum internasional. Namun di lapangan, praktik ini masih terjadi secara luas dan menimpa banyak PMI yang bekerja di berbagai negara — membuat mereka tidak bisa pulang meski sudah meminta.