Selama bertahun-tahun, awak kapal perikanan Indonesia berada di area abu-abu perlindungan hukum. Ratifikasi ILO 188 menjadi babak baru — namun tantangan implementasinya tidak kalah besar dari perjalanan meratifikasinya.

Sukabumi dikenal sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia. Namun F-Buminu Sarbumusi mendorong agar predikat 'lumbung PMI' itu tidak berhenti sebatas pada pengiriman tenaga kerja, melainkan berevolusi menjadi model transformasi tata kelola migrasi yang komprehensif.

Sepuluh tahun moratorium PMI ke Timur Tengah ternyata tidak menghentikan arus pemberangkatan — hanya mengalihkannya ke jalur gelap. Ribuan WNI tetap berangkat setiap tahun tanpa perlindungan, sementara sindikat calo PMI justru semakin kaya.

Tidak cukup hanya mengirim tenaga kerja — F-Buminu Sarbumusi bermimpi lebih jauh: melahirkan 'santri migran preneur' yang tidak hanya sukses bekerja di luar negeri, tetapi juga kembali dengan modal dan kemampuan untuk membangun usaha sendiri.

Seorang PMI asal Karawang mendapati dirinya diberangkatkan ke Oman, padahal mendaftar untuk bekerja di Malaysia. Modus 'pengalihan tujuan' ini semakin sering terjadi dan menjadi salah satu bentuk penipuan terorganisir dalam industri penempatan PMI.

F-Buminu Sarbumusi menyerukan pencabutan moratorium PMI ke Timur Tengah, namun dengan catatan keras: harus ada sistem perlindungan komprehensif yang tidak bisa ditawar. Program SPSK yang ada dinilai gagal dan harus dievaluasi total.

Pekerja migran Indonesia mengirimkan Rp260 triliun remitansi ke tanah air sepanjang 2023 — kontribusi yang luar biasa bagi perekonomian nasional. Namun besarnya kontribusi ini belum sebanding dengan kualitas perlindungan yang diterima para PMI.

F-Buminu Sarbumusi menegaskan bahwa RUU P2MI tidak akan cukup kuat tanpa kehadiran lembaga independen yang bebas dari konflik kepentingan untuk mengawasi perlindungan pekerja migran secara menyeluruh.