F-Buminu Sarbumusi menyerukan pencabutan moratorium PMI ke Timur Tengah, namun dengan catatan keras: harus ada sistem perlindungan komprehensif yang tidak bisa ditawar. Program SPSK yang ada dinilai gagal dan harus dievaluasi total.

Pekerja migran Indonesia mengirimkan Rp260 triliun remitansi ke tanah air sepanjang 2023 — kontribusi yang luar biasa bagi perekonomian nasional. Namun besarnya kontribusi ini belum sebanding dengan kualitas perlindungan yang diterima para PMI.

F-Buminu Sarbumusi menegaskan bahwa RUU P2MI tidak akan cukup kuat tanpa kehadiran lembaga independen yang bebas dari konflik kepentingan untuk mengawasi perlindungan pekerja migran secara menyeluruh.

Praktik jual beli job order pelaut Indonesia yang hendak berangkat ke Korea Selatan ditolak tegas oleh Tohana dan berbagai pihak yang peduli terhadap harkat pelaut migran. Modus ini membuat pelaut harus membayar mahal untuk mendapat pekerjaan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Federasi Buruh Migran Nusantara (F-Buminu) Sarbumusi mengapresiasi ratifikasi ILO 188 oleh Presiden Prabowo, namun mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan implementasi yang konsisten di lapangan.

Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi Ali Nurdin menegaskan bahwa fenomena scam online yang menjebak PMI bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan tindak pidana perdagangan orang yang terorganisir secara sistematis dan lintas negara.

Jakarta — Sebanyak 28 siswa-siswi BLK Federasi Buminu Sarbumusi resmi diberangkatkan ke Jepang pada Senin, 11 Mei 2026, untuk mengikuti...

Pemerintah melalui KP2MI meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat Penempatan PMI dengan bunga 6% per tahun. Program senilai Rp393,5 miliar ini diharapkan membebaskan calon PMI dari jerat rentenir yang selama ini mencekik mereka sejak sebelum berangkat.