Tag: Kebijakan Migrasi

JAKARTA — Negara-negara ASEAN memperkuat upaya regional untuk mencegah eksploitasi pekerja migran di sektor perikanan yang selama ini dikenal sebagai...

LONDON — Pekerja migran telah menjadi bagian penting dari struktur pasar tenaga kerja Inggris. Riset Migration Observatory dari University of...

JAKARTA — Reformasi ketenagakerjaan Arab Saudi melalui agenda Saudi Vision 2030 dinilai telah menciptakan perubahan penting dalam tata kelola pekerja...

OTTAWA — Amnesty International menilai struktur Program Pekerja Asing Sementara Kanada atau Temporary Foreign Worker Program (TFWP) secara sistemik meningkatkan...

Jakarta — Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali menjadi salah satu isu strategis nasional pada 2026. Selain menjadi penyumbang devisa negara...

Jakarta – Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali menjadi perhatian publik. Bagi sebagian besar masyarakat, pelemahan rupiah...

New York — Delegasi Republik Indonesia menyampaikan Explanation of Vote (EoV) dalam Sidang Pleno Second International Migration Review Forum (IMRF)...

Sejak 2015, pemerintah melarang pengiriman PMI sektor domestik ke Timur Tengah. Kini perdebatan soal pencabutan moratorium kembali memanas — di satu sisi ada potensi devisa besar, di sisi lain ancaman eksploitasi dan perbudakan modern yang masih nyata.

KP2MI gelar edukasi migrasi aman di Hong Kong, Malang, Tulungagung, dan Ponorogo selama 2025. Direktur Indra Hardiansyah tekankan literasi keuangan sebelum keberangkatan. Migrant CARE: PMI yang dapat pendidikan pra-migrasi lebih aman di luar negeri.

JBM, Migrant CARE, dan Solidaritas Perempuan serukan reformasi tiga lapis perlindungan PMI. Lokakarya tripartit ILO Mei 2025 hasilkan rekomendasi konkret. Devisa remitansi PMI capai Rp 263,8 triliun pada 2024 perkuat urgensi reformasi.