Pangandaran — Koordinator Amparan, Yeni Rahayu, mendukung usulan Ali Nurdin (Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi) tentang gagasan pembentukan Pengadilan Khusus...

Oleh Nicasio A. Pimentel Enam dekade pembangunan pesat di kawasan Teluk telah ditopang oleh tenaga kerja murah dari Asia. Namun,...

Kelompok keluarga PMI Cianjur berhasil evakuasi PMI dari Timur Tengah setelah sebulan tak bisa dihubungi. Penelitian UB: keluarga PMI berpengetahuan 60% lebih cepat deteksi kasus bermasalah. KP2MI jadikan keluarga PMI komponen inti dalam program Desmigratif.

Sindikat TPPO targetkan desa di Jawa, NTT, dan Kalimantan dengan iming-iming gaji besar. AKBP Andyka Aer Polda Kepri: rekrutmen makin halus lewat media sosial sebelum eksploitasi di negara tujuan. Kades Banyuwangi berhasil gagalkan pemberangkatan dua warga ke jalur ilegal.

KP2MI terima 1.500 pengaduan PMI 2024 namun tidak rutin publikasi status penyelesaian. Wahyu Susilo: keluarga PMI dibiarkan menunggu berbulan-bulan tanpa informasi jelas. DPR IX desak laporan bulanan terbuka, Ombudsman dorong aplikasi pengaduan digital real-time.

Vonis bebas mantan Bupati Langkat dalam kasus kerangkeng manusia Juli 2024 picu kecaman HAM. November 2024 mantan bupati lain dihukum 4 tahun atas eksploitasi 665 korban TPPO. Komnas HAM jadikan penghapusan kerja paksa sebagai prioritas nasional 2025-2026.

Migrant CARE, JBM, dan Solidaritas Perempuan jadi garis terdepan perlindungan PMI yang tak terjangkau pemerintah. Wahyu Susilo: UU PMI No.18/2017 lahir dari advokasi lebih dari satu dekade oleh masyarakat sipil. Lokakarya tripartit ILO Mei 2025 jadi model kolaborasi produktif pemerintah-LSM.

Hamzah, PMI purna Lombok Tengah, sukses buka warung makan dengan modal tabungan 10 tahun kerja di Saudi dan Malaysia. Hanya 15% PMI purna NTB berhasil bangun usaha mandiri. Penelitian UNRAM: pendampingan bisnis terstruktur tingkatkan keberhasilan usaha 4 kali lipat.